• KANAL BERITA

689 Anggota IS Eks-WNI Akan Dicekal

JAKARTA -Warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anggota atau simpatisan organisasi teror Islamic State (IS) akan dicekal oleh pemerintah sehingga tak bisa pulang ke Indonesia. Perintah tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi meminta pihak terkait mendata ratusan orang yang kini berada di sejumlah kamp penampungan di Timur Tengah itu. ”Saya telah memerintahkan agar 689 orang itu diidentifikasi satu per satu. Datanya dimasukkan ke imigrasi untuk proses cekal,” sebut Presiden dalam akun Twitter resminya, @jokowi. Jokowi menegaskan bahwa kebijakan itu diambil untuk menjaga keamanan. Dia ingin memprioritaskan keamanan masyarakat.

”Pemerintah bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk negeri ini. Karena itu, pemerintah tidak berencana untuk memulangkan para anggota IS eks WNI,” tuturnya. Jokowi menyebut mereka anggota IS eks WNI, bukan lagi WNI eks IS. Meski demikian, pemerintah masih mempertimbangkan untuk memulangkan anakanak dari keluarga ratusan anggota IS tersebut.

Namun, itu pun tergantung data yang diperoleh nanti. ”Kita memang masih memberi peluang untuk yatim, yatim piatu, yang masih anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak. Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nanti,” kata Jokowi.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, ke-689 orang tersebut dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Alasannya, mereka telah membakar paspor dan memiliki keinginan sendiri untuk meninggalkan Indonesia. ”Sudah dikatakan stateless,” ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/2).

Tentara Asing

Dia menjelaskan, UU Kewarganegaraan mengatur sejumlah kategori yang menjelaskan tentang hilangnya status kewarganegaraan seseorang. Salah satunya adalah keinginan mereka sendiri. Penyebab lain yakni bergabung dengan dinas tentara atau militer asing.

Menurut Moeldoko, tak perlu ada proses peradilan untuk mencabut status kewarganegaraan tersebut. Namun, jika ada di antara mereka yang masih memiliki paspor, akan dilakukan verifikasi lagi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menangkap eks WNI anggota IS yang pulang ke Indonesia dengan cara menyusup.

”Kalau lewat jalur tikus, ya ditangkap dong,” ujar Mahfud. Menurut dia, pemerintah juga telah memiliki rencana untuk mengantisipasi mereka menyusup lewat jalur ilegal. ”Problemnya itu kalau ada yang menyembunyikan paspor, bilang paspornya cuma pura-pura dibakar, lalu lewat jalur gelap melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia.

Kan bisa terjadi. Itu kita sudah diantisipasi,” katanya. Soal status kewarganegaraan anggota IS eks WNI, menurut Mahfud, bisa diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

”Pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum, bukan pengadilan ya. Proses hukum administrasi diteliti oleh menteri, lalu ditetapkan oleh presiden,” jelasnya. (cnn-19)


Berita Terkait
Komentar