KASUS SEMANGGI

Amnesty International Kritik Keras Jaksa Agung

JAKARTA - Amnesty International Indonesia mengkritik keras pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut peristiwa Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut pernyataan itu menunjukkan kemunduran dalam penanganan kasus-kasus HAM berat oleh pemerintah.

”Pernyataan Jaksa Agung itu bukti kemunduran perlindungan HAM, dan pastinya kemunduran juga bagi penegakan keadilan,” kata Usman dalam keterangan pers, Jumat (17/1). Dia khawatir ucapan Burhanuddin itu dibuat sebagai penggiringan.

Amnesty menduga ada upaya negara untuk menyelesaikan kasus itu lewat jalur nonhukum. Usman menegaskan, dua tragedi Semanggi itu merupakan pelanggaran HAM berat yang sudah lebih dari 20 tahun tak terselesaikan.

Bahkan hingga saat ini para korban masih menunggu keadilan dari negara. Lebih jauh Usman mengatakan, seharusnya Burhanuddin menggunakan wewenangnya untuk melakukan penyidikan terhadap kasus itu, bukan malah membuat pernyataan yang tak kredibel.

”Pernyataan itu tidak kredibel jika tanpa diikuti proses penyidikan yudisial melalui pengumpulan bukti yang cukup berdasarkan bukti awal dari penyelidikan Komnas HAM, yang sayangnya tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dengan melakukan penyidikan,” tutur Usman.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II pada 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Burhanuddin juga menyatakan berkas hasil penyelidikan Komnas HAM belum menjanjikan dua alat bukti sehingga Kejagung belum memproses.

”Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, telah ada hasil rapat paripurna DPR yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,” ucap Burhanuddin saat menggelar rapat dengan Komisi III DPR, Kamis (16/1).

Menanggapi pernyataan Amnesty International, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menyatakan, tak ada yang salah dengan pernyataan Jaksa Agung. Menurutnya, pernyataan itu didasarkan pada keputusan pansus DPR tahun 2001.

Hari menjelaskan bahwa Burhanuddin sudah memiliki pegangan sebelum menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi III tersebut dan kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa Semanggi I dan II bukan masuk kategori pelanggaran HAM berat. Ia beranggapan bahwa perbedaan pendapat antara pansus dan Komnas HAM merupakan hal yang sah terjadi.

”Jaksa Agung kan punya cantolan, punya pegangan. Kawan-kawan di DPR kan sudah membuat pansus, patokannya itu,” kata dia. Hari menambahkan, meski demikian pihaknya masih akan mempelajari hasil laporan penyelidikan Komnas HAM yang menghasilkan keputusan berbeda.

Kendati demikian, dia tidak merinci mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM tersebut. ”Hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM itu kan kami pelajari, apakah (kasus Semanggi I dan II) itu masuk pelanggaran HAM berat atau tidak,” ujar dia. (cnn-19)