Hukuman Mati Koruptor Bisa Diterapkan

Vonis Pelaku Korupsi Kerap Ringan

SM/Antara  -  ANTIKORUPSI : Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah)dan La Ode Muhammad Syarif (kanan) berbincang dengan Kabaharkam Polri yang juga Ketua KPK terpilih 2019-2023 Komjen Pol Firli Bahuri (kiri) saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12). (24)
SM/Antara - ANTIKORUPSI : Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah)dan La Ode Muhammad Syarif (kanan) berbincang dengan Kabaharkam Polri yang juga Ketua KPK terpilih 2019-2023 Komjen Pol Firli Bahuri (kiri) saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12). (24)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah serius menerapkan hukuman mati terhadap koruptor.

Hal itu bisa diterapkan tanpa mengubah undang-undang. Namun, kata dia, putusan pengadilan kadang tak sejalan. "(Aturan hukuman mati) sudah masuk di undang-undang, artinya pemerintah serius.

Tapi kan itu urusan hakim. Kadang kala hakimnya malah memutus bebas, kadang kala hukumannya ringan sekali, kadang kala sudah ringan dipotong lagi. Ya sudah itu, urusan pengadilan.

Di luar urusan pemerintah," kata dia, di kantornya, Selasa (10/12). Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyampaikan, hukuman mati terhadap koruptor ini sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan aturan ini, koruptor yang bisa dipidana mati adalah yang mengulangi perbuatannya, yang menilap dana bencana alam, dan yang korupsi saat krisis ekonomi dan moneter.

"Sebenarnya kalau mau itu diterapkan tidak perlu undang-undang baru karena perangkat hukum yang tersedia sudah ada," ujar Mahfud. Secara pribadi, ia sepakat hukuman mati terhadap koruptor.

Namun, semua kembali kepada jaksa penuntut dan hakim. "Iya itu tergantung hakim dan jaksa. Sejak dulu sudah setuju hukuman mati itu. Karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa itu ya dirusak oleh koruptor itu," jelasnya.

RUU Tipikor

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor, (hukuman mati) itu dimasukkan," kata Jokowi saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta, Senin (9/12).

Dalam kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait putusan terhadap koruptor pada 2018, disebutkan bahwa 79 persen atau 918 terdakwa diputus dengan hukuman ringan (1-4 tahun). Sebanyak 180 terdakwa (15,4 persen) lainnya dihukum sedang (4-10 tahun); 9 terdakwa (0,77 persen) divonis hukuman berat (lebih dari 10 tahun).

Di sisi lain, pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM beberapa kali memangkas vonis narapidana kasus korupsi lewat remisi. Selain itu, barubaru ini Presiden Jokowi juga memberi grasi kepada napi kasus korupsi Annas Maamun dengan alasan kondisi kesehatan dan usia.

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman berpendapat, penerapan hukuman mati dan hukuman seumur hidup memerlukan kemauan politik atau political willpemerintah. Hukuman ini dapat diterapkan dengan efektif, tergantung kepemimpinan nasional.

"Jadi ini tergantung kepemimpinan nasional. Kita harus memilih pemimpin yang lebih kuat," ujar Marzuki dalam Seminar Nasional 20 Tahun UU 39/1999 tentang HAM, Refleksi dan Proyeksi, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Marzuki juga mengutip pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa hukuman mati nanti akan disertai dengan aturan masa 10 tahun jeda, sehingga kalau ada kelakuan baik bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup, dan dari hukuman seumur hidup bisa diubah menjadi hukuman 20 tahun.

"Tapi hukuman seumur hidup juga hukuman yang sangat kejam, maka harus dicari jalan," ujar Marzuki yang menjabat Jaksa Agung pada 1999-2001 itu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan, rencana penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi merupakan cerita lama.

"Ya sebenarnya itu cerita lama yang selalu ada dalam Pasal 2 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Tetapi di Pasal 2 itu kan dengan keadaan tertentu, yaitu kerugian negara, perekonomian negara yang sedang chaos, dan pengulangan," kata Saut di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, kemarin.

Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan, "(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Tak Sepakat

Dalam penjelasan, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" yakni apabila korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undangundang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Menurut dia, yang penting sebenarnya bukan soal besar-kecil uang yang dikorupsi maupun penerapan hukuman mati, namun bagaimana penegak hukum bisa membawa orang-orang yang melakukan korupsi ke pengadilan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Makanya saya bilang, jangan terlalu main di retorika-retorika, mainlah yang membuat Indonesia lebih sustain, berubah secara substantif," tuturnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan ketidaksepakatannya terhadap wacana hukuman mati terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor.

"Kami tidak akan pernah berubah, kami tidak sepakat dengan hukuman mati, karena bagi Komnas HAM hak hidup itu adalah hak asasi yang absolut," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Menurut dia, hingga saat ini tidak ada argumentasi praktikal maupun alasan substansial untuk memilih hukuman mati sebagai suatu cara untuk mengatasi persoalan.

Penerapan hukuman mati, lanjut dia, justru hanya akan menjauhkan Indonesia dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi. Kendati demikian, Taufan mengakui ada kemarahan publik terhadap kejahatan yang bersifat serius, seperti korupsi, dan berharap para pelaku dijatuhi hukuman berat.

Namun, dia menilai hukuman mati bukanlah solusi yang tepat. "Harus diingat, memberikan hukuman mati pada mereka itu tidak menyelesaikan persoalan. Karena itu kami selalu mengatakan agar sistem hukum kita secara bertahap meninggalkan hukuman mati itu, termasuk untuk koruptor," ujar Taufan. (ant,cnn-19)


Berita Terkait
Komentar