JAKARTA - Tiga kepala staf yang saat ini memimpin tiga matra di TNI berpeluang menduduki jabatan wakil panglima TNI setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No 66/2019 tentang Struktur Organisasi TNI pada 18 Oktober yang lalu.
”Ya saya pikir para kepala staf punya peluang untuk itu,” ujar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (7/11).
Dikatakan Moeldoko, dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa jabatan wakil panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat. Saat ini, selain Panglima TNI Hadi Tjahjanto, ada tiga jenderal bintang empat, masingmasing KSAD Andika Perkasa, KSAU Yuyu Sutisna, dan KSALSiwi Sukma Adji.
Menurutnya, keputusan menghidupkan kembali jabatan wakil panglima sudah melalui kajian yang cukup lama, bahkan sejak dia masih menjabat sebagai Panglima TNI. Kendati demikian, penentuan wakil panglima nantinya bisa langsung dari Presiden atas saran dari Panglima TNI dan tertuang dalam Peraturan Panglima TNI. Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman menambahkan, jabatan Wakil Panglima TNI nantinya untuk menangani tugas khusus dan prioritas. Sebab, posisi tersebut merupakan kebutuhan teknis seperti yang diajukan oleh kementerian. ”Itu kebutuhan teknis. Posisi wakil menteri, wakil panglima, jelas kriterianya dari Presiden. Selalu untuk menangani tugas khusus atau tugas prioritas. Periksa saja, dari semua wamen, pasti kriteria tugasnya adalah tugas prioritas yang ingin dikembangkan pemerintah,” kata Fadjroel Rachman.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menilai, pengaktifan kembali posisi wakil panglima TNI memang perlu dilakukan. Pasalnya, posisi tersebut dapat membantu kinerja Panglima TNI yang kerap mendampingi Presiden bertugas. ”TNI memiliki tiga matra, darat, laut dan udara. Selain itu, TNI memiliki kekuatan personel yang begitu besar, wajar perlu pelaksana tugas harian ketika Panglima TNI berhalangan hadir,” kata Meutya.
Menurutnya, pengaktifan kembali posisi wakil panglima TNI juga bukan hal baru, karena saat Panglima TNI dijabat oleh Moeldoko, usulan tersebut sudah pernah diutarakan. Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyatakan, Perpres No. 66 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi TNI itu menjawab kebutuhan organisasi TNI saat ini untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis. ”Posisi wakil panglima TNI merupakan kebutuhan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis. Maka diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI,” jelasnya. Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati menyebutkan, dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI dinilai efektif kendalikan operasional di tiga matra. ”Dalam sejarah TNI, jabatan Wakil Panglima TNI terbukti cukup efektif mengendalikan operasional ketiga matra, baik satuan tempur TNI AD, TNI AL maupun TNI AU,” kata Susaningtyas, Kamis (7/11).
Bahkan, lanjutnya, dalam situasi krisis, peran Wakil Panglima TNI sangat signifikan membantu Panglima TNI pada tataran politis dan strategis. Menurut wanita yang biasa disapa Nuning ini, beberapa negara di dunia juga menganut struktur organisasi militer yang sama pada jabatan Wakil Panglima. ”Bahkan dengan kompleksitas peperangan modern di masa mendatang, jabatan Wakil Panglima TNI dinilai sangat strategis,” ucapnya.
Wakil Panglima TNI, ujar Nuning, bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan ketiga matra sekaligus interoperabilitas semua kekuatan. Pembinaan utamanya standarisasi kemampuan peperangan yang terintegrasi agar TNI ke depan lebih efektif dan lebih efisien. ”Standarisasi juga pada pembinaan alutsista agar siap siaga 24 jam untuk dikerahkan. Penggelaran alutsista TNI memang menjadi perhatian utama di dalam implementasi Network Warfare Centric sebagaimana kebijakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,” jelasnya.
Dualisme Kepemimpinan
Terpisah, anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya menyebutkan, dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima tidak akan memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh TNI. ”Saya kira tidak. Kan Presiden tetap panglima tertinggi TNI. Peran wakil pun bisa diatur dalam Perpres yang dikeluarkan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Saya kira bisa bagi tugas nanti,” kata Willy, kemarin.
