MUSYAWARAH

Produk Halal, Indonesia Kalah dari Brazil

SEMARANG - Meski menjadi negara dengan mayoritas penduduki muslim terbesar, ekspor produk halal Indonesia ternyata masih dibawah 10 persen. Indonesia disebut kalah jauh dari Brazil dan Australia.

Padahal, banyak produk dari negara-negara Eropa dan Asia yang mendapatkan stempel halal dari Indonesia. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, Indonesia merupakan konsumen produk halal namun belum menjadi produsen. Padahal, pasar produk halal terbuka lebar.

Selain di Indonesia yang begitu besar, demikian halnya dengan pasar di luar negeri. ”Saat ini pemerintah fokus melakukan pemberdayaan ekonomi umat dengan mengembangkan ekonomi syariah.

Ada empat aspek yang didorong. Pertama adalah kembangkan industri halal,” kata Ma’ruf saat membuka musyawarah bersama MUI, DMI, BWI, IPHI, dan Baznas Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat (13/12).

Hadir di acara tersebut Gubernur Ganjar Pranowo beserta istri, Wagub Taj Yasin beserta istri, Ketua MUI Jateng KH Ahmad Daroji, dan pimpinan Forkompimda Jateng.

Ma’ruf menambahkan, saat ini Provinsi Riau telah mengajukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal. Ia kemudian menyindir Gubernur, Jateng mestinya lebih berani menerapkan kebijakan serupa. Langkah kedua yang dilakukan adalah memacu industri keuangan halal.

Ketiga, menggenjot zakat. Saat ini potensi zakat di Indonesia Rp 230 triliun namun baru terealisasi sekitar 3,5 persen atau Rp 8 triliun saja.

Padahal zakat sangat signifikan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Keempat adalah mengembangkan perbankan syariah. ”Kini, menu (syariah) itu banyak, seperti bank dan asuransi. Tapi nasabahnya kurang,” katanya.

Untuk mempercepat menggerakkan perekonomian syariah, pemerintah mengubah Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diketuai oleh Presiden dan Wapres sebagai Ketua Harian. Namun dalam pelaksanaanya, pemerintah jelas tak bisa sendiri. Butuh dukungan dari lembaga Islam, baik itu MUI, DMI, BWI, dan Baznas.

Semua pihak dimintanya ikut serta aktif menjaga kondusifitas agar pembangunan tak terganggu. MUI diminta menjaga keutuhan umat Islam dan menekan upaya-upaya yang mencederai keutuhan bangsa.

Kemudian jangan sampai faham intoleran, radikal, dan terorisme berkembang. Bersama-sama memberdayakan umat Islam dengan memacu kualitas SDM yang unggul, produktif, dan memiliki daya saing.

Ganjar mengatakan, kondusifitas Jawa Tengah terbentuk karena antara ulama dan umara dapat bersinergi dengan baik. Tak hanya untuk menyelesaikan masalah, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan politik, Ganjar melibatkan ulama, romo, kyai, dan tokoh agama lainnya.

Ketua MUI Jateng KH Ahmad Daroji menyambut baik kesediaan Wapres membuka kegiatan diinisiasi pihaknya. ”Kami memandang pertemuan ini perlu dan terus dilakukan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI sekaligus dan memerangi intoleransi dan radikalisme,” katanya. (H81-56)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar