Mendagri Minta Evaluasi

SM/Antara - Tito Karnavian
SM/Antara - Tito Karnavian

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta agar publik tidak mengharamkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilakukan pemerintah dan DPR.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengaku menjadi salah satu pihak yang meminta agar pemilihan kepala daerah langsung untuk dievaluasi. Namun, evaluasi itu bukan berarti kepala daerah akan dipilih kembali oleh DPRD. ”Soal evaluasi pilkada, saya sendiri pernah menyampaikan, tapi tidak pernah menyampaikan untuk kembali kepada DPRD. Ini saya klarifikasi,” kata Mendagri saat rapat bersama Komite I di Gedung DPD, Jakarta, Senin (18/11).

Menurutnya, pilkada langsung memang meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih kepala daerah. Namun, dalam proses penyelenggaraannya, terdapat sejumlah dampak negatif, seperti biaya tinggi yang rentan menimbulkan korupsi, serta dapat menghasilkan ketegangan politik di sejumlah wilayah. Tito mencontohkan yang terjadi pada pilkada Papua.

Di mana berdasarkan pengalamannya sebagai kapolda, konflik yang terjadi antarsuku menyebabkan pemilihan kepala daerah sempat tertunda cukup lama. Karena itu, evaluasi diharapkan melewati proses kajian yang mendalam, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan polemik. ”Sehingga usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi. Evaluasi bukan suatu yang haram menurut pendapat saya,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji secara akademik opsi atas evaluasi pilkada langsung. Opsi-opsi tersebut antara lain tetap dilakukan pilkada langsung dengan meminimalisasi efek negatifnya, pilkada kembali ke DPRD, atau pilkada asimetris.

Dia menjelaskan, pilkada asimetris adalah sistem yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antardaerah. Perbedaan tersebut bisa muncul dikarenakan suatu daerah memiliki karakteristik tertentu seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya ataupun aspek strategis lainnya. Misalnya, di DKI Jakarta yang Wali Kota tidak dipilih melalui pilkada.

Hal tersebut dikarenakan status daerah tingkat II di DKI Jakarta bukanlah berstatus daerah otonom, tetapi sebagai daerah pembantu. Kondisi ini membuat posisi Wali Kota ditentukan oleh Gubernur dan DPRD.

Kedewasaan Demokrasi

Menurut mantan Kapolri ini, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.

”Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak sampai,” ujarnya. Tito mengaku, telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) membuat survei tentang Indeks Kedewasaan Demokrasi di tiap daerah.

Hal itu, menurut Tito, untuk mengetahui daerah mana saja yang siap menerima pilkada langsung. ”Yang saya minta kemarin BPS kan angkanya besar, tolong dibuatkan Index Democratic Maturity tiap daerah, jadi kita bisa paham nanti daerah mana yang siap menerima pilkada langsung dan daerah mana yang tidak siap menerima pilkada langsung,” ucap Tito.

Terhadap usulan ini, sejumlah parpol menyampaikan dukungan. Usulan Tito dianggap relevan. Di antara parpol yang mendukung usul tersebut lalu ada yang setuju dan menolak bila kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun pengamat sendiri menilai pemilihan langsung merupakan kunci dari demokrasi. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan pilkada langsung adalah kunci demokrasi. Bivitri meminta agar ada reformasi partai politik. Sebab menurutnya biaya politik tinggi justru di internal parpol. ”Menurut saya masalahnya ada di partai politik, bukan di pemilihan langsungnya.

Jadi selama reformasi partai politik tidak dilakukan, kelemahankelemahan dalam sistem pemilu kita tidak akan bisa diselesaikan. Jadi buat saya usulan untuk menghapuskan pilkada langsung itu lebih ke logikanya lompat. Jadi tidak menelaah dulu masalahnya ada di mana,” ujar Bivitri. Dia mengatakan justru yang harus dievaluasi adalah cara parpol memberi dukungan terhadap calon yang diusung.

Tak jarang calon tersebut lah yang harus membayar agar diusung parpol tersebut. ”Apakah di partai politiknya sudah bagus benar, sehingga kalau orang mau naik jadi cagub itu mekanismenya demokratis atau harus bayar partai politiknya. Yang kita tahu dari media massa juga dan dari kasuskasus yang ada, kebanyakan harus bayar dulu kan. Sebenarnya kan yang tidak sehat di situnya.

Jadi bukan sekadar biaya yang keluar secara teknis,” ujarnya. Menurutnya, pilkada harus tetap dilakukan secara langsung karena itu salah satu kunci dari demokrasi. (J22,H28-64)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar