Honorer, Fenomena Gunung Es

Oleh Widadi

SALAH satu permasalahan akut dunia pendidikan (baca: sekolah negeri) adalah keberadaan honorer. Di banyak sekolah negeri (terutama SD) terjadi jumlah honorer lebih banyak dibanding ASN-nya. Padahal honorer atau guru tidak tetap ini belum mempunyai status kepegawaian berdasarkan regulasi kepegawaian negara (UU ASN).

Mereka tidak dibolehkan ikut uji kompetensi guru untuk memperoleh sertifikasi. Sementara sejawat mereka para guru di sekolah swasta banyak yang sudah memperoleh sertifikasi guru dengan tunjangan profesinya dengan menggunakan modal SK sebagai guru tetap yayasan yang menaungi sekolah.

Lebih ironis, sejak lama pemerintah (Kemendikbud) menyatakan bahwa guru cukup berdasarkan rasio guru dibanding peserta didik. Data ketercukupan guru diungkap tanpa pengungkapan kenyataan adanya honorer di sekolah-sekolah negeri yang tanpa status tersebut.

Mereka bukan tidak hanya tidak boleh mengikuti uji kompetensi atau sertifikasi, juga tanpa kepastian standar penghasilan sebagai seorang guru serta hak-hak lain seperti memperoleh kesempatan pengembangan keprofesian dan keterlindungan.

Untuk pertama kali Kemendikbud memberikan pengakuan adanya kekurangan guru pada saat acara Forum Group Discussion (FGD) yang langsung dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo menjelang acara Hari Guru Nasional/HUT PGRI tahun 2017 yang diselenggarakan PGRI Jawa Tengah bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jateng. Pak Ganjar menjadi host FGD begitu ìatraktifî bersemangat agar masalah honorer segera terselesaikan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didorong untuk segera menuntaskan PPP3K sebagai alternatif lain penyelesaian honorer selain formasi CPNS untuk guru/honorer.

Beberapa hari kemudian Gubernur melaporkan masalah honorer ke Presiden langsung. Demikian pun Ketua Umum PB PGRI, yang hadir juga dalam FGD, menghadap ke Presiden. Pada puncak acara HGN/HUTPGRI di Stadion Bekasi, Presiden menjanjikan penyelesaian bertahap dengan memberikan formasi ASN terbanyak untuk guru RPP P3K dibahas intens dan akhirnya ditetapkan menjadi PP.

Pengangkatan guru menjadi ASN bertahap mulai dilaksanakan, dan tahun ini adalah tahapan kedua. Pada tahun 2005, pemerintah ingin menyelesaikan ìtumpukanî honorer di instansi pemerintah termasuk di sekolah-sekolah negeri. Kemudian ditetapkan PP No 48 Tahun 2005. Menpan pada saat itu, Pak Taufik Efendi menyatakan, para honorer itu sudah lama mengabdi, perlu mendapat perhatian.

Namun ternyata tidak semua honorer bisa disertakan dalam proses seleksi. Hanya mereka yang terdata sebagai honorer yang dibiayai negara (APBN/APBD). Padahal kenyataannya terutama di sekoleh negeri, tidak semua honorer terbiayai APBN/- APBD. Pelarangan pengangkatan honorer baru, sementara sistem pengisian kekosongan formasi karena pensiun, meninggal atau mutasi lain tidak segera diatur, menimbulkan masalah ìtimbunanî baru honorer tanpa status. Ditambah dengan sisasisa masalah honorer lama (K2) sebagai ìprodukî PPNo 48 Tahun 2015 yang belum terangkat dan yang belum lolos seleksi.

Masalah Kompleks

Di bawah fenomena honorer terdapat berbagai masalah kompleks tentang tata kelola manajemen personalia, khususnya perekrutan guru. Masalah kualifikasi dan kualitas profesi, sertifikasi dan apresiasi (hak kesejahteraan, pengembangan profesi berkelanjutan, keterlindungan, dll).

