PILKADA 2020

Seluruh Petahana Maju Lagi

SM/dtc  -  Anik Sholih
SM/dtc - Anik Sholih

KUDUS - Bawaslu mulai memetakan potensi kerawanan dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah, yakni di 21 kota/kabupaten. Dua titik kerawanan diidentifikasi, yakni kenetralan ASN dan praktik politik uang. Salah satu faktornya, seluruh petahana mencalonkan diri kembali.

”Kenapa politik uang dan kenetralan ASN? Sebab berdasar pemetaan Bawaslu di 21 kota/ kabupaten yang menggelar Pilkada Serentak 2020, 100 persen petahana maju lagi.

Terlepas nanti dapat tiket (dari partai atau independen- Red) untuk menjadi calon resmi atau tidak, kami tidak tahu,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah Anik Sholih pada acara Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Rabu (4/12). Berdasar hitungan hasil pemilu, menurutnya, petahana di 21 kota/kabupaten bisa maju lagi.

Meskipun mungkin hanya bupati atau wakilnya. ”Mengapa kenetralan ASN harus diwaspadai? Berdasar evaluasi pemilu lalu, sepanjang ada petahana yang maju, ASN rentan dipolitisasi dan rawan pengerahan pendukung,” lanjutnya.

Bawaslu pun mulai fokus terkait larangan mutasi jabatan struktural pejabat ASN, yaitu 6 bulan sebelum penetapan calon kepala daerah atau mulai Januari 2020. ”Berdasar jadwal KPU, penetapan pasangan calon 10 Juli 2020.

Jadi 6 bulan sebelumnya adalah Januari 2020. Itu harus sudah dilarang ada mutasi yang jadi fokus pengawasan Bawaslu,” terangnya. Terkait potensi politik uang, Bawaslu bersikap memaksimalkan pencegahan, menguatkan pengawasan, dan menegakkan penindakan.

Sejauh ini, dalam kasus politik uang, sudah ada tiga orang yang diputus bersalah. Karena itu, masyarakat diharapkan bisa mengambil pelajaran. ”Apalagi berdasar UU No 10 Tahun 2016, jelas diatur bahwa pemberi dan penerima bisa dikenai pidana,” imbuh Anik.

Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Tengah Ikhwanudin mengungkapkan, persiapan Pilkada Serentak 2020 sudah dimulai, terutama soal anggaran, penyelenggara, dan persyaratan untuk calon independen. ”Anggaran dari KPU kabupaten, dari pemda, dan pemkot setempat.

Anggaran masing-masing kabupaten tinggal pencairan. Kedua adalah penyelenggara, KPU sudah ada, tidak ada kekosongan. Dalam waktu dekat, kami bentuk PPK, ini masih dalam proses.

Ketiga proses calon independen sebentar lagi diumumkan, termasuk pengajuan syarat minimal. Masing-masing KPU sudah mengumumkan,” ungkap Ikhwanudin. Sementara itu, Bawaslu di 21 kabupaten/ kota juga telah membuka masa pendaftaran seleksi panitia pengawas kecamatan (Panwascam).

Masa pendaftaran berlangsung sejak 27 November hingga 3 Desember 2019. Tercatat ada 4.735 pendaftar Panwascam di 343 kecamatan. Sesuai ketentuan, setiap kecamatan minimal ada enam pendaftar yang memenuhi kelengkapan administrasi.

Jika pendaftar kurang dari enam orang, kecamatan harus memperpanjang masa pendaftaran. Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jateng Sri Sumanta mengatakan, tercatat ada 12 kecamatan yang harus memperpanjang masa pendaftaran. Sebab jumlah pendaftar yang memenuhi kelengkapan administrasi kurang dari enam orang.

Kecamatan-kecamatan itu tersebar di enam kabupaten/kota, yakni Wonogiri (Kecamatan Wuryantoro, Batuwarno, Giriwoyo, Puhpelem, Nguntoronadi, dan Karangtengah), Kota Semarang (Gajahmungkur dan Candisari), Kendal (Singorojo), Klaten (Manisrenggo), Kabupaten Pekalongan (Kandangserang) dan Purbalingga (Karangjambu).

Sri Sumanta mengatakan, masyarakat dipersilakan untuk mendaftar. ”Syarat dan ketentuan pendaftaran bisa dilihat di kantor Bawaslu masingmasing kabupaten/kota atau diunduh melalui website Bawaslu kabupaten/- kota atau Bawaslu provinsi Jawa Tengah di www.jateng.bawaslu.go.id,” katanya. Masa perpanjangan pendaftaran Panwascam di 12 kecamatan di kabupaten/ kota tersebut dibuka pada 6-10 Desember.

Sementara itu, 15 kabupaten/kota lainnya tidak ditemukan permasalahan, yakni Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Pemalang, Purworejo, Rembang, Kabupaten Semarang, Sragen, Sukoharjo, Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Surakarta. Proses saat ini, seleksi administrasi yang hasilnya akan diumumkan 12 Desember mendatang melalui pengumuman di kantor Bawaslu atau website Bawaslu di daerah. (H81,dtc-41)


Berita Terkait
Komentar