• KANAL BERITA

TAJUK RENCANA

Urgensi Mengakomodasi Kepentingan Buruh

Di tengah aksi protes kaum buruh, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bergulir ke legislatif. Anggota DPR RI akan membahas draf regulasi berkonsep hukum omnibus yang diharapkan mampu menata ulang iklim investasi dan dunia kerja dalam waktu dekat. Ada beberapa perubahan formula regulasi sapu jagat tersebut dibandingkan dengan Undang- Undang Ketenagakerjaan misalnya. Unjuk rasa buruh di gedung DPR menyuarakan penolakan terhadap RUU tersebut yang dianggap merugikan mereka.

Boleh jadi pemerintah menganggap buruh belum memahami keseluruhan konten draf RUU Cipta Kerja. Nah, bagaimana mereka bisa memahami bila proses penyusunan draf tersebut buruh tidak dilibatkan? Itu pula yang disuarakan oleh para pekerja. Mereka khawatir beberapa poin dalam RUU tersebut merugikannya, terutama masalah hak dan kesejahteraan. Misalnya soal pesangon bagi buruh karena kasus tertentu (perusahaan menganiaya pekerja, tak membayar upah tepat waktu, dll), sesuai draf RUU Cipta Kerja, dihapus.

Belum lagi persoalan jaminan pensiun dan kesehatan yang dihilangkan, diperbolehkannya pekerja kontrak tanpa batas, UMK dihilangkan lalu diganti dengan upah per jam, sanksi bagi pengusaha yang melanggar aturan ketenegakerjaan dihilangkan. Banyak persoalan yang muncul ke publik menjadi diskusi luas dan liar. Belum adanya kejelasan mengenai poin-poin krusial itu bisa memicu keresahan masyarakat buruh dalam bekerja. Inilah yang perlu segera dijembatani. Unsur buruh perlu dilibatkan.

Undang-undang sapu jagat jangan sampai meninggalkan esensi bahwa sebuah regulasi didesain untuk menjaga ketertiban dan keberaturan, sekaligus meningkatkan peluang investasi. Ketertiban dan keberaturan dimaknai sebagai kepedulian terhadap kepentingan buruh utamanya menyangkut kesejahteraan. Buruh makin sejahtera dan tidak dirugikan, investasi terus meningkat, perusahaan mengalami kemajuan. Pada intinya, penyusunan regulasi dan implementasinya samasama mendukung iklim dunia usaha.

Andai kata unsur buruh menjadi bagian dalam proses penyusunan regulasi Cipta Kerja, draf sapu jagat itu tak akan menimbulkan keresahan. Maka kita berharap pembahasan di DPR lebih terbuka terhadap dikusi publik serta kaum pekerja. Ya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyatakan ada sepuluh konfederasi yang diajak berembuh oleh Menteri Tenaga Kerja. Namun senyatanya masih muncul aksi-aksi unjuk penolakan yang kini menjadi diskusi di ruangruang publik.

Lembaga legislatif sebagai representasi masyarakat pemilih—ada tujuh komisi yang akan terlibat dalam pembahasan—tentu memiliki komitmen hukum omnibus tak sekadar menyederhanakan beberapa undang- undang yang berbelit dan tumpang tindih. Kita memahami pula penyusunan undang- undang sapu jagat secara tegas mencabut atau mengubah aturan terkait. Namun undang-undang juga bertujuan mendongkrak ekonomi nasional dalam iklim yang kondusif. Belum terlambat untuk melibatkan unsur-unsur terkait dalam pembahasan.


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar