BKPM Bentuk Satgas Tarik Investasi Asing

BOGOR - Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk satuan tugas (Satgas) yang bertugas selama enam bulan pertama sebagai strategi menarik investasi asing, termasuk mengeksekusi penanam modal yang sempat terhambat masuk Indonesia.

”Kami tidak hanya promosi atau kemudahan berusaha, tapi bagaimana mengeksekusi yang sudah ada, mengawal sampai investasi itu bisa berhasil,” kata Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11). Bahlil menjelaskan, setelah adanya Satgas tersebut, nilai investasi sebesar Rp 38 triliun kembali bisa ditarik ke Indonesia dari total sekitar Rp 700 triliun yang terhambat masuk ke Tanah Air.

Investasi itu, kata dia, berasal perusahaan patungan dari Malaysia dan Amerika Serikat (AS) yang bergerak di industri pembangkit tenaga listrik. Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah itu, Bahlil juga mendorong pemerintah daerah untuk menghubungkan langsung sistem perizinan dalam jaringan tunggal atau online single submission (OSS) pusat dan daerah. ”Kalau sudah terintegrasi, maka saya yakinkan percepatan untuk perizinan itu dapat dilakukan secara baik,” katanya.

Sebelumnya, dia menyebut investasi sebanyak Rp 700 triliun terhambat masuk ke Indonesia karena terkendala berbagai masalah domestik. Masalah itu, menurut dia, di antaranya terkait izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan. Nilai investasi tersebut yakni dalam bentuk investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Nilai investasi itu berasal dari 24 perusahaan dari berbagai negara yang bergerak di sektor manufaktur, petrokimia, tenaga listrik, dan perkebunan.

Gaet HKI

Selain itu, BKPM juga menggaet Himpunan Kawasan Industri (HKI) untuk meningkatkan investasi di kawasan industri melalui penandatangan nota kesepahaman tentang kerja sama peningkatan penanaman modal di kawasan industri.

Penandatangan nota kesepahaman dilakukan oleh Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM, Wisnu Wijaya Soedibjo bersama Ketua Umum HKI Indonesia, Sanny Iskandar di Jakarta, Selasa (12/11). ”BKPM terus melakukan segala upaya untuk meningkatkan investasi, baik oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA),” kata Wisnu melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (13/11).

Kerja sama antara BKPM dan HKI mencakup pelaksanaan kegiatan pertukaran data dan informasi, yaitu kebijakan, prosedur, dan peraturan terkait penanaman modal, serta informasi terkini kawasan industri di seluruh Indonesia seperti kesediaan lahan, dan sarana prasarana yang dimiliki kawasan industri. (sb,ant-46)