TAJUK RENCANA

Perlu Rumusan Tepat Menghapus Honorer

Tenaga honorer di pemerintahan akan dihapus berdasarkan kesepakatan bersama antara Komisi II DPR, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara. Apakah kesepakatan itu menjadi kabar gembira atau justru petaka? Kiranya kita perlu mencerna lebih dalam sebelum memutuskan penghapusan tenaga honorer. Terutama menyangkut masa depan mereka sebagai anak bangsa yang telah mengabdikan diri kepada negara bertahun-tahun.

Yang kita harapkan dari hasil rapat kerja antara legislatif dan eksekutif tersebut tentunya peningkatan kesejahteraan, jaminan gaji layak, kepastian status, dan jaminan masa depan. Apalagi sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kita tak mengenal istilah tenaga honorer. Sejak diundangannya aturan itu, bahkan sejak 2005, pemerintah menyatakan akan menghapus tenaga honorer, tenaga tidak tetap, ataupun tenaga lepas. Yang ada hanya pegawai berstatus ASN dan PPPK.

Bila amanat undang-undang itu kini ditegakkan, mengapa selama cenderung dibiarkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) merekrut mereka? Belum lagi kita dipaksa mafhum ketika kepala daerah yang berasal dari partai politik memasukkan orang-orangnya untuk ditempatkan di instansi pemerintah. Tak peduli latar belakang, ditempatkan di mana, dan sebagai apa. PPK pun sepertinya tak berdaya mendapat tekanan dari bos. Dan kini jumlah honorer telanjur membengkak, menjadi tanggungan negara.

Penghapusan memang akan dilakukan secara bertahap. Honorer akan diseleksi menjadi ASN melewati tes dan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Artinya mereka yang tak lolos seleksi CPNS, bisa mengikuti tes sebagai PPPK. Hanya dua status itulah yang sesuai dengan amanat undang-undang. Bila semua honorer lolos dan digaransi menjadi ASN atau PPPK tentu ini akan menjadi angin segar. Honorer akan menghirup napas lega karena status kepegawaiannya setara.

Namun ini bisa menjadi persoalan ketika ada dari mereka tidak lolos. Jangankan seleksi, syarat mendafarkan ASN pun tak terpenuhi karena terbentur usia maksimal. Kita tahu banyak pegawai honorer yang telah mengabdi di lembaga pemerintah selama belasan, bahkan puluhan tahun. Bagaimana nasib mereka dan keluarganya ketika tiba-tiba diberhentikan pada di atas 40 tahun? Selain menyangkut nasib orang, sebagai lembaga pemerintah mempekerjakan tenaga honorer karena kebutuhan SDM.

Katakanlah honorer guru. Hampir dipastikan sekolah-sekolah negeri memiliki tenaga honorer untuk menunjang keberlangsungan belajar-mengajar ideal. Tanpa adanya honorer yanng penghasilannya minimalis itu, rasio siswa dan tenaga sekolah akan sangat tidak sebanding. Saat ini masih ada PR 380 ribu tenaga honorer K2 yang menunggu kesetaraan status ASN. Karena itu, rumusan penghapusan honorer perlu memperhatikan aspek kebutuhan SDM, anggaran, tertib administrasi, dan tentu kemanusiaan.


Berita Terkait
Komentar