Transformasi Partai Golkar

Oleh Tardjo Ragil

RASANYA, pepatah yang dikatakan Philip Guedalla (1889-1944), seorang sejarawan dan esais asal Inggris, bahwa ìsejarah berulang dengan sendirinyaî, menjadi ungkapan yang tepat untuk melukiskan suasana menjelang penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar awal Desember 2019. Diskursus tentang Munas, tak sekalipun beranjak.

Narasi yang menguat melulu didominasi soal tarikmenarik seputar perebutan ìrestu politik istanaî, bukan tentang bagaimana tata kelola partai seharusnya dibenahi dan diperkuat kelembagaanya. Padahal, tantangan terbesar partai politik saat ini, tak terkecuali Golkar, tengah dihadapkan pada rendahnya kepercayaan publik.

Citra partai politik pun kian merosot. Ini terjadi lantaran, selain banyaknya elite partai yang terseret skandal korupsi, juga disebabkan partai-partai politik belum mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki secara optimal. Sebagai instansi pengambilan putusan tertinggi, Munas tak boleh terjebak hanya pada persoalan perebutan pucuk pimpinan partai.

Semestinya, Munas diletakkan sebagai forum melahirkan ide-ide besar, terutama untuk mendorong proses transformasi ditubuh Golkar. Transformasi ini, untuk meneguhkan kembali gagasan ìparadigma baruî dengan menghadirkan wajah Golkar sebagai partai politik yang demokratis, bersih, mengakar, dan responsif terhadap aspirasi publik. Untuk mewujudkan itu, perubahan mendasar terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) menjadi keniscayaan.

Pasalnya, dari konstitusi itulah wajah Golkar kedepan bakal ditentukan. Apalagi, kekuatan utama di Golkar sejatinya terletak pada ìimpersonal orderî, lebih tepatnya sistem ñ bukan bergantung pada satu tokoh besar sebagaimana kecenderungan partai politik lain. Karena itu, spirit pembaharuan di Golkar harus menjadi lokomotif bagi berjalannya reformasi partai-partai politik menjadi institusi publik yang akuntabel dan kanal bagi aspirasi rakyat.

Prioritas Perubahan

Tak bisa disangkal, salah satu persoalan krusial partai-partai politik saat ini, tak terkecuali Golkar, tengah terperangkap dalam ñ sebagaimana dikatakan Robert Michel, ìhukum besi oligarkiî. Dalam pandanganya, hukum besi oligarki ini ditandai dengan praktik pengambilan keputusan yang cenderung dilakukan secara tertutup dan dikendalikan sekelompok kecil elite partai.

Bahkan, kekuasaan acapkali menumpuk dan menjadi tak terbatas di tangan ketua umum partai. Inilah yang mengakibatkan demokratisasi internal partai tak berjalan. Perilaku oligarkis ini tentu sangat berbahaya apabila dikaitkan dengan fungsi partai politik sebagai sumber perekrutan jabatan publik. Pasalnya, nyaris tak ada jabatan publik yang tidak melibatkan peran partai politik.

Karena itu, oligarki perlu dikendalikan. Caranya, perlunya pengaturan di dalam AD/ARTagar seleksi jabatan publik diputuskan melalui suatu instansi pengambilan putusan secara terbuka dan demokratis. Penetapan kader yang dipromosikan pada jabatan eksekutif dan legislatif, baik di daerah hingga pusat ñ harus dikontestasikan secara demokratis berdasarkan prinsip prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

Sebagai partai terbuka (catch all party), pengaturan ini selain mendorong bekerjanya sistem merit ñ juga memberikan kesempatan yang setara bagi faksi-faksi di dalam Golkar untuk bersaing secara sehat dalam proses kandidasi politik. Dengan begitu, akan menghidarkan Golkar dari ancaman perpecahan karena pengelolaan organisasi didasarkan pada mekanisme yang dibangun atas kesepakatan bersama.

Sementara itu, untuk menunjukkan komitmen Golkar terhadap upaya penguatan integritas partai politik, perlu diatur mengenai mekanisme pemberian sanksi terhadap kader yang terlibat dalam skandal korupsi dan tindakan asusila, terutama yang menduduki jabatan publik. Misalnya saja, pencopotan dari keanggotaan partai apabila terlibat korupsi dan tidak dicalonkannya bekas narapidana pada jabatan publik.

Kebijakan politik tersebut sangat penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa slogan ìGolkar Bersihî, bukanlah moralisme tanpa isi. Tetapi tercermin dalam pengelolaan partai sebagai wujud keseriusan Golkar mendukung upaya pencegahan korupsi, juga untuk memperbaiki citra partai politik yang merosot. Untuk kepentingan regenerasi di internal partai, masa jabatan ketua umum perlu dibatasi.

Pembatasan ini menjadi penting mengingat di semua jabatan publik yang melibatkan peran partai politik diatur batas masa jabatanya. Selain mendorong terjadinya sirkulasi kepemimpinan partai dari pusat hingga daerah, pembatasan masa jabatan tersebut menjadi upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan praktik oligarki.

Yang tak kalah penting, terutama untuk menghadirkan tradisi kontestasi politik yang fairness di internal partai ñ kebijakan penetapan pelaksana tugas (Plt) di semua tingkatan kepengurusan Partai Golkar perlu diatur secara ketat. Pengaturan ini menjadi penting, apabila terdapat petahana yang maju kembali dalam perebutan kursi ketua umum.

Tujuannya jelas, supaya tidak ada celah bagi petahana menyalahgunakan kekuasaanya menyangkut penetapan Plt. Selama ini, kegaduhan yang muncul menjelang Munas justru sering dipicu oleh kebijakan Plt yang lebih dominan motif politiknya ketimbang pertimbangan organisasi. Wallahuíalam. (34)

Tardjo Ragil, wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, alumnus Pascasarjana UI.


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar