KASUS SUAP

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis Romahurmuziy

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan banding atas vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau Romi.

“Terkait dengan putusan itu, jaksa penuntut umum (JPU) bilang akan pikir-pikir. Kami akan mempelajari putusan hakim dan pertimbangan-pertimbangannya, untuk menentukan banding atau tidak,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, semalam.

Romi divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan dalam kasus suap terkait jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Ali Fikri, salah satu putusan hakim yang menarik dikaji adalah tuntutan JPU yang tidak dikabulkan, yakni pencabutan hak politik Romi selama lima tahun seusai menjalani pidana pokok.

“Majelis hakim punya dasar tidak dikabulkannya tuntutan itu, yakni putusan Mahkamah Konstitusi 2019. Ini pertama kali hakim menggunakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menarik, karena keputusan terdahulu, tuntutan kami selalu dikabulkan, karena memang belum ada putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.

Vonis Romi disampaikan Hakim Ketua Fahzal Hendri saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/1).

Romi divonis bersalah karena menerima suap dari eks Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik M Muafaq Wirahadi.

Romi menerima suap Rp 325 juta dari Haris dan Rp 91,4 juta dari Muafaq. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam sidang sebelumnya, jaksa Wawan Yunarwanto menuntut Romi 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang Rp 46,4 juta. Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik Romi selama lima tahun. (cnn-19)