Obral Potong Masa Tahanan Koruptor

Citra Mahkamah Agung Bisa Runtuh

JAKARTA - Citra Mahkamah Agung (MA) bisa runtuh setelah memotong masa tahanan beberapa koruptor dalam putusan kasasinya. Terlebih kasus para koruptor tersebut sebelumnya menyita perhatian publik, mulai dari penangkapan hingga putusan pengadilan banding.

Salah satu yang kembali menyita perhatian dan mengagetkan publik adalah putusan kasasi terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham. Vonis Idrus Marham yang semula 5 tahun penjara, disunat menjadi 2 tahun. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan putusan MA menyunat vonis Idrus akan berpengaruh terhadap citra MA.

”Tak salah jika banyak pihak menilai pengurangan hukuman bagi Idrus Marham dipastikan akan meruntuhkan citra MAdi mata publik,” ujar Kurnia, Rabu (4/12). Dia juga menegaskan, Idrus terbukti menerima suap Rp 2,25 miliar dalam dua tingkat peradilan sebelumnya. Bahkan pada persidangan tingkat banding, hukuman Idrus diperberat menjadi 5 tahun.

Namun MAmenyunat hukuman Idrus menjadi 2 tahun. ICW, menurut Kurnia, tidak terkejut a t a s pengurangan masa hukuman Idrus. Sebab, MAkerap menjatuhkan vonis ringan kepada pelaku korupsi. ”ICWmencatat, sepanjang 2018, ratarata hukuman terhadap koruptor hanya 2 tahun 5 bulan penjara.

Jadi cita-cita negara ingin memberikan efek jera bagi koruptor masih jauh dari harapan,” tutur Kurnia. Pengurangan hukuman bagi koruptor bukan hanya kali ini. Banyak pihak lain yang juga menikmati obral pemotongan masa hukuman tersebut, mulai dari politikus, hakim, birokrat, hingga pengusaha.

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi misalnya. Meski terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di tingkat pertama dan 10 tahun ditingkat banding, disunat menjadi 7 tahun penjara oleh MA.

Mantan Ketua DPD Irman Gusman juga menikmatinya. Irman terbukti korupsi mengurus impor gula dengan menerima suap dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi.

PN Jakpus menghukum Irman 4,5 tahun. Namun MAmenyunatnya menjadi 3 tahun. Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang terbukti dagang perkara, divonis 8 tahun penjara. Namun MA menyunatnya jadi 7 tahun penjara. Selain itu, ada Choel Mallarangeng yang dihukum dari 3,5 tahun menjadi 3 tahun.

Panitera pengganti (PP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Tarmizi yang terbukti menerima suap dari pengusaha Dirut PT Aquamarine Divindo Inspection Yunus Nafik lewat pengacara Ahmad Zaini, semula dihukum 4 tahun penjara, disunat menjadi 3 tahun.

Pengusaha yang menikmati obral putusan MA adalah Tamin Sukardi. Hukuman 8 tahun penjara dipotong tinggal 5 tahun penjara. Padahal ia terbukti korupsi Rp 132 miliar. Bahkan ia juga penyuap hakim agar divonis bebas di tingkat pertama.

Hukuman pengacara OC Kaligis juga dipotong dari 10 tahun menjadi 7 tahun penjara. Hukuman Angelina Sondakh juga dipotong dari 12 tahun menjadi 10 tahun penjara. Bos Sentul City Cahyadi Kumala alias Swie Teng yang dihukum 5 tahun penjara, oleh MA dipotong menjadi 2,5 tahun penjara.

Bebas

Selain potongan hukuman, MAbahkan membebaskan beberapa terdakwa kasus korupsi. Putusan yang sangat mengejutkan publik itu terjadi pada kasus kasus BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung yang merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.

Mantan Manajer Merger Pertamina Bayu Kristanto juga dibebaskan dari hukuman 8 tahun penjara dalam kasus investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG). Sebelumnya, Direktur Keuangan Pertamina Frederick STSiahaan dilepaskan.

”Kasasi jaksa penuntut umum tolak, kasasi terdakwa kabul,” demikian bunyi putusan singkat MAyang dilansir di website-nya, Rabu (4/12). Perkara nomor 3850 K/PID.SUS/2019 itu diketok Ketua Majelis Hakim Suhadi dengan anggota Prof Abdul Latief dan Prof Krisna Harahap.

Majelis menilai, Bayu selaku manajer tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dalam perkara investasi Blok BMG karena itu kewenangan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Kasus bermula saat Pertamina melakukan investasi dengan membeli Blok BMG Australia pada 2009. Nilainya lebih dari Rp 500 miliar.

Investasi ini dinilai jaksa bermasalah sehingga pejabat Pertamina duduk di kursi pesakitan. Awalnya, Bayu dihukum 8 tahun penjara di PN Jakpus dan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Demikian juga dengan Frederick. Keduanya kemudian dilepaskan MAdengan alasan kasus itu adalah kasus perdata. Bagaimana dengan Karen? Ia dihukum 8 tahun penjara di PN Jakpus dan PT Jakarta. Saat ini masih mengajukan proses kasasi.

Apakah Karen juga akan dibebaskan atau disunat masa tahanannya? Terkait putusan-putusan tersebut, Kurnia menilai MAmenunjuk sikap ketidakberpihakan kepada pemberantasan korupsi.

”Buktinya, ratusan narapidana kasus korupsi dibebaskan MA sepanjang 2007-2018,” kata Kurnia. Dia meminta MAberbenah karena menduga ada ketidakseragaman pandangan dalam tubuh lembaga tersebut terkait kejahatan korupsi.

”Semestinya jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi, tidak ada lagi pengurangan-pengurangan hukuman. Bahkan akan lebih baik jika diberikan hukuman maksimal,” ujar Kurnia. Terkait putusan MA, ahli hukum Abdul Fickar Hadjar menyatakannya sebagai hal yang ironis.

”Pascahakim agung Artidjo pensiun, sepertinya tidak ada lagi yang secara 'kekuatan moral' menjaga dan menahan libido koruptif pada hakim-hakim di MA. Sebagai contoh putusan Syafrudin Temenggung yang hakimnya bolakbalik bertemu pengacaranya. Secara etik sudah tidak punya kemaluan, dan sudah dihukum etik, seharusnya dipidana,” kata dosen Universitas Trisakti tersebut. (dtc-41)


Berita Terkait
Komentar