Menurut dia, adanya jabatan Wakil Panglima TNI merupakan jalan keluar dari permasalahan banyak para perwira nonjob di tubuh TNI saat ini. ”Sepanjang tidak bertentangan dengan UU, saya kira tidak masalah. Saya kira Presiden sebagai panglima tertinggi punya pertimbangan dan kearifan yang sudah dipertimbangkan masak-masak dalam menyikapi situasi ini,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem ini.
Willy mengatakan, keberadaan Wakil Panglima TNI tidak bisa dilihat dari seberapa besar urgensinya. ”Ini kan seperti diskresi dari seorang pejabat politik. Ketika menghadapi situasi atau kondisi yang tidak biasa, dia mengambil keputusan yang dipandang perlu sebagai jalan keluar dari sebuah permasalahan,” tutur Willy.
Pengaktifan kembali jabatan Wakil Panglima TNI ini diputuskan Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 66/2019 tentang Struktur Organisasi TNI. Dalam lampiran Perpres tersebut, posisi Wakil Panglima akan diisi oleh perwira tinggi TNI berbintang empat. Dengan begitu, akan ada tambahan satu jenderal bintang empat selain Panglima TNI dan tiga kepala staff angkatan di bawahnya. Pasal 13 ayat (1) di bagian Organisasi Mabes TNI dalam Perpres tersebut menyebutkan, adanya wakil panglima yang masuk menjadi unsur pimpinan untuk membantu panglima TNI. Sementara Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
Adapun tugas wakil panglima tertuang pada Pasal 15 ayat (2), yakni membantu melaksanakan tugas harian panglima, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI serta penggunaan kekuatan TNI. Selain itu, wakil panglima juga bertugas melaksanakan tugas panglima apabila berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh panglima. Pembentukan organisasi TNI yang baru ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara seperti di atur dalam Pasal 201. Sebelum diaktifkan kembali, posisi wakil panglima TNI dihapuskan oleh Presiden Abdurahman Wahid melalui Keppres tertanggal 20 September 2000. Adapun sosok yang terakhir menjabat wakil panglima TNI adalah Fachrur Rozi, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju. Dualisme Kepemimpinan Terpisah, anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya menyebutkan, dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima tidak akan memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh TNI. ”Saya kira tidak. Kan Presiden tetap panglima tertinggi TNI. Peran wakil pun bisa diatur dalam Perpres yang dikeluarkan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Saya kira bisa bagi tugas nanti,” kata Willy, kemarin. Menurut dia, adanya jabatan Wakil Panglima TNI merupakan jalan keluar dari permasalahan banyak para perwira nonjob di tubuh TNI saat ini. ”Sepanjang tidak bertentangan dengan UU, saya kira tidak masalah. Saya kira Presiden sebagai panglima tertinggi punya pertimbangan dan kearifan yang sudah dipertimbangkan masak-masak dalam menyikapi situasi ini,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem ini. Willy mengatakan, keberadaan Wakil Panglima TNI tidak bisa dilihat dari seberapa besar urgensinya. ”Ini kan seperti diskresi dari seorang pejabat politik. Ketika menghadapi situasi atau kondisi yang tidak biasa, dia mengambil keputusan yang dipandang perlu sebagai jalan keluar dari sebuah permasalahan,” tutur Willy. Pengaktifan kembali jabatan Wakil Panglima TNI ini diputuskan Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 66/2019 tentang Struktur Organisasi TNI. Dalam lampiran Perpres tersebut, posisi Wakil Panglima akan diisi oleh perwira tinggi TNI berbintang empat. Dengan begitu, akan ada tambahan satu jenderal bintang empat selain Panglima TNI dan tiga kepala staff angkatan di bawahnya. Pasal 13 ayat (1) di bagian Organisasi Mabes TNI dalam Perpres tersebut menyebutkan, adanya wakil panglima yang masuk menjadi unsur pimpinan untuk membantu panglima TNI. Sementara Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima. Adapun tugas wakil panglima tertuang pada Pasal 15 ayat (2), yakni membantu melaksanakan tugas harian panglima, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI serta penggunaan kekuatan TNI. Selain itu, wakil panglima juga bertugas melaksanakan tugas panglima apabila berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh panglima. Pembentukan organisasi TNI yang baru ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara seperti di atur dalam Pasal 201. Sebelum diaktifkan kembali, posisi wakil panglima TNI dihapuskan oleh Presiden Abdurahman Wahid melalui Keppres tertanggal 20 September 2000. Adapun sosok yang terakhir menjabat wakil panglima TNI adalah Fachrur Rozi, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju. (J22,H28,ant-64)
