REGULASI

Raperda Pelepasan Aset Pemkot Jadi Prioritas

SM/Dok-DPRD Kota Semarang  -  AIR BAKU : Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, SE didampingi pimpinan DPRD Kota Semarang dan Komisi B DPRD Kota Semarang, saat meninjau Bendung Klambu untuk memastikan pasokan air baku PDAM, beberapa waktu lalu. (42)
SM/Dok-DPRD Kota Semarang - AIR BAKU : Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, SE didampingi pimpinan DPRD Kota Semarang dan Komisi B DPRD Kota Semarang, saat meninjau Bendung Klambu untuk memastikan pasokan air baku PDAM, beberapa waktu lalu. (42)

SEMARANG - Raperda tentang Pelepasan Aset Pemkot Semarang, menjadi prioritas untuk dibahas oleh DPRD Kota Semarang. Pasalnya, pembahasan raperda ini merupakan pengajuan dari masyarakat. Rencananya akan mulai dibahas Januari ini.

”Sebenarnya raperdanya sudah ada, tetapi masih di notulen. Sekarang tinggal dibahas,” kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), Meidiana Kuswara.

Dijelaskannya, saat ini DPRD belum membentuk Panitia Khusus (Pansus). Karenanya, Bapemperda akan melakukan singkronisasi dan harmonisasi Raperda Pelepasan Aset terlebih dahulu. Setelah itu, baru membentuk Pansus.

Perda tersebut nantinya berisi pelepasan aset dan tukar guling. Terkait detail aturannya, dibahas lebih lanjut oleh Pansus. Adapun usulan pelepasan aset yang diajukan masyarakat, sebutnya, ada 573 bidang.

”Hanya saja, hingga kini baru terdata 530 bidang yang tersebar di beberapa kecamatan. Seperti di Gajahmungkur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Timur, Candisari, Semarang Barat, Semarang Tengah, Gayamsari, Pedurungan. Bidang lahan itu sudah ditempati lama, mencapai puluhan tahun,” ujar Meidiana.

Selain Raperda Pelepasan Aset, DPRD juga akan mengkaji perilaku masyarakat terkait beberapa hal. Seperti Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).

Kemudian, kajian tentang Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang, kajian tentang Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah dan kajian tentang Penerimaan Pendapatan Daerah melalui sektor Pariwisata.

Mengenai e-tax telah dikaji oleh DPRD Kota Semarang. Ini agar ada Optimalisasi Pajak melalui E-Tax. DPRD juga melakukan kajian tentang Indeks Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja DPRD Kota Semarang. Kemudian Kajian tentang Peran DPRD Kota Semarang dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang di Era Milenial.

”Pada 2019 lalu, kami berhasil menyelesaikan 21 raperda, Riset Potensi Daerah (Rispoda), dan kajian. Tahun ini, juga akan ada beberapa kajian dan penyusunan raperda,” ujar Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, kemarin.

Peraturan Pada 2019 lalu, DPRD menerbitkan satu peraturan yakni tentang tata tertib DPRD Kota Semarang. DPRD juga berhasil membahas dan mengesahkan delapan raperda.

Di antaranya Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jateng. Raperda tentang Reklame, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.

Selain itu ada Raperda tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

Kemudian Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

”Ketujuh adalah Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020. Kedelapan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang,” tambah pria yang akrab disapa Pilus ini.

Adapun kajian yang sudah tuntas dilaksanakan, yakni tentang Dampak Pelatihan / Workshop terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemkot Semarang. Kemusian Kajian tentang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

Selain itu Kajian tentang Pajak Parkir di Kawasan Khusus Perdagangan dan Jasa. Kajian tentang Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Kajian tentang Optimalisasi Kualitas Pengelolaan Rumah Susun dan Kajian tentang Pemenuhan Hak-hak difabel.

”Kajian-kajian ini nantinya menjadi bahan kami untuk menyusun raperda, atau mengevaluasi perda yang sudah ada,” ujar Kadar Lusman. (K18-42)