TAJUK RENCANA

Runtuhnya Batas Ruang Privat

Teknologi komunikasi dan informasi membawa berkah luar biasa bagi umat manusia abad ini. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi itu telah membawa dampak buruk berupa keruntuhan ruang privat. Nyaris, tidak ada lagi ruang privat. Hal-hal dulu hanya dan bisa dinikmati, dijalani, dilakukan dalam ruang privat kini dengan mudah terbuka luas ke ruang publik. Semua perilaku dan data yang ada pada seseorang dengan mudah terpapar.

Contoh paling sederhana, nomor telepon seluler bisa diakses oleh siapa pun, termasuk oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara komersial atau bermotifkan kejahatan. Bukan hanya nomor telepon, melainkan juga data-data pribadi seperti tanggal lahir, nomor rekening, dan sebagainya dapat tersedot oleh hacker atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak buruk seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Maka, sangat layak diapresiasi ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika beriktikad mempercepat penyusunan Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi. Kementerian menargetkan RUU itu sudah disahkan DPR pada Desember mendatang. Kabarnya, rancangan regulasi yang disepakati tersebut tidak jauh berbeda dari usulan awal. Berdasarkan draf awal, RUU itu memuat 74 pasal dan 15 bab terkait pengaturan data pribadi.

Tanpa regulasi pada tingkat UU, warga negara sangat rentan berhadapan dengan penyalahgunaan data pribadi. Ketika teknologi makin lama makin dahsyat, warga pengguna teknologi komunikasi seperti dipaksa masuk ke dalam rimba tanpa aturan dan sanksi. Warga negara menghadapi dilema. Tidak menggunakan teknologi jelas akan tertinggal dalam dinamika kehidupan modern, tetapi jika menggunakan akan mudah terpapar penyalahgunaan data pribadi.

Draf RUU tersebut menyebutkan, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang bersifat umum dan spesifik. Kategori spesifik, bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi. Untuk mendapatkan data itu perlu persetujuan empunya.

Selalu, persoalan krusial setelah regulasi diterbitkan adalah penegakan hukum. Regulasi tidak akan berguna apabila hanya lengkap di atas kertas tetapi tidak terlaksana sesempurna mungkin. Pemahaman oleh publik mutlak diperlukan agar regulasi memiliki kekuatan eksekusi yang maksimal. Sebab, sangat banyak regulasi yang hanya tersimpan rapi sebagai dokumen tetapi tidak terlaksana karena publik belum memahami keberadaan regulasi.


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar