• KANAL BERITA

PENIPUAN

Keraton Palsu Indikasikan Banyak Orang Sakit

SM/ achmad hussain  -  LOKASI PERTEMUAN : Sanggar milik Sri Agung di Dusun Saren, Desa Brajan, Prambanan, lokasi pertemuan pengikut Keraton Agung Sejagat. (55)
SM/ achmad hussain - LOKASI PERTEMUAN : Sanggar milik Sri Agung di Dusun Saren, Desa Brajan, Prambanan, lokasi pertemuan pengikut Keraton Agung Sejagat. (55)

JAKARTA - Keraton palsu yang bermunculan di sejumlah tempat di Indonesia, mengindikasikan banyak orang yang sakit di kalangan masyarakat. Karena itu, diperlukan penyembuhan.

”Jangankan mengaku jadi raja, yang mengaku jadi nabi saja ada,” kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman Wapres, Jumat (17/1).

Menurutnya, meski di Indonesia banyak keraton, tidak ada lagi pendirian kerajaan baru.

Dia menambahkan, banyak orang yang ingin jadi raja, meski cuma beberapa hari.

”Kalau kita semua bergerak dan peduli, masalah ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

Keraton abal-abal itu antara lain Keraton Agung Sejagat di Purworejo dan Sunda Empire di Bandung.

Sebelumnya, juga ada Kerajaan Tahta Suci Eden dan Kerajaan Ubur-ubur.

Budayawan Universitas Negeri Malang Joko Saryono mengatakan, fenomena ini menunjukkan ada gejala glorifikasi masa lalu.

Di mana masa lalu dibayangkan lebih agung daripada masa kini.

”Selain itu, merupakan pencarian keselamatan yang mirip dengan gerakan mesianisme. Kemungkinan berikutnya, munculnya keraton-keraton abalabal itu bisa dibaca sebagai gerakan revivalisme atau kebangunan kembali kepada kondisi awal,” tandasnya.

Menurutnya, dalih maupun alasan apa pun bisa saja disertakan saat sejumlah orang memutuskan mendirikan maupun menjadi pengikut keraton abal-abal.

”Jika alasan apa pun kemudian mudah diterima, hal itu merupakan gambaran bahwa masyarakat sedang putus asa dan kehilangan identitas. Apalagi, selama ini masyarakat dihantam oleh tsunami identitas dari berbagai tempat,” tegasnya.

Jalan Keluar

Orang-orang yang kehilangan identitas itu kemudian mencari tempat, yakni masa lalu yang sudah jauh terlewat.

Mereka merekonstruksi kembali masa lalu sebagai jalan keluar dari kebuntuan.

”Munculnya sistem kerajaan juga karena mereka menganggap saat ini demokrasi lesu darah. Apalagi jika demokrasi tidak mewujudkan apa-apa yang mereka impikan sehingga sebagian orang berusaha mewujudkan kejayaan masa lalu,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, mereka memuja atau mengagungkan masa lalu dan menganggap masa itu jauh lebih sempurna daripada masa kini.

Setidaknya, imajinasi itu bisa menentramkan sebagian keresahan, kerisauan, dan kepanikan yang mereka rasakan.

”Masyarakat harus terus untuk berpikir kritis, bersikap secara proporsional dan tidak bertindak melawan kenyataan hidup,” imbuhnya.

Sebab pada umumnya, yang menjadi pengikut kerajaan bodong itu merupakan orang-orang yang terhalusinasi.

Untuk mengembangkan sikap kritis, perlu cek dan ricek, diberi ruang untuk merenungkan, menganalisis, dan mengedepankan dialog.

”Dalam bahasa populernya, tingkat literasi perlu lebih ditingkatkan,” tukasnya.

Hal senada diungkapkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Dia meminta rasio dikedepankan dalam menanggapi masalah ini.

”Kita fokus saja menggunakan rasio dalam berkehidupan, gunakan pula pertimbangan peraturan perundangan, jangan percaya hal-hal tak masuk logika dan akal sehat,” katanya.

Kemunculan fenomena tersebut, menurutnya, tak terlepas dari kondisi sebagian masyarakat sehingga terbawa arus.

”Banyak orang stres di republik ini, menciptakan ilusi-ilusi, romantismeromantisme sejarah, ternyata ada orangorang yang percaya juga, kemudian jadi pengikutnya,” katanya.

Menurut dia, Sunda Empire tengah diselidiki Polda Jabar.

”Sebelum menimbulkan keresahan, Polda meneliti fenomena tersebut, termasuk kemungkinan aspek pidananya,” kata Ridwan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, keraton-keraton abal-abal ini bisa jadi berbahaya.

Bagi masayarakat yang sudah frustrasi terhadap ekonomi, bisa saja menjadi korban dari kedok ini.

”Kenapa munculnya beberapa bulan belakangan, jadi tanda tanya, jangan-jangan banyak orang frustrasi lihat ekonomi saat ini, kemudian mencari alternatif,” ujarnya.

Bhima menilai, pemerintah sebaiknya mengambil tindakan pencegahan sebelum timbul banyak korban.

Sebab hal ini sudah masuk ranah penipuan. ”Jadi polisi kalau cium ada gerakan yang tidak beres di masyarakat langsung ditangkap saja. Bahkan sebelum ada laporan dari masyarakat,” tambahnya.

Dia juga menyarankan pemerintah memberikan pemahaman bagi masyarakat yang sudah menjadi pengikutnya.

Pemerintah juga diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi agar mereka tidak tergiur halusinasi yang menyesatkan.

Sementara itu, warga meminta para pengikut Keraton Agung Sejagat mengosongkan rumah kontrakan ”Ratu” Fanni Aminadia (41) dan ”Raja” Toto Santoso (42) di Jalan Berjo-Pare, RT05 RW04, Desa Doluhur, Kecamatan Godean, Sleman.

Warga juga meminta para pengikut Toto dan Fanni menghentikan segala aktivitasnya dan angkat kaki dari rumah tersebut paling lambat, Senin (21/1).

Camat Godean Sarjono mengatakan, keputusan pengosongan rumah kontrakan itu merupakan hasil mediasi antara warga dan para pengikut Toto, Kamis (17/1) malam.

Pertemuan disaksikan pemerintah desa dan kepolisian setempat.

”Warga keberatan aktivitas di sana. Warga menghendaki tidak digunakan untuk aktivitas karena awalnya yang mengontrak bukan perkumpulan, hanya untuk rumah dan angkringan,” kata Sarjono.

Saat mediasi itu, warga meminta para penghuni kontrakan yang diwakili penanggung jawab, yakni Mursinah untuk membuat surat kesepakatan pindah.

”Intinya surat kesepakatan itu sebelum kita buat, dari pihak Mursinah sudah punya inisiatif mau pindah,” terang Sarjono.

Sebelumnya, warga memindahkan makam di areal kontrakan tersebut. Pj Kades Sidoluhur Sudarmanto mengungkapkan, makam setelah proses penggeledahan dilakukan pihak kepolisian, Rabu (15/1).

Warga curiga ada gundukan tanah di area kontrakan Toto. ”Kami tanya ke asisten rumah tangga Bu Mursinah. Dia mengatakan ini makam janin Fanni,” kata Sudarmanto.

Atas temuan itu, pihak desa membuat kesepakatan agar makam dipindahkan ke tempat pemakaman umum (TPU) agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

”Makam itu diminta untuk dipindahkan ke makam umum. Supaya tidak menimbulkan sesuatu di kemudian hari,” ujarnya. (H28,J22,dwi,dtc-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar