Pemprov Ingatkan Pemdes

SEMARANG - Pemprov Jateng memberikan warning kepada pemerintah desa (pemdes) perihal serapan anggaran bantuan keuangan (bankeu) dari APBD Provinsi. Serapan diminta tuntas paling lambat 10 Desember 2019. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie mengatakan, bantuan keuangan kepada pemerintah desa 2019 meliputi bantuan untuk personal KPMD, peningkatan ketahanan masyarakat desa, perbaikan RTLH, sarana prasarana (sarpras) pedesaan, dan rintisan model berdikari. Dari lima bantuan tersebut yang sudah terserap 100 persen adalah rintisan model berdikari. Sisanya masih ada desa yang belum melaporkan dan mencairkan bantuan keuangan. Di antaranya KPMD sekitar 487 desa, peningkatan ketahanan masyarakat desa masih ada 670 desa, dan RTLH 402 desa. ”Untuk sarpras masih ada sekitar 760 desa. Kalau tidak terserap atau tidak tercairkan berarti itu penundaan upaya perwujudan kesejahteraan yang berarti penundaan percepatan pembangunan,” kata Herru, beberapa waktu lalu. Untuk itu, telah dilakukan rakor pelaksanaan bankeu yang diselenggarakan Dispermasdes.

Rakor evaluasi dihadiri oleh perwakilan dari 29 kabupaten di Jawa Tengah. Tujuannya adalah mengevaluasi bagaimana pelaksanaan bankeu 2019. Juga untuk mencari solusi bagi ratusan desa yang belum melaporkan dan mencairkan bantuan. ”Kita tidak bisa saling menyalahkan, apalagi menyalahkan pemerintah desa. Harus diselesaikan bersama. Kalau memang tidak mau diambil ya langsung suruh buat surat pernyataan. Sekarang sudah Desember dan kalau terlambat maka sudah close, BPKAD juga tidak akan menyalurkan,” paparnya. Herru juga mengingatkan perihal evaluasi dari Kemendagri terkait RAPBD 2020. Sekitar tanggal 12 Desember 2019 RAPBD itu akan ditetapkan menjadi Perda APBD. Oleh karena itu semua harus sudah masuk dalam tahap konsolidasi dan tidak hanya terpaku melihat tahun 2019 saja. Anggota Komisi B DPRD Jateng Muhamad Ngainirrichadl mendorong pemerintah desa segera mencairkan anggaran sesuai peruntukannya. Jangan sampai anggaran sudah ada, sementara masyarakat membutuhkan namun tidak segera dipenuhi. Maka anggaran itu menjadi sia-sia jika tak termanfaatkan. (H81-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Komentar