KPK

Izin Dewan Pengawas Maksimal 1x24 Jam

SM/Antara  -  KETERANGAN PERS : Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama para anggota menyampaikan keterangan pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan Selasa (14/1). (24)
SM/Antara - KETERANGAN PERS : Ketua Dewan Pegawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama para anggota menyampaikan keterangan pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan Selasa (14/1). (24)

JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan pihaknya mempunyai waktu 1X24 jam untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan setelah diajukan. ”Tadi kami sudah kumpul semua dengan Deputi Penindakan termasuk Jaksa Penuntut Umum.

Kami sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin dan bagaimana kalian mengeluarkan izin dan itu sama sekali tidak menghambat. Kami memberikan izin 1x24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan,” ucap Tumpak saat jumpa pers di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (14/1).

Ia pun menjelaskan soal proses pengajuan ke Dewas KPK terkait izin penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan tersebut. ”Prosesnya mereka penyidik ada proses di sana, berjenjang, penyidik ke direktur (Direktur Penyidikan KPK), direktur ke pimpinan, lalu dibuat ke Dewas.

Sampai di sekretariat Dewas pada hari itu juga dilakukan analisa. Ada petugas kami jabatan fungsional yang meneliti,” ungkap Tumpak. Pada saat proses pengajuan itu sampai di Dewas, kata dia, pihaknya akan memutuskan secara kolektif kolegial apakah memberikan persetujuan atau tidak.

”Sampai di Dewas, kami akan putuskan berikan persetujuan atau tidak secara kolektif kolegial baru diserahkan ke penyidik dan pimpinan KPK. Itu prosesnya 1x24 jam kemudian nanti dibuatlah surat ke Dewas,” ujar Tumpak. Namun, kata dia, penyidik juga mempunyai strategi kapan waktu menggeledah. Terkait hal itu, Dewas KPK tidak mencampurinya.

”Penyidik punya strategi kapan harus menggeledah. Itu tidak kami campuri. Kami hanya memberikan izin 1x24 jam sejak pengajuan permohonan. Kapan mereka mau menggeledah? Terserah dia. Cuma dalam izin kami kami sebut, izin ini hanya berlaku selama 30 hari untuk penggeledahan.

Kapan? Itu kewenangan penyidik,” tuturnya. Ia pun mencontohkan Dewas KPK telah memberikan izin penggeledahan untuk mencari bukti dalam kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. ”Omong kosong orang bilang Dewas itu memperlama-lama, tidak ada itu.

Contohnya KPU kan cuma beberapa jam saja (izin) sudah jadi,” kata Tumpak. Tumpak kemarin juga menegaskan, adanya izin dari Dewas untuk dilakukannya proses penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan adalah informasi yang rahasia. ”Dewas sudah mengeluarkan izin atau belum. Saya tidak akan bisa ngomong itu karena itu adalah yang perlu kami rahasiakan. Itu strategi juga dari penanganan suatu perkara.

Kalau saya sampaikan orang yang mau digeledah atau barang yang mau disita, kabur semua itu nanti,” ucap Tumpak. Ia menyatakan bahwa izin dari Dewas itu merupakan bagian dari proses penyelidikan maupun penyidikan bahkan masuk di dalam berkas perkara yang nantinya akan dibawa ke pengadilan. ”Oleh karenanya, izin itu merupakan suatu informasi yang bukan untuk bebas disampaikan kepada publik.

Termasuk yang dikecualikan dari undang-undang informasi keterbukaan,” ujar Tumpak. Tumpak juga menyatakan kehadiran Dewas bukan untuk menghalang-halangi kinerja KPK. ”Saya mau sampaikan kehadiran Dewas di dalam KPK ini tidak lah bermaksud untuk mempersulit atau melemahkan atau menghalang- halangi kinerja KPK,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Dewas KPK berkomitmen untuk mendukung kinerja KPK berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. ”Kami komitmen berlima mendukung semuanya apa yang dilaksanakan oleh KPK tetapi tentunya harus berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Jadi, kami memberikan jaminan terhadap apa yang dilakukan oleh KPK.

Itu memang sudah selaras tidak bertentangan dengan hukum yang ada,” ucap Tumpak yang juga mantan pimpinan KPK Jilid I itu. Sementara itu, anggota Dewas KPK Sjamsuddin Haris juga mengungkapkan hal yang sama bahwa kehadiran Dewas bukan untuk menghambat pengungkapan kasus korupsi oleh KPK.

”Sebaliknya, kami ingin memastikan bahwa prosedur penindakan itu sesuai hukum, makanya mekanisme atau prosedur izin di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas prosedur penindakan di KPK,” ucap Haris. Anggota Dewas KPK lainnya Albertina Ho pun mengatakan bahwa tugas Dewas tidak akan melanggar peraturan perundangundangan.

”Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Dewas ini dalam melaksanakan tugas tentu saja tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi dalam melaksanakan tugas, Dewas pun berdasarkan aturan, yang diawasi berdasarkan aturan, yang mengawasi juga berdasarkan aturan,” ujar Albertina. Dalam kesempatan sama, anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar juga menegaskan bahwa Dewas akan bekerja dengan profesionalisme.

”Jadi, kalau ada perbaikan-perbaikan dari kami, itu untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kepada publik. Itu yg penting. Misalnya tentang penyitaan itu, itu sudah ditentukan dengan jelas Pasal 39 KUHAP supaya akuntabilitas kita di pemberantasan korupsi ini dapat dipercaya oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” ucap Artidjo. Ia juga menyatakan Dewas KPK akan bekerja dengan ikhlas.

”Kami ingin mewariskan antikorupsi kepada anak cucu kita dan kepada publik secepat mungkin agar Indonesia ini bebas dari korupsi. Itu harapan kita semua. Kami akan bekerja dengan ikhlas karena ikhlas itu nutrisi batin bagi kita, kalau tidak ikhlas akan menjadi racun bagi kita,” ujar Artidjo. Diketahui, Dewas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya. (ant-56)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar