Kemendagri Kaji Pilkada Tak Langsung

SM/Antara : Akmal Malik
SM/Antara : Akmal Malik

JAKARTA - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri masih mengkaji opsi pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD di beberapa daerah tertentu untuk menekan biaya politik dan kemungkinan terjadinya konflik sosial.

Menurut Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik Piliang, wacana dan kajian ini mengemuka karena Kemendagri menilai bahwa saat ini kualitas demokrasi antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Artinya, ada kemungkinan pilkada di daerah tertentu akan dikembalikan melalui DPRD hingga daerah tersebut siap melaksanakan secara langsung. ”Seperti Jakarta, kan sudah maju. Tidak mungkin melalui DPRD lagi. Tapi kalau Papua, mungkinkah kembali ke DPRD lagi, mungkin saja.

Atau di daerah-daerah kepulauan yang kalau dengan pilkada langsung biayanya tinggi sekali. Bisa gak pakai DPRD, bisa saja, sampai mereka siap,” kata Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/11).

Dia mengungkapkan, Mendagri Tito Karnavian telah memerintahkan untuk mengelompokkan daerah mana saja yang bisa menerapkan pilkada langsung dan mana yang tidak. Namun, Akmal mengakui jika hal ini masih sebatas wacana dan kajian. Sebab, untuk pilkada serentak 2020 tetap mengacu pada UU No 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, berdasarkan evaluasi pilkada 2012 yang dilakukan Kemendagri, menunjukkan bahwa sistem pilkada langsung menelan biaya politik yang tinggi. ”Itu fakta pada 2012 dulu. Kami melakukan evaluasi, review, alokasi dana itu Rp 20 miliar-Rp 30 miliar untuk menjadi bupati. Bahkan ada yang lebih. Tapi, kami tidak anti dengan pilkada langsung. Kemendagri hanya sekadar mencari cara agar biaya pilkada di Indonesia murah,” jelasnya. Hal yang sama dikatakan mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan yang menilai bahwa pemerintah perlu memperbaiki sistem pilkada langsung. Pasalnya, dari kajian tim Institut Otonomi Daerah pada 2018, Indonesia dianggap tidak cocok menerapkan pilkada langsung secara serentak.

Dijelaskan, pemilihan serentak tidak cocok karena karakteristik wilayah Indonesia yang sangat luas dengan banyak pulau-pulau serta jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa. Ditambah dengan karakterisik pemilih yang masih berpendidikan rendah dan berpenghasilan kurang secara nasional. Djohermansyah menegaskan, seharusnya pilkada di Indonesia mengadopsi cara pemilihan yang tidak seragam. Artinya, pilkada membuka opsi sistem pemilihan langsung dan tidak langsung yang samasama demokratis dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan pemilih di masing-masing daerah di Indonesia. ”Jadi jangan kita seragamkan semua.

Di daerah yang sudah maju misalnya, kotakota itu kan pendidikan cukup baik, pendapatan masyarakat cukup tinggi, kesadaran politik rakyat cukup baik, melek politik karena akses informasinya juga banyak terbuka, nah itu monggo diterapkan pemilihan secara langsung,” paparnya.

Respons Parlemen

Evaluasi yang dilakukan Kemendagri mengundang respons parlemen. Fraksi PPPDPR RI di parlemen mendukung usulan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung karena pelaksanaannya menyebabkan biaya politik yang tinggi. ”PPP sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung dilihat dari manfaat dan mudaratnya,” kata Sekretaris Fraksi PPPDPR RI Achmad Baidowi atau Awiek di Jakarta, Kamis (7/11).

Dia menilai salah satu kelemahan pilkada langsung adalah biaya politik tinggi sehingga menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat. Menurutnya, banyak kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala daerah ternyata bermotif sama yaitu menutupi biaya politik yang tinggi. ”Dalam hal data kepala daerah terjaring OTT itu, Kemendagri dan KPK memiliki datanya,” ujarnya.

Awiek mengatakan evaluasi itu penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat sehingga jangan sampai proses demokrasi justru tidak menyejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan dengan maraknya perilaku koruptif.

Wakil Sekjen PPP itu menjelaskan pilkada langsung tetap bisa dilakukan, namun instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi. ”Misalnya, waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek, lalu subsidi atau pun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan keadilan, penguatan Bawaslu dengan menambah satgas politik uang,” tuturnya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya tetap menginginkan pilkada dilaksanakan secara langsung karena suara rakyat dapat terejawantahkan. ”Ya tentu lebih banyak sisi positifnya (pilkada langsung- Red). Suara rakyat kan bisa terejawantahkan secara langsung,” kata Ace, kemarin. Dia mengatakan sejauh ini Golkar masih konsisten berpandangan bahwa pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung.

”Ya tentu menurut saya, itu sebuah kemunduran (pilkada tidak langsung). Itu perdebatan lama, Partai Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan Pilkada secara langsung,” ujarnya. (J22,H28, ant,cnnind-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar