• KANAL BERITA

Mal Pelayanan Publik Diminta Direalisasikan

SM/Eko Edi - SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK : Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, M Sodri menyampaikan gagasannnya dalam acara Sosialisasi Pelayanan Publik DPM PTSP di aula Kecamatan Pedurungan, Kamis (13/2). (48)
SM/Eko Edi - SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK : Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, M Sodri menyampaikan gagasannnya dalam acara Sosialisasi Pelayanan Publik DPM PTSP di aula Kecamatan Pedurungan, Kamis (13/2). (48)

SEMARANG - Sebagai kota metropolitan, Semarang dinilai layak memiliki Mal Pelayanan Publik. Banyak kota besar lain seperti, Surabaya, Bandung, Bogor, dan Bekasi sudah melengkapi layanan publiknya dengan fasilitas itu.

”Di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas yang bukan ibukota provinsi, justru telah memiliki Mal Pelayanan Publik. Tak lama lagi Kabupaten Kendal akan menyusul,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, M Sodri saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPM PTSP) di aula Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kamis (13/2).

Sodri didampingi Sekretaris Komisi A, Budiharto. Pada kesempatan itu, hadir pula Sekretaris DPM-PTSP, Sunarto, dan pejabat terkait. Menurut Sodri, untuk melengkapi citra Semarang sebagai Kota Hebat, kehadiran Mal Pelayanan Publik penting direalisasikan.

Tujuannya agar pelayanan publik dalam hal perizinan bisa lebih cepat dan mudah. ”Sejauh ini masyarakat masih mengeluh bahwa perizinan masih lamban. Kalau mau hebat, mestinya pelayanannya harus lebih cepat,” ucap Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang itu. ”Semarang yang berslogan hebat, harus lebih inovatif.

Segera buat Mal Pelayanan Publik,” tandas dia di hadapan seratus lebih pelaku usaha kecil, perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), tokoh masyarakat, dan aparat se-Kecamatan Pedurungan. Wakil rakyat yang berpengalaman menjadi pengembang perumahan dan pengusaha properti ini, menuturkan banyak mendengar keluhan masyarakat, terutama dari para pengusaha, mengenai lambatnya proses perizinan terkait usaha.

Dia mencontohkan, proses perizinan bahkan bisa lebih lama dari proses pembangunan atau pelaksanaan proyeknya. Misalnya, izin untuk satu proyek properti, bisa memakan waktu enam bulan. Bahkan ada pengusaha pernah mengalami hingga dua tahun.

Terus Berinovasi

”Saya pernah membangun perumahan hanya bulan. Tetapi proses izinnya sampai enam bulan. Mestinya kalau Semarang hebat, ya perizinannya cukup seminggu!,” imbuh Sodri disambut tepuk tangan hadirin. Lebih lanjut Sodri meminta Pemkot Semarang cepat menangani masalah tersebut dan segera membuka Mal Pelayanan Publik.

Sementara itu, Sekretaris DPM-PTSP, Sunarto dalam forum itu menjelaskan, pihaknya berterima kasih atas masukan dan evaluasi tersebut. Dia mengatakan, DPMPTSPsiap meningkatkan pelayanan perizinan dan terus berinovasi dengan memudahkan perizinan melalui sistem online.

”Kami sangat berterima kasih kepada Komisi ADPRD yang merupakan mitra kami. Segala masukan dan dorongannya kami tindaklanjuti. Dan kami pasti akan mengupayakan ada Mal Pelayanan Publik di Kota Semarang,” ujar Sunarto. (ekd-48)


Berita Terkait
Komentar