Rekening Kasino Kepala Daerah Ditelusuri

PPATK Pantau 1,3 Juta Pejabat

SM/bppk.kemenkeu.go.id  -  Kiagus Ahmad Badaruddin
SM/bppk.kemenkeu.go.id - Kiagus Ahmad Badaruddin

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri jejak-jejak transaksi keuangan dari sejumlah kepala daerah di luar negeri, termasuk simpanan di rekening kasino-kasino.

‘’PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga menempatkan dana dengan jumlah signifikan dalam bentuk valuta asing.

Nominalnya setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri,’’ ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam refleksi akhir tahun di kantornya, Jalan Ir Haji Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Meski demikian, Badaruddin tidak menjelaskan lebih detail mengenai penelusuran tersebut. Selain rekening kasino, ada sejumlah temuan lain yang diungkapkan PPATK. ‘’Ditemukan aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri,’’ tambahnya.

Beberapa temuan terkait kasus korupsi juga terpantau, seperti aliran dana dari hasil penyelundupan ekspor bibit lobster mencapai Rp 900 miliar. Kasus lain, sejumlah transaksi mencurigakan pada 2019. Salah satunya terkait pembangunan jalan dan jembatan.

Menurut Badaruddin, dana yang dikeluarkan merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ‘’Teridentifikasi sejumlah transaksi mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil dan peruntukannya, mengingat sumber dana pada rekening pemenang tender berasal dari APBN dan APBD,” ujarnya.

Lembaga tersebut juga terus menelusuri aliran dana pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU yang diusut KPK. Selain kasus korupsi, PPATK juga membentuk Terrorist Financing Information Sharing Platform (TF-ISP). Platform ini digunakan untuk mengatasi Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT).

Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan PPATK akan memperkuat strategi untuk membantu penegak hukum memberantas korupsi. Dari segi pencegahan, Dian mengatakan, akan memperkuat basis data (pantauan-Red) pejabat negara dan partai politik.

‘’Kami memperkuat data daftar yang bisa dikatakan database pejabat negara, pejabat partai politik, dan sebagainya yang terkait. Sudah mencapai 1,3 juta di database kita di seluruh Indonesia,’’ ungkap Dian. PPATK juga menganalisis lembagalembaga negara yang terindikasi terlibat korupsi. Sebab, Dian menyadari korupsi tidak mungkin dilakukan satu-dua orang saja.

Antipecucian Uang

Berbagai penguatan pemantauan itu, tak lepas dari ambisi PPATK membidik keanggotaan di organisasi antarnegara dalam Financial Action Task Force (FATF) untuk mendukung daya tarik investasi Indonesia di mata investor dunia.

‘’Dengan masuknya kami (PPATK), Indonesia akan semakin dikenal sebagai negara berintegritas sistem keuangan dan ekonominya dari kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme,’’ kata Kiagus Ahmad Badaruddin. Untuk menuju posisi tersebut, PPATK melakukan peninjauan evaluasi bersama atau mutual evaluation review yang sudah dilakukan pada September 2019.

Rencananya, para penilai dari tujuh negara akan berkunjung ke Indonesia pada Maret 2020. Mereka akan memeriksa sekaligus wawancara langsung ke 15 kementerian/lembaga terkait keuangan, di antaranya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil penilaian akan dibahas pada Oktober 2020 dan hasil akhir diumumkan pada 2021. Ada 40 rekomendasi yang harus dipenuhi dalam proses penilaian, salah satunya terkait korupsi.

Dia menambahkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) termasuk regulasi dan implementasinya, menjadi indikator penting bagi para penilai. Penanganan kasus korupsi dari lembaga terkait, seperti KPK hingga kontribusi untuk tataran internasional juga menjadi bagian penilaian.

‘’Kalau diterima, mudah-mudahan rating kita menjadi terus terjaga, rating investasi, cost of borrowing dari Indonesia akan semakin rendah, pinjaman untuk investasi Indonesia lebih mudah, sehingga ekonomi Indonesia menjadi lebih efisien,’’katanya. Dian menambahkan, jika Indonesia dianggap belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, para penilai akan memberikan sejumlah catatan untuk segera ditindaklanjuti.

Jika tidak bisa menindaklanjuti, Indonesia berpotensi masuk daftar negara abu-abu dan daftar negara hitam investasi. ‘’Kalau sampai tidak berhasil, cost of funding akan mahal, ekonomi kita semakin tidak efisien karena tidak bisa investasi sembarangan di Indonesia, usaha untuk keluar ekspansi juga susah karena dianggap negara high risk,’’katanya.

Selama ini, Indonesia sudah masuk dalam FATF, namun masih sebagai pengamat, bukan anggota penuh dalam organisasi yang beranggotakan 38 lembaga serupa PPATK. FATF merupakan organisasi internasional yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengukur kepatuhan negara anggota dan nonanggota terkait antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. (ant,dtc-41)


Berita Terkait
Komentar