Sanksi Administratif Perkara Pemilu Harus Diperkuat

SM/Antara : USAI TANDA TANGAN : Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama anggota Badan Legislasi DPR seusai menandatangani draft kesepakatan penyusunan RUU Prolegnas 2020, Jakarta, Kamis (5/12). (55)
SM/Antara : USAI TANDA TANGAN : Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama anggota Badan Legislasi DPR seusai menandatangani draft kesepakatan penyusunan RUU Prolegnas 2020, Jakarta, Kamis (5/12). (55)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendukung revisi Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar bisa memperkuat penggunaan sanksi administratif dalam perkara pemilu dibandingkan penggunaan sanksi pidana. ”Saya kira harus ditinjau ulang. Sebenarnya lebih bagus tidak terlalu banyak pidana, lebih ke sanksi administratif tetapi sanksinya tegas, yaitu diskualifikasi,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan di Jakarta, Kamis (5/12). Bawaslu menilai penguatan sanksi administratif akan lebih efektif untuk menangani perkara pemilu, hal itu karena penggunaan pasal pidana dianggap sebaliknya, tidak efektif maupun aplikatif. ”Misalnya mahar politik dan sebagainya ini perlu dipertegas rumusannya, agar nanti diberikan kewenangan Bawaslu untuk menilai dan memberikan sanksi administratif, karena kalau pidana prosesnya

panjang ke penyidik polisi dan jaksa penuntut umum,” kata dia. Pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu saat ini sebagian besar malah mengancam posisi penyelenggara. ”Dari sekitar 70-an pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 itu sebagian besar malah mengancam pada posisi penyelenggara. Penyelenggara misalnya tidak menempelkan salinan C1 di kelurahan, dipidana,” ujarnya. Selain soal penguatan sanksi administratif, Abhan juga menyebutkan lembaga tersebut membutuhkan penyidik sendiri seperti yang dimiliki KPK untuk meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran pemilu.

”Itu tentu yang kami harapkan memang, kewenangan penuntutan ada di Bawaslu, punya penyidik dan penuntut sendiri seperti seperti zaman KPK sebelum undang-undang hasil revisi. Jadi perintah sprindiknya dari Bawaslu seperti KPK,” ujarnya. SDM penyidik dan penuntutnya, menurut Abhan, didapat seperti yang pernah dilakukan KPK saat awal terbentuk dulu, yakni dengan perbantuan dari kepolisian. Sementara itu, pemerintah juga sudah menyusun RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Jubir Presiden, Fadjroel Rachman menyebut RUU KKR itu akan mengatur soal mekanisme peradilan HAM. ”Jadi tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi itu tidak dikaitkan dengan amnesti. Jadi urusannya nanti tetap ada pengadilan HAM, rekomendasi,” ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin. Sebenarnya, KKR sempat diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2004. Namun, UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006, sehingga KKR yang beranggota 42 orang pun bubar. ”Di KKR bisa memberikan rekomendasi untuk pengadilan HAM sebenarnya, tetapi yang diutamakan adalah pengungkapan kebenaran. Makanya kan namanya komisi kebenaran, jadi yang pertama adalah kebenaran,” kata Fadjroel. Fadjroel mengatakan, perkembangan penyusunan RUU KKR sudah memasuki langkah maju. RUU KKR kemarin diputuskan untuk masuk dalam daftar kumulatif terbuka. Daftar kumulatif terbuka adalah RUU di luar Prolegnas yang dalam keadaan tertentu dapat diajukan oleh DPR atau presiden. ”Jadi kemajuannya sudah cukup bagus. Naskah akademiknya sudah selesai dan kemudian rancangan UU-nya sudah selesai dan segera sudah dimasukkan ke dalam prioritas prolegnas. Sangat maju,” ujarnya.

Masuk Prolegnas

Revisi UU Pemilu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyetujui sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Prolegnas 2020 dan sebanyak 248 RUU masuk Prolegnas 2020-2024. ”Apakah Prolegnas 2020 dapat diterima?” kata Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka di dalam Raker Baleg bersama Menkumham, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Setelah itu seluruh anggota Baleg DPR RI yang hadir dalam Raker tersebut menyatakan setuju. Dia mengatakan, Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg menetapkan Prolegnas 2020- 2024 sebanyak 248 RUU yang terdiri dari usulan DPR, pemerintah dan DPD RI. Menurut dia, ada tiga RUU yang merupakan RUU komulatif terbuka yaitu RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). ”Panja juga menetapkan Prolegnas prioritas 2020 sebanyak 50 RUU dan dari jumlah tersebut ada 4 RUU carry over,” ujarnya. Dia menjelaskan 4 RUU carry over tersebut terdiri dari 3 RUU usul pemerintah yaitu RUU tentang Biaya Materai, RUU tentang RKUHP, dan RUU Permasyarakatan. Sementara itu ada 1 RUU usul DPR yaitu RUU atas Perubahan atas UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut dia, Panja juga memberikan catatan bahwa RUU yang masuk dalam carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik. ”RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari Prolegnas prioritas 2020 dan masuk dalam long list atas usulan dari Kemenkeu. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk menjadi prioritas usulan Komisi X DPR lalu RUU tentang Konsepsi Keanekaragaman hayati ditarik dari prioritas RUU tahun 2020 dan masuk dalam long list atas permintaan menteri Kehutanan dan LH,” katanya.

Menurut dia, pembahasan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta RUU tentang Kepulauan melibatkan DPD RI sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat 2 uu no 15 tahun 2019 juncto UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.( ant,dtc-56)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar