Prioritas Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Program Kerja Kementerian PUPR

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan rencana strategis dan program kerja pembangunan infrastruktur pada lima tahun ke depan dalam rangka melaksanakan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju priode 2020-2024. 

Kelima visi Presiden tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

‘’Kementerian PUPR, khususnya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Bapak Presiden yakni melanjutkan dan menghubungkan apa yang telah kita bangun dengan kawasankawasan khusus pariwisata, produksi, dan kawasan industri,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR/MPR, Selasa (12/11).

Menurut Basuki, dalam rencara strategis 2020-2024, Kementerian PUPR masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, dengan fokus di antaranya sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan. Di bidang sumber daya air (SDA), program kerja yang disusun adalah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sebesar 60 meter kubik/- kapita/tahun, lalu penyelesaian 45 bendungan lanjutan dan pembangunan 15 bendungan baru.

Selain itu pembangunan 500 ribu hektare (ha) daerah irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi 2.500.000 ha, serta 2.100 kilometer (km) pengendali banjir dan pengaman pantai, antara lain pengendalian banjir di Medan, Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung, Putusibau Kalimantan Barat, Palu, Jayapura, pengamanan pantai Kunjir di Lampung, Pantai Utara Jawa, pulau terluar, serta dukungan venue dayung PON XX (Teluk Youtefa).

Untuk konektivitas, program kerja Kementerian PUPR untuk 2020-2024 adalah membangun 3.000 km jalan baru yang mendukung kawasan strategis antara lain Trans Papua, Manokwari-Pegunungan Arfak, akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Galang Batang (Kepulauan Riau) dan KEK Bitung (Sulawesi Utara), Pelabuhan dan Bandara Akses Patimban (Jawa Barat), Akses NYIA Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta/ DIY), Akses PLBN Yetekkun (Papua) dan Sei Nyamuk Nunukan (Kalimantan Utara).

Lalu akses ke Kawasan Industri antara lain Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Kalimantan Utara), Kawasan Pariwisata yakni Jalan Bandara International Lombok- Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Likupang (Sulawesi Utara), Lingkar Danau Toba, Jalan Lingkar Sorong- Pelabuhan Arar (Papua), serta Penuntasan Missing Link Jalan Sambas-Temajuk (Kalimantan Barat), Nanga Pinoh (Kalimantan Barat)- Tumbang Samba (Kalimantan Tengah), Gempang-Pameu (Aceh).

Jalan Tol

Selain itu Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 2.500 km jalan tol dengan menyelesaikan jalan tol Trans Jawa yaitu Probolinggo-Banyuwangi, Tol Trans Sumatera antara lain Sigli-Banda Aceh, Pekanbaru-Dumai, Kayu Agung-Palembang-Betung, Tol Jabodetabek antara lain Serpong- Balaraja, Jakarta-Cikampek II Selatan dan Cimanggis-Cibitung, Tol Non- Trans Jawa antara lain Serang- Panimbang, Cileunyi-Sumedang- Dawuan.

Untuk pembangunan jalan tol baru antara lain untuk ruas Tol Non Trans Jawa, seperti Yogyakarta- Bawen, Cileunyi-Garut-Tasikmalaya, Tol Trans Sumatera Palembang- Tanjung Api-Api, Binjai-Langsa, Tebing Tinggi-Dumai, Dumai-Rantau Prapat, Jambi-Rengat, Tebing Tinggi- Pematang Siantar-Parapat, dan Pekanbaru-Bukit Tinggi- Padang.

Pembangunan 60.000 meter jembatan panjang antara lain Sumatera- Bangka (Sumatera Selatan dan Bangka Belitung), Batam- Bintan (Kepulauan Riau), Pulau Balang (Kalimantan Timur), Sambas Besar (Kalimantan Barat), dan Muna-Buton (Sulawesi Utara). Pembangunan 35.000 meter flyover/underpass, di Jalan nasional antara lain FO Gatot Subroto (Sumatera Utara), underpass Kentungan (DIY), FO Kopo (Jawa Barat), FO Bandara Ahmad Yani Semarang (Jawa Tengah), dan shortcut Mengwitani- Singaraja (Bali).

Di bidang permukiman, Kementerian PUPR juga akan melakukan peningkatan akses 90% terhadap air minum layak, akses 80% terhadap sanitasi dan persampahan, pengembangan 11 kawasan PLBN terpadu, penanganan 10 ribu ha kawasan kumuh tersebar di seluruh Indonesia, serta 5.555 unit pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Kemudian di bidang perumahan akan membangun sebanyak 50 ribu unit rumah susun, 25 ribu unit rumah khusus, 1.500.000 unit rumah swadaya, serta 500 ribu unit PSU perumahan yang tersebar di seluruh Indonesia. (bn-46)