Survei untuk Mencegah Korupsi

Oleh Evi Wahyu W

"Upaya pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika menyentuh akar permasalahan. Salah satu akar permasalahan korupsi adalah karena rendahnya integritas baik di tingkat organisasi maupun individu"

KORUPSI merupakan masalah yang dialami hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi di Indonesia kini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang dapat mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan yang akan merugikan negara. Dampak tindakan korupsi bagi masyarakat di antaranya menurunnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, merusak sistem tatanan masyarakat, penderitaan sebagian besar masyarakat dalam berbagai sektor, biaya ekonomi semakin tinggi, munculnya berbagai masalah sosial dalam masyarakat dan berkurangnya rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Apalagi sekarang banyak aliran dana desa yang digelontorkan dari pemerintah yang tidak menutup kemungkinan dana tersebut akan diselewengkan. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, yaitu korupsi harus diberantas. Upaya pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika menyentuh akar permasalahan. Salah satu akar permasalahan korupsi adalah karena rendahnya integritas baik di tingkat organisasi maupun individu. Oleh karena dibutuhkan perangkat diagnostik yang mampu membantu organisasi publik untuk memetakan persoalan integritas, mengembangkan program pencegahan dan p e - nindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi.

Survei SPI

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Hasil survei SPI ini berupa indeks yang ditampilkan KPK dengan skala 1-100. Semakin tinggi nilai indeksnya maka menunjukkan tingkat integritas semakin baik. Bila angka indeksnya rendah maka menunjukkan tingkat integritas yang lebih buruk atau lebih rawan terjadi korupsi. Melalui SPI yang dilaksanakan tahun 2018 dalam kurun waktu 12 bulan mulai Juli 2017 sampai Juli 2018 dari 26 sampel Kementerian/Lembaga/Pemerin tah Daerah (6 Kementerian/- Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi), indeks tertinggi dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai indeks 78,26. Ini berarti Jawa Tengah memiliki tingkat integritas yang paling baik di antara yang lain. Pemilihan responden dilakukan secara random sistematik dengan target yang telah ditentukan. Metode pengumpulan datanya menggunakan CAPI (Computer Assisted Personal Interview) secara self-administered assisted. Petugas akan mendampingi responden dalam menjawab pertanyaan- pertanyaan melalui tablet/android. Responden dapat menanyakan pertanyaan yang tidak dimengerti/dipahami kepada petugas.

Tiga Kelompok

Responden yang diwawancarai terdiri atas tiga kelompok yaitu responden internal (pegawai negeri sipil pada lokus survei), eksternal (pengguna layanan pada lokus survei) dan ekspert (tokoh masyarakat yang menguasai kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi di mana lokus berada). Data yang dikumpulkan dari internal meliputi budaya organisasi, sistem antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran. Dari responden eksternal meliputi transparansi layanan publik, akuntabilitas penanganan laporan korupsi dan akuntablitas pegawai. Adapun dari responden ekspert meliputi penilaian terhadap instansi yang mencakup berbagai kejadian korupsi di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Dengan hasil indeks integritas yang paling tinggi di antara provinsi lainnya yang menjadi sampel, menjadikan tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk semakin gencar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut pemerintah, beberapa upaya yang dilakukan untuk menjerat pelaku korupsi di antaranya dengan divonis dengan hukuman tambahan (dapat berupa hukuman denda dengan nilai yang besar), pencabutan hak politik hingga pemberian sanksi sosial untuk membuat malu para koruptor. Sementara itu, menurut peneliti ICWLalola Eister menilai upaya untuk membuat jera koruptor yakni dengan melakukan pemiskinan.

Caranya yakni dengan menjerat koruptor dengan UU Pencucian Uang. Sesuai dengan tujuan SPI ini yaitu untuk memetakan isu integritas dan area rentan korupsi serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi yang diharapkan dapat mendorong inisiatif peserta untuk melakukan perbaikan sistem pencegahan korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini dalam hal penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi adalah bekerja sama dengan Polda dan Kejati Jateng membentuk tim khusus antikorupsi yang bertugas untuk menangani tindak pidana korupsi dari laporan dan pengaduan masyarakat melalui laman khusus. Untuk itu dibentuklah suatu kanal aduan kerja sama antara Ditreskrimsus Polda Jateng, Aspidus Kejati Jateng dan Inspektorat Jateng yang bernama laporkorupsijateng.id yang diluncurkan pada tanggal 10 Oktober 2019 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Pemprov Jateng.

Gubernur Ganjar Pranowo berharap dengan kerja sama yang baik ini semua proses pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan keributan, sehingga masyarakat dapat melaporkan semua hal yang terkait dengan tindak pidana korupsi (Suara Merdeka, 1 1 Oktober 2019). Selain itu ada kalimat seruan yang terkenal pada saat Perang Dunia II dari mantan Perdana Menteri Inggris Sri Winston Churchill dalam pidatonya menyampaikan kata-kata yang sangat terkenal yaitu “we shall never surrender” yang artinya kita tidak akan menyerah. Kata-kata ini juga relevan untuk bangsa Indonesia, kita jangan pernah menyerah terhadap keadaan yang belum adil, keadaan negara kita yang sedang digrogoti koruptor dan hal lainlain yang masih harus dibenahi. (34)

— Evi Wahyu W, pegawai BPS Kabupaten Demak.


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar