Plt Bupati Kudus Dianggap Persulit Sidang

Jadi Saksi Kasus Suap Tamzil

SM/jateng.antaranews.com  -  DIPERIKSA : Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus Hartopo diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap Bupati Nonaktif M Tamzil di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (20/1). (55)
SM/jateng.antaranews.com - DIPERIKSA : Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus Hartopo diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap Bupati Nonaktif M Tamzil di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (20/1). (55)

SEMARANG - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menganggap Plt Bupati Kudus Hartopo berbelit dan mempersulit jalannya persidangan.

Pasalnya, Hartopo dinilai memberikan keterangan yang bias dan tidak tegas. Hartopo dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap Bupati Kudus (nonaktif) M Tamzil, Senin (20/1).

Hakim dan jaksa berkalikali menanyakan kepada Hartopo soal tarif jabatan eselon II di Pemkab Kudus.

Awalnya jaksa menanyakan kepada saksi soal tarif Rp 500 juta untuk jabatan eselon II di Pemkab Kudus. Saksi menjawab, dirinya tidak mengetahui persis dan hanya mendengar dari masyarakat.

’’Saya hanya mendengar dari masyarakat, misalnya ketika menghadiri suatu kegiatan. Soal kebenarannya kurang tahu persis,’’ kata Hartopo yang merupakan wakil bupati atau pasangan Tamzil dalam Pilkada Kudus 2018.

Ketua Majelis Hakim Sulistiyono lalu menanyakan kembali arti atau maksud keterangan Hartopo. Hakim juga meminta dia agar menjelaskan sumber informasi tersebut.

’’Saudara mengetahui atau sama sekali tidak mengetahui? Keterangan Saudara ini bias. Masyarakat itu banyak, yang mana? Tidak mungkin kalau petani, karena tidak ada kepentingan. Apakah calon pejabat, ASN, atau siapa?’’ tanya hakim kepada Hartopo yang dimintai keterangan di persidangan selama kurang lebih tiga jam.

Kerap Berubah

Keterangan saksi selama persidangan dinilai hakim kerap berubah dan tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan ketika penyidikan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Hakim menganggap Hartopo mempersulit persidangan. Soal tarif jabatan, sebelumnya jaksa dan hakim beberapa kali juga menanyakan kepada saksi lain.

Sekda Kudus Samani Intakoris mengaku pernah mendengar dari beberapa pihak yang menyatakan ada permintaan uang dari staf khusus Tamzil, Agoes Soeroto. Besaran uang yang diminta bervariasi, berkisar Rp 100 juta-Rp 500 juta, tergantung jabatan di tiap eselon.

’’Banyak cerita dari anak buah, tapi kebenarannya tidak tahu secara langsung. Termasuk dari istri Akhmad Shofian (terdakwa yang telah divonis bersalah dalam perkara yang sama- Red),’’kata Samani.

Akhmad Shofian pernah mengatakan hal serupa dalam persidangan. Dia menyebut tarif jabatan eselon II di Pemkab Kudus Rp 500 juta. Nominal tersebut dia ketahui dari ajudan Tamzil, Uka Wisnu Sejati.

’’Uka bilang kepada saya bahwa untuk eselon II Rp 500 juta. Itu dia katakan ketika saya menyerahkan uang yang kedua senilai Rp 250 juta,’’ kata Shofian yang divonis dua tahun dua bulan.

Plt Sekretaris DPPKAD Kabupaten Kudus itu menyogok Tamzil Rp 750 juta agar dia dan istrinya yang juga PNS memperoleh promosi jabatan. Dalam perkara ini, Tamzil didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp 3,325 miliar. (ftp-19)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar