Bawaslu Waspadai ASN yang Tak Netral

SEMARANG - Bawaslu Kota Semarang mewaspadai adanya aparatur sipil negara (ASN) yang berpotensi tidak netral pada Pilkada 2020. Sebab, pada Pemilu 2019 lalu, Bawaslu telah menangani lima kasus pelanggaran ketidaknetralan ASN.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini mengungkapkan, meski hanya lima kasus, namun subjek (pelaku) yang berlatar belakang sebagai ASN cukup banyak, meski yang digelar adalah pemilu untuk pilpres dan pemilu legislatif. “ASN yang terbukti tidak netral berlatar belakang sebagai perangkat camat, sekcam, lurah, dosen, hingga guru,” ungkap Naya, baru-baru ini. Apalagi, kata Naya, pada kontestasi kali ini petahana berpeluang kembali mencalonkan diri. Hal ini menjadi kajian dan konsen Bawaslu untuk mencegah terjadinya ketidaknetralan ASN. “ASN itu di sisi lain dituntut untuk netral tapi di lain waktu mereka juga memiliki hak untuk memilih,” sambungnya. Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN juncto PPNo 53 Tahun 2010 tentang Dispilin dan Kode Etik ASN disebutkan, ASN tidak boleh melakukan politik praktis, membuat kebijakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan. Kemudian, masuk dalam struktur tim kampanye, membawa identitas (atribut) ASN dalam menghadiri kegiatan politik praktis, mengucapkan dukungan kepada salah satu kontestan, memeragakan gerakan tertentu untuk memberikan dukungan baik secara langsung dalam kegiatan politik praktis maupun tidak langsung dalam media sosial. Jika melanggar, maka Bawaslu dapat menindak pelanggaran itu. Caranya dengan memproses laporan atau temuan. Kemudian memanggil, mengklarifikasi, meminta bukti-bukti, dan saksi-saksi, membuat kajian hukum dan merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Kemudian, KASN akan menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat, mulai peringatan, tertulis, sampai pemberhentian dari ASN,” ucapnya. Dengan jumlah ASN di Kota Semarang yang cukup banyak, peluang itu dikhawatirkan dimanfaatkan oleh salah satu kontestan.

Karena, pengaruhnya tentu sangat signifikan terhadap hasil pilkada. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar berani melapor ke Bawaslu jika ada dugaan politik uang. Tim sukses maupun masyarakat juga diminta tidak melakukan politik uang, karena pemberi maupun penerima dapat di jerat.

Gelar Seni

Dalam rangka mengampanyekan Pilkada 2020, Bawaslu Kota Semarang mengadakan pergelaran seni budaya di Taman Indonesia Kaya. Selain menggaungkan kampanye antipolitik uang, mereka juga meluncurkan buku karya para komisioner dan staf Bawaslu Kota Semarang. Buku yang berjudul Ngulatake itu berisi pengalaman para anggota Bawaslu saat menjalankan tugas pada Pemilu 2019. Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin mengatakan, gelar budaya ini sekaligus menjadi kegiatan puncak dari rangkaian sosialisasi partisipatif kepada kelompok sasaran. Dia mengatakan, Bawaslu Kota Semarang telah membentuk Kelurahan Pengawasan di Kelurahan Kandri, Mangkang Wetan, dan Tandang. Kemudian, membentuk Kelurahan Antipolitik Uang di Kelurahan Plamongan Sari, Sumurboto, dan Gayamsari.

Adapun, Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar S Saka mengapresiasi acara ini. Ia berharap acara ini dapat meningkatkan peran masyarakat dalam Pilwakot 2020. Selain itu lebih sadar dan mau bersama memerangi politik uang. “Pemilu bukan hanya tugas KPU atau Bawaslu, tetapi tugas semuanya. Dalam menghadapi Pilkada 2020 mendatang, kami harapkan masyarakat membantu. Mari kita awasi Pilwakot 2020,” katanya. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Abdul Haris mengatakan, Bawaslu Semarang kreatif karena mampu menjadikan kesenian sebagai sarana untuk menyosialisasikan Pilwakot 2020.(bib-22)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar