BPK Perlu Audit Asuransi Pemerintah dan BPJS

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak agar BPK mengaudit seluruh yayasan dana pensiun dan asuransi milik negara (BUMN). ”Hal itu dalam rangka menyelamatkan kepentingan rakyat dan negara.

Dengan audit tersebut, bisa mendapat gambaran jelas tentang bagaimana skema investasi dan prosedur investasi yang dilakukan selama ini,” tegasnya. Menurutnya, setelah terbongkarnya skandal Jiwasraya, yang menurut dugaan sementara Kejaksaan Agung per Agustus 2019 kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, kini terkuak pula investasi PT Asabri sepanjang 2019 yang ambles di 12 perusahaan dengan nilai total kerugian ditaksir melebihi Rp 10 triliun.

”Audit menyeluruh perlu segera dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi. Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi lainnya,” ucap politikus Partai Golkar itu. Setidaknya, kata dia, saat ini ada lebih kurang tujuh BUMN yang bergerak di bidang asuransi.

Mereka yakni PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PTAsuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). ”Tak hanya terhadap BUMN Asuransi, saya menilai perlunya dilakukan audit terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan.

Walaupun keduanya tidak termasuk dalam BUMN, namun sebagai badan hukum yang mengelola uang rakyat, audit juga perlu dilakukan agar rakyat tak menjadi korban sebagaimana skadal Jiwasraya dan dugaan skandal di Asabri,” tandas mantan ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum tersebut.

Panitia Khusus

Sementara itu, rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dijamin tidak bertujuan politis dan tidak akan menjadi komoditas politik. Sebaliknya, salah satu tujuan pembentukan pansus justru adalah untuk memastikan pengembalian uang nasabah.

”Tujuan membentuk pansus yang pertama adalah ingin memastikan uang nasabah kembali. Kemudian kami ingin pelaku kejahatan dari skandal Jiwasraya bisa dihukum,” kata salah seorang inisiator yang mendesak pembentukan Pansus Jiwasraya, Andre Rosiade, Senin (13/1).

Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan, pansus ingin bisa memberikan solusi kepada pemerintah dan bahan evaluasi sehingga di masa mendatang jangan sampai ada lagi kebobolan seperti yang terjadi pada Jiwasraya.

”Itu tujuan pengusulan pembentukan pansus di DPR. Tidak ada tujuan politis, karena kami ingin membantu pemerintah membongkar kasus ini secara tuntas. Apalagi kasus tersebut berskala besar dan jauh lebih besar dari kasus Century,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, dia membantah DPR terkesan lamban.

Sebab, ada mekanisme dan pansus tidak bisa serta merta dibentuk. Karena, ada sejumlah tahapan yang harus dikerjakan oleh DPR. ”Antara lain rapat kerja dengan menteri, rapat kerja dengan Jiwasraya, dan melihat perkembangan apakah masalah tersebut bisa diselesaikan cukup dengan raker atau memang membutuhkan pansus.

Bahkan ada satu tahapan lagi, dimana pada minggu depan kami akan rapat gabungan antara Komisi VI, Komisi XI, Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” jelasnya.

Setelah rapat gabungan tersebut, barulah akan didorong pembentukan pansus. Dia menambahkan, ada mekanisme dan prosedur yang harus diikuti. Apalagi, lanjutnya, sampai hari ini baru ada tujuh fraksi yang menyetujui Pansus Jiwasraya.

”Masih ada dua fraksi di DPR yang menginginkan Panitia Kerja (Panja). Dia menduga, pansus akan diikuti oleh Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI DPR. Pansus akan memanggil sejumlah pihak yang terindikasi terlibat dan aparat penegak hukum, OJK, Jiwasraya, dan lainlain,” tandasnya.

Sedangkan pihak-pihak yang rencananya akan dipanggil adalah auditor swasta dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Dengan demikian maka pansus dapat memberikan solusi penyelesaian.(H28,J22-56)