Sekda Kudus Ditanya soal Promosi Jabatan

SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus Samani Intakoris dicecar beberapa pertanyaan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai promosi jabatan bagi pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah kabupaten setempat.

Samani dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap dengan terdakwa Bupati Kudus nonaktif M Tamzil. Jaksa KPK Joko Hermawan secara spesifik menanyakan kepada saksi terkait pengangkatan Akhmad Shofian yang semula Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus.

”Apa pertimbangannya menempatkan Shofian menjadi sekretaris BPPKAD?” tanya jaksa kepada saksi pada sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (13/1).

Samani kemudian menjawab, setiap pegawai yang ingin naik jabatan selalu melalui proses seleksi. Dalam prosesnya, salah satu yang dipertimbangkan tim panitia seleksi yakni pengalaman kerja pegawai bersangkutan.

”Saya melihatnya dari kemampuan Shofian, karena sarjana ekonomi, sehingga sesuai jika ditempatkan di BPPKAD. Terkait daftar namanama yang dipromosikan, kami sudah menerimanya dari Bupati,” ujar saksi di hadapan majelis hakim yang dipimpin Sulistiyono.

Dia mengatakan tak mengetahui ada keterlibatan staf khusus Tamzil bidang ekonomi Agoes Soeranto dalam pembahasan promosi jabatan ini. Khususnya pada pembahasan yang dilakukan di salah satu hotel di Semarang. Namun Sekda mengakui pernah mendengar dari sejumlah stafnya bahwa ada calon pejabat mengeluarkan uang antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.

”Termasuk pula dari Rini Kartika Hadi Ahmawati (istri Akhmad Shofian) yang mengatakan kepada staf-staf saya. Untuk kebenarannya saya tidak tahu, karena tidak mendengar langsung dari pegawai bersangkutan,” kata Samani.

Dalam perkara ini, M Tamzil didakwa menerima suap sebesar Rp 750 juta dari Akhmad Shofian. Selain itu, dia juga diduga menerima gratifikasi yang seluruhnya berjumlah Rp 2,575 miliar dari sejumlah pejabat di Pemkab Kudus.(ftp-56)