Soal Jiwasraya, DPR Pilih Panja

SM/Antara  -  ST Burhanuddin
SM/Antara - ST Burhanuddin

JAKARTA - Komisi III DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (panja) terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Dalam waktu dekat, Komisi III juga akan melakukan rapat tertutup dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mendalami kasus korupsi tersebut.

”Pertama, DPR RI akan melaksanakan rapat tertutup dengan Jaksa Agung untuk meminta penjelasan lebih mendalam penanganan kasus Jiwasraya dan dilanjutkan dengan membentuk panja pengawasan penegakan hukum Jiwasraya,” kata Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa saat membacakan kesimpulan rapat kerja bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (20/1).

Ditemui seusai rapat, Desmond mengatakan belum menentukan kapan rapat tertutup lanjutan dengan Jaksa Agung terkait dugaan kasus korupsi Jiwasraya. Komisi III dikatakannya akan menggelar rapat internal terlebih dulu.

”Belum tahu kapan. Kami bentuk panja dulu, kami pilah. Kami rapat anggota dulu kemudian menentukan rapat tertutupnya kapan. Yang rapat tertutup akan kita inventarisir dulu apa yang dipertanyakan dalam proses yang hari ini belum tuntas. Harus dijelaskan dalam rapat tersebut,” ujar Desmond.

Pembentukan panja ini, menurut Desmond, agar permasalahan Jiwasraya lebih jelas. Agar lebih jelas, lanjut Desmond, sebaiknya ada rapat gabungan dengan panja yang dibentuk Komisi VI.

”Lebih baik ada rapat gabungan antara Komisi VI dengan III, karena itu wilayah Komisi III,” imbuh Desmond.

Pembentukan Panja Jiwasraya ini sebelumnya diragukan keefektifannya dalam menuntaskan kasus. Penilaian tersebut dilontarkan Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang kukuh mendorong pembentukan panitia khusus (pansus).

Demokrat menilai pansus lebih menjamin proses penegakan hukum dibandingkan panja. Pansus juga dinilai akan lebih dapat menjangkau orang-orang besar yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya.

”Pembentukan Pansus DPR menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan, dan akuntabel serta dapat menjangkau orangorang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini,” kata anggota Komisi XI DPR RI dari F-Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin.

Pansus, lanjutnya, lebih kuat prosesnya ketimbang panja karena dapat melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihakpihak yang tidak mau bekerja sama.

Langsung Bekerja

Terpisah, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi (Awiek) menghargai sikap Fraksi Partai Demokrat yang ngotot ingin membentuk panitia khusus (khusus). Awiek menjelaskan, Komisi VI memilih membentuk panitia kerja (panja) daripada pansus agar bisa langsung bekerja tanpa harus melalui proses yang panjang.

”Itu hak Demokrat, ya wajar-wajar saja, silakan. Nanti proses politik yang menentukan,” kata Awiek, Minggu (19/1). Awiek menilai panja juga merupakan salah satu cara menjalankan fungsi pengawasan DPR. Selain itu, sebut dia, kesepakatan untuk membentuk panja hanya berada di internal komisi.

”Sejauh ini Komisi VI menggunakan instrumen panja yang melekat pada komisi sebagai salah satu cara pengawasan. Kalau panja langsung bisa bekerja tanpa menunggu proses panjang. Saat pembahasan di Komisi VI, semuanya sepakat membentuk panja pengawasan Jiwasraya,” terangnya.

Dia memastikan panja Komisi VI tetap akan berjalan meskipun Pansus Jiwasraya tidak terbentuk. Awiek yang juga Wasekjen PPP itu memastikan hasil Panja Jiwasraya Komisi VI juga akan disampaikan ke publik.

Kolega Didi Irawadi di Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman menyinggung jabatan yang pernah diemban salah satu tersangka dalam skandal PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo.

Menurut Benny, Harry pernah menjadi tenaga ahli utama di kantor Kepala Staf Presiden (KSP). Harry yang tergabung di Komisi III DPR RI ini meminta Jaksa Agung menelusuri hal tersebut.

”Harry Prasetyo pernah di KSP dua tahun atau lima tahun atau satu, dan menjadi Tenaga Ahli Utama di sana. Semestinya dipanggil, siapa yang bawa dia ke sana,” kata Benny.

Benny juga meminta agar proses pengungkapan kasus Jiwasraya dilakukan dengan menelusuri peran-peran dari orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, bukan sekadar menelusuri aliran uang yang diduga merugikan negara.

Selain itu, Benny juga meminta Burhanuddin agar memeriksa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan (Menkeu), dan pihakpihak dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kasus Jiwasraya. Dia mengungkapkan masih banyak pertanyaan dalam kasus Jiwasraya yang membutuhkan keterangan dari tiga pemangku kepentingan tersebut.

”Menteri BUMN, Menkeu, dan OJK panggil, buka komunikasi. Tidak mungkin tanpa sepengetahuan mereka kejahatan ini. Bahkan diduga kuat ikut juga ambil bagian di dalam permainan ini, baik langsung maupun tidak langsung,” tutur Benny.

Lima Tersangka

Dalam perkara dugaan korupsi perusahaan asuransi pelat merah ini, terakhir Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka.

Tiga orang di antaranya tercatat pernah menjadi petinggi di Jiwasraya antara lain mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Sementara, dua tersangka lainnya dari pihak swasta yakni Komisaris PT Hanson Tradisional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Setelah menetapkan lima orang tersangka, Kejagung melakukan penggeledahan dan penyitaan di beberapa lokasi yang terkait dengan para tersangka.

Terakhir, Kejagung menyita sejumlah barang usai melakukan penggeledahan di rumah Syahmirwan. Kejagung menyita dua unit mobil yaitu Innova Reborn dan CRV, sertifikat tanah, dan beberapa surat berharga berupa polis asuransi serta deposito.

Mereka juga telah memblokir 156 sertifikat tanah milik Benny Tjokrosaputro. Rinciannya 84 bidang tanah di Lebak dan 72 bidang tanah di Tangerang, Banten. (dtc,cnnind-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar