Revisi 1.244 Pasal dari 79 UU

Omnibus Law Tak Akan Rugikan Buruh

Menjawab Keluh Kesah Pengusaha

SM/Antara  -  UNJUK RASA : Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1). (55)
SM/Antara - UNJUK RASA : Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1). (55)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md menegaskan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memperluas ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.

Menurut Mahfud, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak akan memberikan kerugian seperti sempat disuarakan para buruh saat berunjuk rasa, Senin (20/1) di Jakarta. ”Cipta lapangan kerja itu maksudnya agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia semakin terbuka lebar,”

kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin. Lebih lanjut dijelaskan Mahfud, tersedianya lapangan kerja yang luas bisa terwujud jika mekanisme investasi dibuat mudah melalui omnibus law. Tidak hanya investor asing, dalam negeri juga bisa dengan mudah menanamkan modal, sehingga akan muncul banyak tempat usaha baru.

”Upaya yang akan dilakukan adalah mempermudah, menyederhanakan, perizinan investasi,” imbuh Mahfud. Mahfud juga menyampaikan, omnibus law tidak akan serta merta membuat pasar Indonesia dikuasai asing. Omnibus law adalah regulasi baru yang diyakini akan meningkatkan jumlah lapangan kerja yang memberi manfaat tinggi kepada rakyat.

Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Senin, (20/1) siang. Salah satu tuntutannya menolak adanya Omnibus Law Rancangan Undangundang Cipta Lapangan Kerja yang saat ini tengah digagas.

Setelah beberapa lama berdemo, perwakilan buruh yang dipimpin Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal diterima oleh Komisi IX RI. Pertemuan antara sejumlah perwakilan buruh itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX, Ansory Siregar.

Alasan Penolakan

Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada enam hal yang dapat merugikan buruh apabila omnibus law ini diberlakukan. Salah satunya mengenai pengupahan.

”RUU ini akan mengakibatkan hilangnya upah minimum, padahal ini adalah jaring pengaman bagi buruh tidak absolut miskin. Dengan adanya upah per jam, potensi hilangnya upah minimum akan terjadi,” kata Said di Komisi IX DPR.

Kedua, adalah hilangnya pesangon karena Menko Perekonomian menggantikan sistem pesangon dengan unemployment benefit, memberikan tunjangan PHK sebesar enam bulan.

”Padahal kalau orang masa kerja delapan tahun lebih sekurangkurangnya akan mendapatkan 14 bulan pesangon tetapi mau dihapus menjadi enam bulan tunjangan PHK,” ujar Said.

Ketiga, terkait tenaga kerja asing (TKA) akan menjadi semakin bebas, karena selama ini TKA adalah skill workers atau yang memiliki kemampuan khusus, dan yang unskill workers atau buruh kasar dilarang.

Omnibus Law dikhawatirkan membuka peluang unskill workersatau buruh kasar bisa masuk dengan mudah karena RUU Cipta Lapangan Kerja.

”Ini mengancam lapangan pekerjaan lokal dan mengganggu hubungan industrial di Indonesia,” ujarnya. Adapun keempat menurut Iqbal adalah penggunaan outsourcing dan karyawan kontrak menjadi dibebaskan.

Dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan batasan untuk karyawan kontrak, dan jika tidak ada batasan akan berbahaya karena buruh tidak mempunyai kepastian lapangan pekerjaan pada masa depan.

”Kelima adalah hilangnya jaminan pensiun dan jaminan kesehatan karena sistem upah per jam tadi dan juga pesangon yang tidak ada, daya beli buruh akan menurun sehingga tidak memiliki kemampuan membayar iuran jaminan kesehatan maupun jaminan pensiun,” ujarnya.

Terakhir, yang merugikan pekerja adalah hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha. Ini akan membuat pengusaha semena-mena dalam memperlakukan buruh.

”Ini akan membuat pengusaha semena-mena untuk tidak melaksanakan aturan perundangundangan itulah enam alasan dan ada alasan lain yang kami sandingkan setelah DPR memberikan draf dari RUU Cipta Lapangan Kerja,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan, pihaknya akan mengawal RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ”Insyaallah dari Komisi IX akan bersama buruh,” kata Ansory seusai bertemu dengan perwakilan buruh.

Dua RUU

Seperti diketahui, Pemerintah akan mengajukan dua RUU omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan omnibus law perpajakan kepada DPR. Kedua aturan tersebut dikenal juga dengan nama UU Sapu Jagat.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, omnibus law merupakan jawaban dari keluh kesah para pelaku usaha yang selama ini tidak bebas dalam berekspansi. Rencananya, UU omnibus law akan merevisi 1244 pasal dari 79 UU.

Omnibus law adalah aturan yang disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Omnibus law Cipta Lapangan Kerja sendiri mencakup sebelas klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait. Kesebelas klaster tersebut adalah Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, dan Dukungan Riset dan Inovasi.

Selain itu masih ada Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi. Adapun omnibus law Perpajakan mencakup enam pilar, yakni Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas.

Omnibus law sendiri telah masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas 2020. Jokowi juga berharap DPR dapat menyelesaikan UU omnibus law dalam waktu 100 hari.

”Kami berharap DPR segera menyelesaikan (UU omnibus law-Red) maksimal 100 hari. Cepat sekali kalau ini terjadi. Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari,” ungkap Jokowi saat menghadiri acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan Tahun 2020 di Grand Bballroom, The Ritz Carlton Pacific Place (PP), Jakarta, Kamis (16/1). (viva, dtc,ant-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar