APBD 2020 Naik Rp 100 Miliar

Alokasi Terbesar untuk Pendidikan dan Kesehatan

SM/dok : TANDA TANGAN : Wali Kota Hendrar Prihadi menyaksikan penandatanganan berita acara pembahasan RAPBD menjadi APBD 2020 yang dilakukan Pimpinan DPRD Kota Semarang, Rabu (13/11). (48)
SM/dok : TANDA TANGAN : Wali Kota Hendrar Prihadi menyaksikan penandatanganan berita acara pembahasan RAPBD menjadi APBD 2020 yang dilakukan Pimpinan DPRD Kota Semarang, Rabu (13/11). (48)

SEMARANG - DPRD Kota Semarang mengesahkan besaran APBD Kota Semarang 2020, Rabu (13/11). Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang, APBD disepakati sebesar Rp 5,2 triliun.

Besaran APBD 2020 tersebut naik Rp 100 miliar dibandingkan APBD 2019 yang sebesar Rp 5,1 triliun. ”Dengan ini APBD Kota Semarang 2020 disepakati,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman saat memimpin Rapat Paripurna, kemarin. Dalam rapat RAPBD itu disebutkan, pendapatan Kota Semarang sebesar Rp 5.093.441.461.000 dan anggaran belanja Rp 5.256.227.789.000 dengan defisit Rp 162.786.328.000.

Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 2.516.- 646.593.000, pajak daerah Rp 1.826.948.813.000, provinsi Rp 560.360.000.000 dan pusat Rp 1.016.434.868.000. Kadarlusman menjelaskan, alokasi terbesar berada di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (PU) dan penataan ruang. ”Pemkot harus melaksanakan anggaran yang telah disetujui ini dengan sebaik-baiknya, agar bisa terukur dan terserap semuanya. Jangan sampai sudah disahkan seperti ini, namun persiapan dari masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) belum maksimal,” ujar dia.

Ia berharap, OPD melaksanakan keputusan ini dengan baik dan sesuai target. Bila perlu, Desember tahun ini sudah melakukan tahapan pelelangan. Supaya, pada awal 2020 program sudah dapat dilaksanakan. Jangan sampai menunggu pertengahan tahun seperti yang lalu.

Pertama di Jateng

Anggaran ini, lanjut dia, akan digunakan di sejumlah OPD sebagai operasional dan menjalankan beberapa program untuk melayani masyarakat. ”Sesuai program dari pemerintah pusat, sumber daya manusia ditingkatkan. Maka, alokasi untuk pendidikan dan kesehatan lebih besar,” jelas Kadarlusman. Salah satu yang menjadi perhatian di antaranya isu kenaikan iuran BPJS. Beberapa OPD, tambah dia, menganggarkan program UHC untuk biaya kesehatan. Kebutuhan UHC diperkirakan mencapai Rp 170 miliar, sedangkan, anggaran yang tersedia hanya Rp 105 miliar. Kekurangan anggaran sebesar Rp 70 miliar itu, akan dimasukkan dalam perubahan anggaran.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengapresiasi kinerja para anggota DPRD. Hendi, sapaan Hendrar Prihadi menilai, pembahasan APBD 2020 berjalan lancar dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan musyawarah (Banmus). Bahkan, Kota Semarang menjadi yang pertama mengesahkan APBD 2020 di Jawa Tengah. ”Pembahasan berjalan lancar. Apalagi ada 17 anggota DPRD yang baru. Mereka dapat beradaptasi dengan mekanisme kerja yang baru. Maka kami harus berikan apresiasi,” ucap Hendi. (bib-48)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar