PEMERINTAHAN

Kepala Daerah Diminta Tak Buat Banyak Peraturan

SM/Antara  -  SAMPAIKAN PIDATO : Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Rabu (13/11). (24)
SM/Antara - SAMPAIKAN PIDATO : Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Rabu (13/11). (24)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota serta para anggota DPRD untuk tidak banyak membuat peraturan tingkat daerah yang akan membebani masyarakat. ”Negara ini sudah kebanyakan peraturan, dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, semua diatur, malah terjerat sendiri,” kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Bogor, Rabu (13/11).

Menurut Presiden, peraturan yang menumpuk akan membuat pemerintah tidak bisa bergerak cepat dalam mengambil keputusan dalam perubahan dunia yang cepat. Padahal saat ini, pemerintah negara sebesar apapun ingin lebih fleksibel dan cepat dalam merespons setiap perubahan. Jokowi juga menyinggung soal kunjungan kerja dan studi banding setiap membuat sebuah peraturan daerah.

Dia mengaku tahu betul ada apa di balik agenda kunjungan kerja dan studi banding itu. ”Di kunker ada apanya saya ngerti, di studi banding ada apanya saya ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul. Sudahlah, setop, apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat setop,” tegasnya.

Presiden mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat sedang menyiapkan omnibus law, yakni merevisi 74 undang-undang menjadi hanya satu undang-undang saja. UU yang direvisi terkait dengan cipta lapangan kerja dan investasi. Dia mengakui ingin meniru Amerika Serikat, dimana seorang menteri ketika mengeluarkan sebuah peraturan akan menghapus dua peraturan sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengancam akan menggigit pihak- pihak yang masih mengganggu agenda besar yang tengah dijalankan pemerintah, dengan memerintahkan aparat penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin saja di sana ada yang main-main,” ungkapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, hal yang menjadi agenda besar pemerintahan ke depan, adalah penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor sekaligus menurunkan impor. ”Jangan pernah ada yang bermain main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri,” imbuhnya.

Dukung Investasi

Tapi di sisi lain, Presiden memperingatkan aparat penegak hukum, termasuk kapolda, kapolres, kajati, hingga kajari untuk ikut mendukung masuknya investasi ke daerah dengan meminta aparat penegak hukum agar tak asal 'gigit', terutama pejabat atau pelaku bisnis yang berinovasi.

”Tugas saudara adalah menegakkan hukum. Mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,” tukasnya. Dirinya tidak akan memberikan toleransi kepada aparat penegak hukum yang hobi menakut-nakuti atau memeras birokrat dan pejabat.

Menurutnya, praktik seperti inilah yang menghambat adanya inovasi di daerah, bahkan mengganjal investasi. ”Yang kerjaannya memeras pelaku usaha, saya dengar banyak sekali. Saya perintahkan ke entah ke kapolri, ke jaksa agung, ini di kejati ini kejari ini, di polda ini, di polres ini, saya minta tolong cek, copot pecat, gitu saja sudah.

Itu stop yang kayak gitu stop jangan diterus-teruskan,” imbuhnya. Terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa saat ini setidaknya ada 24 perusahaan siap berinvestasi di Indonesia yang nilainya mencapai Rp 700 triliun dalam bentuk investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).

Namun, realisasi investasi tersebut masih terkendala masalah domestik. ”Antrian FDI ratusan triliun itu menggambarkan animo investasi di Indonesia masih tinggi. Tapi tidak bisa masuk dan berinvestasi ke dalam negeri karena masalah-masalah sepele dan klasik, berputar-putar, izin-izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan,” tuturnya. (J22,H28-64)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar