Dana Asabri Diduga Dikorupsi

Mahfud MD: Usut Tuntas!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Ia meminta hal itu diungkap secara tuntas.

”Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun,” ujar Mahfud di kantornya, Jumat (10/1). Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemenhan/Polri. Mahfud mengatakan, tak sekali Asabri tersangkut kasus korupsi.

Saat dirinya menjabat Menteri Pertahanan, Asabri tersangkut korupsi dan pelakunya sudah diadili. Ia merasa heran dengan isu korupsi terkini Asabri dengan nominal yang lebih besar.

Menanggapi isu tersebut, pihaknya akan segera mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membahasnya. Mahfud menegaskan, jika memang terbukti ada korupsi di Asbari, pemerintah tidak akan memberikan toleransi. Ia mengajak semua pihak mengawal kasus ini hingga ke pengadilan.

”Pokoknya presiden sudah memerintahkan, gebuki semua yang korupsi itu, jangan ditutup-tutupi, yakinlah,” ujarnya. Namun, ia berpesan kepada seluruh pihak agar tidak berspekulasi tentang kasus di Asabri itu. ”Kasih ke saya siapa yang terlibat, saya yang mengantarkan ke KPK atau kejaksaan,” kata dia.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019 dan penurunan harga saham mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, beberapa portofolio saham yang ditempatkan oleh Asabri tercatat memiliki nilai kinerja yang menurun.

Tiga dari beberapa saham perusahaan yang diinvestasikan Asabri yakni PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) dengan kepemilikan Asabri sebesar 15,57 persen, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) dengan porsi 5,26 persen, dan PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) 5,44 persen. (ant,cnn-19)