TAJUK RENCANA

Pencetakan E-KTP Perlu Disegerakan

Di negara mana pun kartu identitas sangatlah penting. Bertolak dari kartu identitas itulah banyak urusan kenegaraan atau kemasyarakatan diselesaikan. Bertolak dari kartu penduduk elektronik (E-KTP) itulah data-data kependudukan bisa dimanfaatkan untuk apa pun. Hanya sayang, di Jawa Tengah (Jateng), misalnya, 1.636.580 warga belum memiliki E-KTP. Siapa pun, dengan demikian, tidak bisa mendapatkan data kependudukan yang termaktub di E-KTP untuk berbagai keperluan. Pemanfaatan data kependudukan menjadi sangat terkendala.

Mengapa pencetakan E-KTP terkendala? Ternyata, akibat kekurangan blangko. Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Provinsi Jateng mengambil blangko E-KTP ke Ditjen Adminduk Kemendagri. Apakah Pemprov tidak bisa membuat sendiri? Tidak bisa. Kewenangan pembuatan blangko berada di pemerintah pusat. Lagipula pengambilan blangko tidak boleh banyak-banyak sehingga memang mesti dicari cara agar pemprov tidak selalu kekurangan blangko. Intensitas pengambilan perlu ditingkatkan sampai pada batas pas.

Selain mendorong pemerintah pusat memenuhi kebutuhan blangko, Pemprov Jateng, harus progresif menagih dan menagih secara periodik. Lengah sedikit, akan membuat ketersediaan blangko di Jateng mengurang atau malah habis. Situasi semacam ini akan menjadikan warga tak percaya pada kinerja penyedia E-KTP. Kalau sudah demikian, warga tak akan terlalu berminat mengurus E-KTP. Ini tak boleh terjadi. Pemerintah tak akan segera mendapatkan data kependudukan jika tak ada perekaman.

Tentu saja Pemprov Jateng boleh saja memberikan surat keterangan untuk pengganti E-KTP yang bersifat sementara. Akan tetapi tindakan ini tak boleh terus-menerus dilakukan. Pemberian surat keterangan pengganti E-KTP hendaknya dipahami sebagai “kartu penduduk darurat alias sementara”. Jangan sampai kesementaraan ini berlangsung lama. Jangan sampai surat keterangan itu berlaku hingga seseorang membuat EKTP baru. Jika tak benar-benar darurat, janganlah Pemprov Jateng gampang memberikan surat keterangan kepada warga.

Hal yang harus segera dilakukan, paling tidak menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jateng Sugeng Riyanto, merancang strategi yang tepat dalam manajemen pencetakan E-KTP. Strategi tepat itu bisa dimulai dengan perancangan, pengorganisasian, pengawasan, pengoordinasian hingga ke titik pengevalusian. Jika semua tahapan dilakukan, maka tidak akan muncul antrean panjang dalam pengurusan dan penungguan pencetakan E-KTP.

Sangat disayangkan jika masalah yang berkait dengan pencetakan E-KTP tidak bisa segera diatasi. Masalah-masalah besar akan muncul ketika masalah-masalah yang dipandang kecil tak segera bisa diatasi. Karena itulah pemerintah pusat jangan mengabaikan kebutuhan daerah. Pemerintah pusat justru harus progresif menanyakan pemerintah daerah mengapa belum mampu mengatasi persoalan-persoalan yang berkait dengan EKTP. Jika hal ini teratasi kita akan segera bisa memanfaatkan data kependudukan dengan sebaik-baiknya.


Berita Terkait
Komentar