Restrukturisasi Dirjen Kebudayaan Majukan Kebudayaan Indonesia

JAKARTA - Perubahan internal organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah upaya untuk mengoptimalkan proses pemajuan kebudayaan. Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid di Kantor Kemendikbud, Jakarta, baru-baru ini. ”Di internal organisasi Kemendikbud ada perubahan agar layanan itu bisa berjalan lebih efektif,” kata Hilmar Farid Secara umum, Hilmar menjelaskan kondisi keragaman budaya belum ideal jika dibandingkan dengan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Harapannya, dengan restrukturisasi ini seluruh proses pemajuan budaya akan lebih signifikan dilakukan.

”Sekarang kita akan fokus mencatat semua itu (informasi kebudayaan). Sejak Maret 2018 sampai sekarang di kabupaten kota terjadi pencatatan- pencatatan itu. Informasinya sudah banyak sekali dan ini semua perlu diproses (lebih lanjut) sehingga nanti betul-betul terlindungi dan masuk dalam database kita. Jadi persoalannya memang pekerjaan ini sangat teknis,” paparnya. Ia mengatakan, semangat untuk meningkatkan upaya pemajuan budaya berangkat dari apresiasi yang ingin diberikan kepada para praktisi dan pemerhati budaya yang telah berpartisipasi dalam mendata, melaporkan, dan melestarikan budaya di Indonesia. ”Mereka yang selama ini sering melaporkan ada cagar budaya yang terbengkalai, ada yang baru ditemukan, dan seterusnya, itu semua tetap dijalankan. Saya sangat berterima kasih,” tuturnya.

Direktorat Baru

Selain itu, Hilmar menyebutkan tiga nama direktorat baru yang akan mengawal implementasi Undangundang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Direktorat tersebut adalah Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, serta Direktorat Pembinaan Kebudayaan. ”Ketiga direktorat baru itu diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemajuan objek budaya sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. Bahkan dengan format organisasi yang baru ini akan lebih baik dari sebelumnya,” imbuhnya. Hilmar mengungkapkan bahwa jika mau dibikin panjang dan lengkap namanya itu Direktorat Perlindungan Cagar Budaya, Warisan Budaya, Kesenian, Tradisi dan seterusnya bisa sampai lima baris. Untuk menyingkat, maka disebut Direktorat Perlindungan Kebudayaan dan kalau kita lihat undang-undang nomor 5 tahun 2017 Pasal 5 itu semua ter-cover. ”Kesenian ada di sana, tradisi, pengetahuan tradisional, permainan tradisional dan seterusnya juga ada. Begitu juga dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya semua itu ada di bawah ranahnya tiga direktorat baru itu,” jelasnya.

Perubahan nama direktorat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan menimbulkan banyak pertanyaan dan komentar. Menanggapi hal tersebut, Hilmar berpendapat bahwa itu adalah bentuk perhatian masyarakat terhadap kebudayaan Indonesia. ”Saya secara khusus berterima kasih atas perhatian masyarakat karena ini semua tanda bahwa kita semua punya perhatian yang besar terhadap kebudayaan. Dan saya secara khusus meminta perhatian ini terus (ada) bahkan lebih meningkat ke depan sehingga kalau ada kerja sama yang lebih strategis, kita bisa gotong royong untuk memajukan kebudayaan,” tegasnya. Ia mengatakan, saat ini jajarannya sedang melakukan koordinasi dan pembahasan secara intensif. ”Harapan saya akhir bulan ini bisa selesai (detilnya) dan informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan melalui jalur IG ini, di samping masing-masing direktur akan menyampaikan apa-apa saja yang akan dikerjakan tahun 2020 ke depan,” terangnya. Terkait dengan masyarakat yang ingin menjalin kerja sama dan meminta dukungan kepada Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar menjanjikan, dengan struktur yang baru prosesnya akan lebih ringkas. Yang berubah adalah caranya semua itu dikelola, metode penyalurannya. (nya-23)


Berita Terkait
Komentar