Masalah kualitas profesi tentu berkaitan dengan lembaga penghasil guru (LPTK), apresiasi masyarakat dan negara terhadap profesi guru.

Mengapa begitu banyak guru bersedia bekerja dengan penghasilan ìseadanyaî, mengapa peminat untuk masuk ke perguruan tinggi keguruan belum banyak dari lulusan unggul SLTAdst. Banyak pertanyaan bisa diajukan yang jawabannya bermuara pada satu hal, bahwa menjadi guru belum menjadi pilihan utama/pertama. Berbeda dari profesi kedokteran. Prestisius dan selalu menjadi idaman bukan hanya para siswa, juga orang tua. Dua profesi ini begitu berdekatan dari spirit altruisme yang harus ditanamkan ke nurani dokter maupun guru. Semangat melayani dan memberi/menolong kepada khalayak khususnya pasien bagi dokter dan guru untuk peserta didik.

Apakah mungkin profesi guru memperoleh pemuliaan kedudukan tidak kalah dengan posisi dokter? Sangat mungkin, dan itu terjadi di Finlandia. Negara, masyarakat, orang tua dan peserta didik sangat menghargai posisi guru. Untuk masuk ke fakultas keguruan, dari tujuh peminat, satu yang diterima (ìSurvei kekhawatiran guruî, Suara Merdeka 18 Oktober 2019)

Kualitas guru adalah kunci bagi pendidikan yang berkualitas. Ketika saya dalam posisi sebagai Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, dalam sebuah bincang-bincang masalah honorer Kepala BKN menyatakan, ìApakah Bapak rela kalau puteraputeri bapak dididik guru yang tidak berkualitas? Oleh karena itu pengangkatan honorer tetap harus lewat tes objektif untuk menjamin profesionalitasnyaî. Apakah pengalaman menjadi guru-guru bertahun-tahun belum bisa dijadikan jaminan kualitas? Jawaban pungkasnya adalah secara normatif harus tes dan memenuhi syarat, sama dengan pelamar yang lain.

Guru dengan misi profetik yang mulia yang secara rasional harus berbasis profesionalitas telah mewujud dalam fenomena yang dilematis. Bagi honorer bertahan menggenggam tugas dengan kompensasi tidak memadai karena secercah harapan diangkat sebagai ASN.

Di sisi lain birokrasi berpegang pada ketentuan normatif keterbatasan formasi dan keharusan seleksi dengan persyaratan-persyaratannya. Apalagi didukung dalih ìmoralî bahwa birokrasi tidak ìmemintaî, mereka yang melamar dan bahkan di antaranya menandatangani pernyataan ìtidak menuntut diangkat sebagai PNSî. Padahal honorer hadir karena dibutuhkan sekolah.

Tentu harus ada penyelesaian yang adil. Sistem pengisian kekosongan formasi kekurangan guru, harus segera diatur dengan sistemik dan komprehensif. PPNomor 48 Tahun 2005 adalah contoh solusi parsial masalah honorer di tahun 2005 yang dampak ikutannya malah melahirkan ìhimpunanî honorer periode pasca-PP Nomor 48 Tahun 2015, tanpa status yang jelas meski kehadirannya sangat dibutuhkan sekolah.

Apakah pengumuman seleksi CASN yang pendaftarannya dimulai tanggal 11 November 2019 menjadi bagian dari proses penuntasan honorer? Seperti tahun yang lalu hanya sebagian kecil yang mampu lolos seleksi CASN. Selanjutnya ada sebagian lagi lolos dalam seleksi formasi P3K. Kalau tidak lolos dari dua seleksi tersebut, lantas apalagi yang ditunggu? Ikut seleksi lagi tahun berikutnya dan umur bertambah terus. (34)

Widadi, Ketua PGRI Jawa Tengah 2014-2019.


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar