Pemerintah Subsidi Iuran Kelas III

SM/Asef F Amani : IURAN BPJS : Berdampingan dengan Wapres Maruf Amin, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberi keterangan terkait iuran BPJS Kesehatan saat menghadiri peresmian RSU Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Kabupaten Magelang. (55)
SM/Asef F Amani : IURAN BPJS : Berdampingan dengan Wapres Maruf Amin, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberi keterangan terkait iuran BPJS Kesehatan saat menghadiri peresmian RSU Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Kabupaten Magelang. (55)

MAGELANG - Pemerintah berencana menyubsidi iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III. Rencana tersebut menyusul kenaikan iuran sebesar 100 persen mulai 1 Januari mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto di sela peresmian RSU Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (7/11).

Dikatakan Menkes, saat rencana pemberian subsidi tersebut masih dalam tahap pembahasan. Ditegaskannya, pemerintah tetap berusaha membantu rakyat. ”Pemerintah akan menggelontorkan dana untuk membantu PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan PPU (Pekerja Penerima Upah),” kata Menkes.

Dikatakan lebih lanjut, pemerintah juga baru membahas mengenai bantuan untuk PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah). Hal ini supaya kelas III seolah-olah tidak terjadi kenaikan iuran.

”Itu baru kami selesaikan, belum berlaku. Masih 1 Januari 2020, sabar pasti akan ada yang terbaik,” ucapnya. Mantan Kepala RSPAD Gatot Soebroto Jakarta itu lebih lanjut menjelaskan, pembahasan pemberian subsidi melibatkan beberapa menteri sebelum akhirnya diputuskan. ”Kami baru upayakan pertemuan beberapa menteri untuk mengambil keputusan supaya yang kelas III tidak naik, dengan disubsidi. Ya, yang kelas I dan kelas II (naik), kemudian yang kelas III akan tersubsidi. Kami baru hitung supaya tidak salah anggarannya,” imbuhnya.

Terkait defisit, Pemerintah dikatakannya telah menandatangani permintaan untuk menggelontorkan anggaran Rp 9,7 triliun untuk menutup defisit BPJS. Terkait rumah sakit yang tidak melayani pasien peserta BPJS, Terawan menyebutkan, ada sanksi administrasi yang lebih ringan. Tapi, kemudian ada sanski sosial yang jauh lebih berat. ”Kalau rumah sakit tidak melayani dengan baik, dari sanksi sosial aja sudah muncul. Sanksi sosial itu kan berat sekali. Kalau sanksi administrasi bisa lebih ringan, tapi sanksi sosial yang berat bisa diterima rumah sakit itu,” ungkapnya.

Gangguan Operasional

Terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Noor Arida Sofiana mengeluhkan keterlambatan pembayaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menyebabkan gangguan terhadap operasional rumah sakit. ”Pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit sering terlambat akhir-akhir ini, bahkan ada yang belum dibayar sehingga mengganggu dan menjadi kendala bagi rumah sakit,” kata Noor dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (7/11). Untuk menutup aliran dana yang seharusnya didapat dari klaim BPJS Kesehatan, beberapa rumah sakit terpaksa berhutang kepada bank. Masalahnya, hutang di bank bila sudah jatuh tempo bunganya diperhitungkan per hari. Noor mengatakan pada dasarnya rumah sakit swasta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sebanyak 73 persen anggota ARSSI ikut berkontribusi dalam program JKN dan menjadi bagian integral. ”Saat ini, rumah sakit swasta diklasifikasikan sebagai fasilitas kesehatan tipe C dan D yang pembayaran klaimnya lebih rendah daripada tipe A dan B. Padahal layanan kesehatan yang diberikan sama,” tuturnya. Rumah sakit swasta juga masih dihadapkan pada kebijakan pajak obat dan alat kesehatan yang cukup tinggi karena dianggap sebagai barang mewah. Noor berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan menurunkan pajak obat dan alat kesehatan. ”Di negara lain tidak ada pajak obat atau alat kesehatan. Kalau pun ada sangat minimal,” ujarnya. (H88,ant-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar