• KANAL BERITA

KPU Minta Pergantian Wahyu Disegerakan

SM/Antara - GELEDAH KPU: Penyidik KPK membawa koper yang diduga berisi barang bukti seusai menggeledah Kantor KPU Pusat di Jakarta, Senin (13/1). Penggeledahan itu dilakukan untuk penyidikan kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.(24)
SM/Antara - GELEDAH KPU: Penyidik KPK membawa koper yang diduga berisi barang bukti seusai menggeledah Kantor KPU Pusat di Jakarta, Senin (13/1). Penggeledahan itu dilakukan untuk penyidikan kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.(24)

JAKARTA - Meskipun kandidat pengganti Wahyu Setiawan sudah jelas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu proses dan keputusan dari Presiden Joko Widodo. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi merupakan kandidat terkuat pengganti Wahyu yang mengundurkan diri karena terjerat dugaan kasus suap PAWanggota DPR. Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan pengganti Wahyu Setiawan. Namun hal tersebut tetap harus menunggu keputusan Presiden Jokowi.

”Karena yang mengeluarkan pengangkatan atau pemberhentian Presiden,” ujarnya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (13/1). Menurut dia, KPU telah mengirimkan surat kepada Presiden terkait pengunduran diri dan status tersangka yang saat ini disandang Wahyu Setiawan. ”Jadi, kita tunggu saja proses dari Presiden,” imbuhnya.

Anggota KPU Viryan Azis menambahkan, pihaknya berharap proses pergantian antarwaktu komisioner dari Wahyu Setiawan ke I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi bisa segera dilaksanakan. Pasalnya, kegiatan KPU saat ini terus berlangsung. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat yang sebelumnya dikepalai Wahyu Setiawan saat ini mengalami kekosongan koordinator.

”Memang wakil koordinatornya saya. Namun akan lebih baik jika ada koordinator divisi untuk mengemban tugas tersebut,” tuturnya. Berdasar Pasal 37 ayat (3) huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mekanisme penggantian antarwaktu anggota KPU dilakukan dengan ketentuan, anggota KPU digantikan calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR.

Dengan demikian, jika merujuk hasil seleksi anggota KPU periode 2017-2022, maka pengganti Wahyu Setiawan adalah I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang menempati urutan kedelapan saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR. ”Jadi tidak perlu uji kelayakan dan kepatutan kembali. Beliau dulu Ketua KPU Provinsi Bali, saat ini menjadi anggota Bawaslu Provinsi Bali,” kata Viryan.

Geledah

Sementara itu, KPK menggeledah ruang kerja Wahyu Setiawan di KPU, terkait kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR fraksi PDIP. KPK membawa beberapa koper berisi barang bukti setelah penggeledahan tersebut.

Selain menggeledah ruang kerja wahyu, KPK juga terus memburu tersangka lainnya, Harun Masiku, yang masih berada di luar negeri. KPK akan meminta bantuan Polri dan NCB Interpol untuk mencari tahu keberadaan caleg PDIPitu. ”Iya kami akan segera berkoordinasi dengan Polri untuk meminta bantuan NCB Interpol,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Dia optimistis keberadaan Harun akan segera diketahui. Menurutnya, mencari pelaku korupsi tidak sulit. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan Harun Masiku tercatat meninggalkan Indonesia sejak 6 Januari 2020. Harun terbang ke Singapura dan hingga kini belum kembali ke Tanah Air.

”Belum tercatat masuk ke Indonesia,” kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang. Seperti diketahui dalam kasus ini, Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan Harun tersangka penyuap. Kasus suap ini bermula saat anggota DPR PDIP terpilih, Nazarudin Kiemas meninggal dunia, Maret 2019.

Berdasar UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bila anggota DPR meninggal dunia, digantikan caleg dari partai politik yang sama yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya. Untuk persoalan ini, caleg PDIP dengan suara terbanyak di bawah Nazarudin adalah Riezky Aprilia.

Namun salah satu pengurus DPP PDIP mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) untuk dapat menentukan sendiri secara bebas kader yang akan menempati kursi DPR menggantikan Nazarudin. Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIPbersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Namun KPU melalui rapat pleno, menetapkan Riezky sebagai pengganti Nazarudin. Hal ini yang bermuara pada praktik suap-menyuap. KPK lantas menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku, dan Saeful. (J22,H28,dtc-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar