KPU Diminta Segera Sosialisasikan Perubahan Jadwal

SEMARANG - Bawaslu Kota Semarang meminta KPU agar segera menyosialisasikan perubahan tenggat waktu penyerahan syarat dukungan untuk jalur perseorangan. Selain perubahan jadwal, tenggat waktu penyerahan yang semula empat bulan dipersingkat menjadi hanya empat hari.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Semarang, Nining Susanti mengemukakan, perubahan itu dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah serta PKPU Nomor 16 Tahun 2019 dari PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

”Ada perubahan jadwal penyerahan syarat dukungan untuk jalur perseorangan mulai dari tahapan, jadwal dan program dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Semarang,” ujar Nining.

Dia menjelaskan, perubahan jangka waktu penyerahan syarat dukungan ke KPU untuk jalur perseorangan itu sesuai dengan ketentuan dari PKPU Nomor 15 Tahun 2019, yakni dimulai dari Desember 2019 sampai Maret 2020 atau selama empat bulan.† Namun berdasarkan PKPU Nomor 16 Tahun 2016 aturannya diubah menjadi empat hari saja mulai dari 19-23 Februari 2020.

”Sehingga harus disosialisasikan kepada masyarakat, terutama bagi calon yang ingin maju†lewat jalur perseorangan. Kami juga telah melayangkan surat imbauan kepada KPU untuk segera menyosialisasikan perubahan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan, syarat untuk bisa mencalonkan lewat jalur perseorangan, bakal pasangan calon minimal harus mendapatkan dukungan sebanyak 6,5 persen dari total jumlah penduduk Kota Semarang yang di atas 1 juta orang. Selain itu, harus ada persebaran 50 persen, minimal di sembilan kecamatan.

”Kami akan mengawasi form B1 KWK yang wajib diisi. Kemudian harus dilampirkan fotokopi E-KTP atau surat keterangan dari Dispendukcapil dengan syarat telah tinggal selama setahun. Satu lembar form B1 KWK hanya boleh melampirkan satu fotokopi KTP saja. Berbeda dari pilkada sebelumnya, lembar B1 KWK boleh berisi beberapa lampiran fotokopi KTP,” jelasnya.

Proses selanjutnya, kata Nining, form ini akan direkap dan diverifikasi secara faktual. Beberapa kelompok, terang dia, sudah ada yang mendatangi KPU untuk berkonsultasi terkait jalur perseorangan. ”Kami tunggu sampai 23 Februari 2020,” imbuhnya.

Adapun, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin mengatakan, pihaknya telah membentuk† kelurahan pengawasan di Mangkang, Kandri, dan Tandang dalam upaya mensukseskan Pilkada Serentak 2020. Selain itu, pihaknya juga membentuk kelurahan antipolitik uang di Sumurboto, Gayamsari, dan Plamongansari.

Dari 177 kelurahan, masingmasing ada tiga kelurahan pengawasan dan kelurahan antipolitik uang. Mereka akan menjadi pelopor kelurahan lain untuk berani menolak politik uang. ”Harapannya, digulirkan ke masyarakat, guna menggairahkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke masyarakat, baik melalui akun media sosial maupun media massa mengenai perubahan jadwal tahapan pendaftaran. (bib-22)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar