• KANAL BERITA

Prioritaskan Hak Nasabah

Lima Tersangka Kasus PT Asuransi Jiwasraya Ditahan

SM/Antara  -  DITAHAN KEJAGUNG : Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim (atas), Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat (inset kiri) dan Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan (inset kanan) ditahan seusai diperiksa di gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/1) terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. (24)
SM/Antara - DITAHAN KEJAGUNG : Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim (atas), Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat (inset kiri) dan Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan (inset kanan) ditahan seusai diperiksa di gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/1) terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. (24)

JAKARTA -Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah memprioritaskan pengembalian dana nasabah yang bermasalah di PTAsuransi Jiwasraya.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menegaskan, pemerintah seharusnya lebih fokus kepada pemenuhan hak nasabah, ketimbang membawa kasus yang menimpa perusahaan asuransi pelat merah itu ke arah politik dan pidana. ”Dana nasabah yang sudah diinvestasikan harus dikembalikan.

Fokus YLKI, hak-hak konsumen dalam pencairan ini dipenuhi,” katanya di Kantor YLKI, Jakarta, Selasa (14/1). Sebelumnya, manajemen menyatakan belum bisa membayar klaim polis jatuh tempo sebesar Rp 12,4 triliun. Tulus kemudian mengambil contoh dari permasalahan Bank Century yang hingga kini pun menurutnya belum dapat terselesaikan.

”Kita bisa lihat dari kasus Bank Century, sampai sekarang masalah dana nasabah itu belum selesai juga,” ungkapnya. Pada sisi lain, Tulus juga menilai pembentukan panitia khusus (pansus) yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penanganan kasus Jiwasraya sendiri tidak akan menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

”Buat apa dibentuk pansus kalau kemudian dana nasabah yang ditanamkan itu hilang dan tidak kembali? Hal terpenting dari masalah Jiwasraya, adalah mengembalikan dana nasabah lebih dulu, karena mereka telah menanamkan uangnya lewat prosedur yang ada, tapi uangnya tidak bisa diklaim,” tegasnya.

Tulus melanjutkan, tujuan pembentukan pansus tersebut juga harus diperjelas dan dipantau, sehingga tidak bermuatan politis dan pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan. ”Pansus tujuannya apa kalau hanya berbicara untuk gagah-gagahan di dalam politik? Nanti endingnya soal politik saja. Nanti kalau bisa memaksa pengembalian dana nasabah itu baru keren,” tuturnya.

Kemarin, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PTAsuransi Jiwasraya sekaligus menahan kelimanya selama 20 hari ke depan. Mereka yakni Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PTJiwasraya Syahmirwan.

Dari informasi yang dihimpun, Rahim dibawa penyidik ke Rutan Guntur Pomdam Jaya. Sedangkan Syahmirwan dibawa ke Rumah Tahanan Cipinang. Tiga orang lagi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama yakni mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.

Prasetyo dibawa ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Hidayat dibawa ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sementara Tjokrosaputra dibawa ke Rumah Tahanan KPK.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman enggan merinci peran masing-masing tersangka. Ia berdalih, hal tersebut belum bisa dibeberkan demi kepentingan strategi penyidikan perkara. ”Kami masih tahap penyidikan, kami enggak mungkin menjelaskan peran masing-masing. Itu kan masih strategi kami.

Kalau nanti pada saat waktunya di mana tahapannya, kami akan secara terbuka sampaikan. Ini kan masih penyidikan perkara yang bersangkutan masih berjalan secara keseluruhan,” terang Adi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan terdapat dugaan sementara bahwa ada indikasi ”kongkalikong” pemilihan instrumen investasi oleh manajemen Jiwasraya dan Manajer Investasi.

Hasil sementara audit BPK menyebutkan mayoritas dana premi dari produk asuransi dan investasi Jiwasraya yakni JS Saving Plan diinvestasikan di instrumen saham dan reksadana saham berkualitas rendah. Jiwasraya juga, ujar Agung, berinvestasi di saham tanpa dasar data yang valid dan objektif. ”Jual beli saham dilakukan dengan pihak berafiliasi sehingga tidak mencerminkan saham yang sebenarnya,” ujar Agung.

Kepercayaan Publik

Menteri BUMN Erick Thohir menilai tindakan tegas Kejaksaan Agung yang tidak pandang bulu dengan menetapkan tersangka dan menahan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya telah mengembalikan kepercayaan publik.

”Tindakan tegas dan tak pandang bulu pada kasus Jiwasraya sangat penting dalam mencapai keadilan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik pada korporasi,” ujar Erick dalam keterangan resminya di Jakarta, kemarin.

Erick juga menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi pihak BPK yang sudah melakukan investigasi dan juga pihak kejaksaan yang secara cepat dan responsif menangani kasus ini. ”Pengusutan kasus di masa lalu itu sekaligus penataan korporasi untuk hari ini dan masa depan yang semakin baik,” katanya.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi, di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial. Dari jumlah itu, lima persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.

Akibatnya, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Wakil Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Bobby Gafur Umar meminta pemerintah dan lembaga penegak hukum mengungkap tuntas seluruh oknum pelaku di industri keuangan yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya Persero.

Bobby di Gedung DPR Jakarta, kemarin, mengatakan kasus dugaan korupsi dan permainan investasi saham oleh Jiwasraya telah mengganggu iklim investasi di pasar modal dan dikhawatirkan menghambat investasi bagi emiten yang tidak terlibat. ”Sedikit banyak pasti ada gangguan ke iklim di pasar modal. Tapi perlu diingat, ini hanya segelintir saja (emiten),” kata Bobby.

Bobby mengatakan pemerintah dan penegak hukum harus membuktikan penegakkan hukum yang adil, dengan mengungkap seluruh oknum yang terlibat. ”Pemerintah harus hati-hati tangani kasus ini, harus jelas dan terbuka. Karena kalau tidak, kepercayaan investor ke pasar bisa kabur semua,” ujar dia. (ant,cnn-56)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar