Minta Proyek, Kapolda-Kapolres Akan Dicopot

Idham Azis
Idham Azis

JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan, bukan rahasia lagi ada pejabat kepolisian di daerah yang meminta jatah proyek kepada pemerintah daerah. Idham mengaku sudah mengingatkan jajarannya terkait masalah tersebut. Bahkan, dia mengancam akan mencopot kapolda atau kapolres yang meminta jatah proyek. ”Yang bermain-main dengan pemda seperti minta proyek ini memang sudah menjadi rahasia umum, Pak,” kata Idham dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11). Satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah tersebut, menurut Idham, adalah mencopot pejabat tersebut.

”Saya kira mencopot 10-15 kapolres itu tidak akan menggoyahkan organisasi,” tegasnya. Pertanyaan soal pejabat kepolisian yang meminta jatah proyek disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi PDIPTrimedya Panjaitan. Trimedya mengatakan, keluhan itu datang dari kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Dia meminta Kapolri menertibkan hal tersebut. Pernyataan Trimedya itu juga untuk menanggapi surat edaran larangan gaya hidup mewah yang dikeluarkan Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit. Trimedya merasa, surat itu tidak akan menimbulkan efek yang berarti jika di lapangan masih ada penyimpangan. ”Kebetulan PDIP memiliki kader sebanyak 187 kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun wakil-wakilnya. Rata-rata mengeluh seperti itu,” ujarnya.

Jatah

Dia juga meminta Kapolri mengecek efektivitas perintah Kabid Propam dan soal pesan Presiden Jokowi agar kapolda-kapolres tidak menyusahkan kepala daerah. ”Bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana,” ujarnya.

Trimedya juga mengatakan jatah yang dimaksud merupakan anggaran aparat hingga alokasi proyek untuk anggota kepolisian. Politikus PDIP itu pun mengusulkan agar Sumatera Utara (Sumut) dijadikan provinsi percontohan bebas suap. ”Apalagi Wali Kota Medan baru kena (kasus) KPK. NTTsetelah ini Pak Herman Herry. Saran kami supaya jelas sehingga dalam rapat 2-3 bulan mendatang, Kapolri bisa menyampaikan kepada kami apakah edaran Kabid Propam ini efektif. Apalagi tahun depan mulai anggaran baru, gubernur bupati wali kota, masih ada nggak itu,” tandasnya. Sementara itu, Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala memberikan beberapa usulan kepada Polri, antara lain mengaktifkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga membuat mekanisme indeks pembuatan antisuap. Usulan lainnya, mengubah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Polri telah meminta anggotanya untuk tidak pamer kemewahan di media sosial (medsos). Ombudsman Republik Indonesia memberikan beberapa usulan agar ini efektif. ”Usulan kami itu untuk mendorong surat itu menjadi efektif,” kata Adrianus di Gedung Ombudsman, Jakarta. Polri juga harus mengaktifkan elemen pengawasan, salah satunya dengan cara membawa atau mengubah APIP bukan menjadi organisasi daerah atau lembaga, tapi organisasi pusat yang kemudian orang-orangnya ada di kementerian, lembaga, dan pemda. Dia juga mengatakan, ini adalah persoalan pola pikir. Karena itu, pemikiran tidak pamer kemewahan harus dibiasakan tidak hanya di era Kapolri Jenderal Idham Azis, tapi juga di era selanjutnya. Sebagaimana diketahui, Polri mengeluarkan surat imbauan yang mengatur anggotanya menampilkan gaya hidup sederhana di tengah-tengah masyarakat. Aturan itu tertuang dalam telegram dari Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo Nomor: ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM. Aturan ini diteken pada 15 November 2019. (D3,dtc-41)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar