UMK Bukan Patokan Upah Buruh

Hanya bagi Pekerja di Bawah Setahun

SM/dok : MENGUMUMKAN UMK : Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Plt Kepala Disnakertras Jateng Susi Handayani mengumumkan UMK Jateng 2020 di Rumah Dinas Puri Gedeh Semarang, Rabu (20/11). (55)
SM/dok : MENGUMUMKAN UMK : Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Plt Kepala Disnakertras Jateng Susi Handayani mengumumkan UMK Jateng 2020 di Rumah Dinas Puri Gedeh Semarang, Rabu (20/11). (55)

SEMARANG- Penentuan upah bagi para pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja setahun lebih tidak berpatokan pada upah minimum kabupaten/kota (UMK), tetapi bergantung pembicaraan bipartit antara buruh dan pengusaha.

Tentu, nilainya lebih besar dibanding UMK. Sementara UMK yang ditetapkan pemerintah, hanya berlaku bagi buruh/pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Hal itu ditandaskan Gubernur Ganjar Pranowo saat mengumumkan penetapan UMK se-Jateng. Penetapan upah tahun 2020 dilakukan pada 19 November 2019 namun baru diumumkan oleh Ganjar di kediamannya, Puri Gedeh Kota Semarang, Rabu (20/11) Dari 35 kabupaten/kota, UMK tertinggi Kota Semarang Rp 2.715.000, sementara terendah Kabupaten Banjarnegara Rp 1.748.000.

Sesuai ketentuan, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan (upah pokok) atau upah pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun. Sementara upah pekerja dengan masa kerja setahun atau lebih, dirundingkan secara bipartit antara pekerja dan perusahaan. ”Upah minimum dihitung berdasar formula Pasal 44 Ayat 2 PP Nomor 78 tahun 2015, sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM 305 Tahun 2019. Dasar perhitungan upah minimum 8,51%, dengan perincian inflasi nasional 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%,” kata Ganjar. Ganjar kembali menekankan, besaran upah bagi buruh/pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, tidak mengacu UMK. ”Silakan dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di perusahaan. Silakan mereka mengatur besaran upahnya,” tambahnya.

Dalam penetapan UMK, Ganjar memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi Jawa Tengah serta Bupati/Wali Kota. Besaran UMK yang ditetapkan Ganjar tersebut merupakan murni dari usulan 35 kabupaten/ kota se-Jateng. ”Meskipun kami punya upah minimum provinsi (UMP), tapi yang kami gunakan adalah UMK. Sebab kalau menggunakan UMP, perbedaannya terlalu mencolok antara kota besar dan daerah kecil,” tegasnya.

Berdasar hasil sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jateng tentang pembahasan UMK 2020, Ganjar kemudian menetapkan UMK 2020 melalui Keputusan Gubernur Nomor 560/58 Tahun 2019. Keputusan itu berisi tentang penetapan besaran UMK di Jawa Tengah. ”UMK tertinggi ada di Kota Semarang yaitu Rp 2.715.000. UMK terendah Kabupaten Banjarnegara Rp 1.748.000. Kenaikan UMK tertinggi Kota Tegal 9,25%. Rata-rata kenaikan UMK di Jateng 8,57%,” ungkapnya.

Penangguhan

Ganjar meminta agar semua pihak menerima penetapan UMK ini. Para pengusaha yang keberatan, diberi waktu untuk mengajukan penangguhan. ”Kami akan terus mengawasi pelaksanaan UMK 2020. Kalau ada perusahaan yang tidak melaksanakan, silakan lapor ke kami,” ujarnya. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Jawa Tengah Susi Handayani menambahkan, penetapan UMK di Jateng tahun ini sudah 100% sesuai kebutuhan hidup layak. ”UMK mulai berlaku 1 Januari 2020. Perusahaan yang keberatan, diberikan waktu untuk mengajukan penangguhan paling lambat 20 Desember 2019 atau 10 hari sebelum pelaksanaan UMK. Kalau melebihi batas waktu itu, pasti ditolak,” kata Susi. Sementara itu, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Sekretaris Jenderal GSBI Emilia Yanti Siahaan mengatakan, para buruh mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Mereka juga meminta pemerintah membatalkan kenaikan upah 8,51 persen pada 2020. Sebab, kenaikan upah tersebut jauh dari kebutuhan ideal buruh. ”PP 78 yang dikeluarkan Jokowi, dalam pandangan kami adalah kebijakan yang mempertahankan politik upah murah,” ujarnya, Rabu (20/11). PP 78 memformulasi kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Emilia, perhitungan tersebut menimbulkan selisih (gap) pengupahan di berbagai wilayah. Perhitungan juga dianggapnya tidak mengakomodasi upaya buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pasalnya, di tengah kenaikan upah yang hanya 8,51 persen, buruh harus menerima dua kenyataan pahit. Pertama, iuran BPJS Kesehatan naik 100 persen yang akan diberlakukan awal 2020. Ia mengatakan, tidak semua perusahaan mendaftarkan buruhnya sebagai anggota BPJS Kesehatan. Akibatnya, buruh yang ikut program tersebut terpaksa membayar iuran dari kantong mereka sendiri. Kenyataan pahit kedua, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 900 VA. Selain itu, buruh juga dihadapkan dengan lonjakan harga pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Dia mengatakan, sebenarnya buruh telah menyatakan keberatan atas formulasi upah langsung ke Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. ”Jokowi sebetulnya sudah merespons pada Mei dengan menjanjikan akan merevisi PP78. Katanya, revisi itu mengakomodasi aspirasi buruh dengan melibatkan perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah. Namun sejauh ini kami tidak tahu perkembangannya,” ujarnya. Selain tuntutan tersebut, dalam aksi, para buruh juga mendesak pemerintah membatalkan revisi UU No 13 tentang Ketenagakerjaan. Pasalnya, revisi beleid tersebut dinilai tidak hanya menghilangkan hambatan keberlangsungan bisnis di Indonesia, tetapi juga berpotensi memangkas hak dan upah buruh. ”Maka adalah kebohongan yang disampaikan pemerintah jika revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak buruh serta menghilangkan pengangguran,” tegasnya. Mereka juga menolak gagasan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menghapuskan sistem upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebagai upah terendah. Dia menilai, rencana itu bukan jawaban gap pengupahan saat ini. Karena itu, buruh mengusulkan pemberlakuan upah minimum nasional yang besarannya seragam di seluruh wilayah Indonesia. ”Sistem pengupahan nasional harus memiliki kesamaan nilai upah minimum dan berlaku secara nasional,” ujarnya. (H81,D3-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar