Tarif Penyeberangan Terhambat Birokrasi

JAKARTA - Keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) dalam penetapan tarif angkutan penyeberangan dinilai langkah mundur karena memperpanjang rantai birokrasi sehingga menghambat usaha.

Hal itu terbukti dengan berlarut-larutnya penetapan tarif usaha penyeberangan (kapal ferry) yang telah diusulkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak akhir tahun lalu karena harus dikaji kembali oleh Kemenko Marves.

Padahal, pembahasan tarif di Kemenhub sudah molor selama satu setengah tahun dan belum pernah naik sejak tiga tahun lalu. Sesuai regulasi, evaluasi tarif penyeberangan seharusnya dilakukan enam bulan sekali.

Praktisi dan pemerhati transportasi, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, keterlibatan Kemenko Marves dalam evaluasi tarif penyeberangan bertentangan dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

”Kemenko Marves justru menghambat kemudahan berusaha karena birokrasi makin panjang dan bertele-tele, tidak sesuai dengan jargon Presiden Jokowi memangkas regulasi dan birokrasi,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (22/1).

Sejak era Orde Baru, jelas Bambang, birokrasi evaluasi tarif telah dipangkas dengan menghilangkan mekanisme melalui DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Ketentuan itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan, yang menyebutkan penetapan tarif cukup melalui Menteri Perhubungan.

”Orde Baru sekalipun menyadari tarif angkutan adalah masalah krusial karena menyangkut keselamatan penumpang dan logistik. Seharusnya pemerintahan Jokowi yang berorientasi maritim lebih sensitif dan responsif,” tuturnya. (bn-46)