TAJUK RENCANA

Pilkada Langsung Cermin Demokrasi

Polemik atas isu tentang perubahan sistem pemilihan kepala daerah diharapkan selesai tuntas setelah Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pilkada tetap melalui mekanisme langsung. Penegasan Presiden itu sekaligus merupakan jawaban purna atas simpang-siur perdebatan selama beberapa pekan ini. Isu yang beredar luas, para politikus di lembaga legislatif sedang merancang perubahan mekanisme pilkada menjadi pilkada tak langsung.

Beberapa argumen untuk mendukung perubahan mekanisme pilkada itu antara lain terkait anggaran yang mahal, mengakibatkan biaya politik yang mahal hingga persoalan teknis dan kerumitan pilkada langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan buah dari reformasi, yang dipandang oleh banyak negara sebagai cermin keutuhan demokrasi di Indonesia. Karena itu, usulan pilkada tak langsung menuai pro dan kontra.

Dengan mekanisme pilkada tak langsung, otomatis penyelenggaraan demokrasi kembali ke era Orde Baru ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kekhawatiran dari pihak yang menentang pilkada tak langsung juga mengarah pada pemilihan presiden. Muncul kecemasan, penerapan kembali pilkada tak langsung pada akhirnya akan bermuara juga pada pemilihan presiden oleh DPR. Jika demikian, demokrasi di Indonesia berputar kembali ke belakang.

Presiden sudah menegaskan bahwa pemilihan langsung merupakan cermin kedaulatan rakyat, demokrasi, dan sejalan dengan citacita Reformasi 1998. Keberatan sejumlah pihak mengenai biaya, hambatan teknis, dan proses rumit pilkada langsung memang tidak seharusnya dijadikan pembenaran bahwa pilkada tak langsung lebih baik. Demokrasi memang tidak murah, namun juga merupakan mekanisme yang sampai saat ini justru paling efektif.

Sistem dan mekanisme pelaksanaan demokrasi selalu akan menghadapi banyak rintangan, likaliku, dan persoalan. Meski demikian, dibandingkan dengan berbagai sistem kenegaraan, demokrasi masih tetap merupakan sistem yang paling mampu menerima dinamika sosialpolitik dan ruang bagi masyarakat aspiratif-deliberatif. Kesulitan-kesulitan itu tidak lantas menggugurkan demokrasi untuk digantikan dengan sistem lain.

Pemilihan secara langsung oleh rakyat jelas sekali memberikan bobot kesempurnaan demokrasi. Sistem perwakilan lembaga legislatif sangat baik untuk penyelenggaraan negara bersama dengan eksekutif. Mekanisme pemilihan kepala daerah, yang artinya adalah pemimpin eksekutif, akan membuka kembali ruang transaksional tertutup antara yang memilih dan yang dipilih. Tidak ada pilihan yang lebih baik selain mempertahankan pilkada langsung.


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar