Bulog Diminta Perbaiki Manajemen Penyimpanan Beras

JAKARTA- Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa mengharapkan adanya perbaikan manajemen penyimpanan beras di gudang milik Perum Bulog untuk menekan jumlah kerusakan beras.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi stok beras sebanyak 20 ribu ton di gudang Bulog yang mengalami penurunan mutu bahkan terancam membusuk. Dwi menyampaikan, manajemen penyimpanan beras itu dibutuhkan karena tata kelola first in first out (pertama datang, pertama keluar) beras tidak berjalan dengan optimal.

”Dalam komoditas pertanian, pembuangan tidak terhindarkan, karena beras mudah rusak. Dengan stok Bulog dua juta ton lebih, jumlah 20 ribu ton rusak mungkin saja terjadi. Namun sebenarnya masih bisa ditekan jumlahnya,’’’ujar Dwi di Jakarta, Selasa (3/12).

Menurut dia, berbagai langkah perbaikan bisa dilakukan Perum Bulog, terutama dalam manajemen barang pertama datang yang pertama keluar, pengaturan suhu dan lingkungan gudang, serta pengemasan beras.

Dwi menambahkan, proses penyimpanan beras tersebut sangat penting, karena Bulog dituntut bekerja secara profesional dalam mengelola beras sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Dihibahkan

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono mengusulkan agar beras yang akan dimusnahkan itu segera dihibahkan saja. ”Hibahkan saja beras ke APPSI, nanti kami yang akan mengolah dan mendistribusikannya karena masih banyak yang butuh daripada dimusnahkan dan perlu anggaran negara yang besar,” ujarnya.

Ferry mengungkapkan, sistem inventory seharusnya bisa memberikan peringatan ketika stok beras berada di gudang lebih dari setahun dan penyimpanan gabah kering dilakukan di gudang yang lebih tahan lama.

Sebelumnya, Bulog meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran kepada BUMN pangan tersebut untuk kebijakan disposal stock atau pembuangan beras yang sudah mengalami penurunan mutu. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh menyebutkan setidaknya ada 20 ribu ton dari stok cadangan beras pemerintah (CBP), senilai Rp160 miliar dengan rata-rata harga pembelian Rp 8.000 per kilogram, yang akan dimusnahkan. ”Ini yang jadi masalah.

Dari pemerintah sudah ada (aturannya- Red), di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan (Peraturan Menteri Pertanian-Red), tetapi untuk eksekusi disposal anggaran tidak ada. Kalau kami musnahkan, gimana penggantiannya,” tutur Tri.

Sesuai Permentan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), disebutkan bahwa CBP harus dilakukan disposal (pembuangan) apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu. (sb,ant-46)


Tirto.ID
Loading...
Komentar