Penegakan Hukum Jalan di Tempat

Pertumbuhan Ekonomi Membaik

Lima Tahun Pemerintahan Jokowi - JK

SM/Antara - KINERJA MENTERI: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) memberikan paparan didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri acara ”Ngobrol Pintar Tentang Ekonomi (Ngopi Teko)” di Jakarta, Jumat (18/10). (24)
SM/Antara - KINERJA MENTERI: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) memberikan paparan didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri acara ”Ngobrol Pintar Tentang Ekonomi (Ngopi Teko)” di Jakarta, Jumat (18/10). (24)

JAKARTA- Lima tahun atau periode pertama Pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla, banyak kemajuan yang telah dicapai, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang membaik.

Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah (PR) berat yang harus diselesaikan pada periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi bersama mitra barunya, Wapres Ma’ruf Amin. PR berat itu antara lain reformasi hukum, terutama hal yang masih menyisakan perdebatan panjang, seperti UU KPK yang baru dan RUU KUHP.

Terkait kondisi ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kualitas pertumbuhan ekonomi membaik dalam lima tahun ini. ‘’Kinerja kita dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan masih lumayan baik, dari empat persen naik menjadi kisaran lima persen,’’ ujar Darmin di Jakarta, Jumat (18/10).

Menurut dia, kinerja perekonomian yang mampu tumbuh stabil lima persen ini merupakan pencapaian baik ketika kondisi ekonomi dunia ke arah perlambatan. ‘’Tiongkok yang dulu bisa tumbuh 8,5 persen, menjadi enam persen karena porsi ekonominya lebih banyak dari ekspor. Begitu dunia melambat, pengaruhnya banyak,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, kinerja tersebut didukung oleh kestabilan laju inflasi, penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, serta tingkat pengangguran. Selama pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi stabil pada kisaran lima persen, mulai dari 2015 4,88 persen menjadi 5,06 persen (Semester I- 2019). Inflasi turun dari 3,35 persen pada 2015 menjadi 3,13 persen pada 2018 berkat upaya stabilisasi harga bahan makanan.

Selain itu, angka kemiskinan turun dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,4% pada Maret 2019 karena keberhasilan program kesejahteraan pemerintah. Hal itu ikut menyebabkan angka pengangguran turun dari 5,81 persen pada Februari 2015, menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Gini rasio yang merupakan indikator untuk mengukur kesenjangan pendapatan juga turun dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,382 pada Maret 2019.

Sementara itu, terkait keberhasilan infrastruktur, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan capaian pembangunan selama pemerintahan Jokowi-JK. Moeldoko mengungkapkan, berbagai keberhasilan pembangunan, mulai dari kesuksesan membangun Tol Trans Sumatera, MRT, hingga Jembatan Holtekamp.

‘’Kiranya hasil-hasil ini dapat membangkitkan optimisme kita bersama. Menyaksikan Jembatan Holtekamp telah dibangun, menyaksikan Tol Trans Sumatera terus berkembang, menyaksikan MRTtelah beroperasi, memberikan kita rasa percaya diri bahwa perubahan memang sudah terjadi,’’kata mantan Panglima TNI ini.

Pencapaian itu menjadi fondasi untuk Indonesia agar bersaing dengan negara-negara maju. ‘’Membangkitkan harapan kita bahwa kita mampu untuk menjadi sejajar dengan negara-negara maju. Perubahan membutuhkan penanda, dan indikasi bahwa kita sedang berubah, dan tidak sedang berjalan di tempat,’’katanya. Dia juga menuturkan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Jokowi menjadi salah satu langkah tepat untuk memajukan Indonesia.

‘’Berjalan terus dan juga menjadi pertanda penting bahwa Indonesia akan terus bergerak ke depan,’’kata Moeldoko. Infrastruktur menjadi salah satu fokus utama Pemerintahan Jokowi-JK demi pemerataan di Indonesia. Sumber daya manusia juga terus dibangun, meski membutuhkan waktu lama.

‘’Perubahan itu membutuhkan waktu,’’ ungkapnya. Pemerataan hasil pembangunan memang mulai dirasakan, termasuk di Papua. Salah satunya, selisih harga berbagai barang, seperti BBM dan semen, kini tidak terpaut jauh dari Jawa. Hal ini didukung oleh keberhasil pembangunan infrastruktur, termasul Tol Laut.

PR Besar

Di luar keberhasilan, tentu banyak hal yang harus dibenahi dan menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin mendatang. Termasuk, catatan dalam pemenuhan janji Nawacita di bidang reformasi sistem dan penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, Jokowi-JK merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita.

Agenda itu berisi tentang tata kelola pemerintahan, penegakan hukum bebas korupsi, kemandirian ekonomi, hingga revolusi karakter bangsa. Agenda soal reformasi sistem dan penegakan hukum, termuat dalam poin 4. Begini bunyinya:

‘’Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya...’’ Namun dalam implementasinya, belum semua terpenuhi. Ada sejumlah permasalahan penegakan hukum yang menjadi indikasi. ‘’Salah satu contohnya, penguatan KPK gagal dengan kelahiran UU KPK yang baru.

Penegakan hukum pada kasus HAM juga gagal,’’ ujar ahli hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti. Dia juga menyoroti kasus lain yang mengindikasikan kegagalan penegakan hukum, misalnya gugatan Kontras mengenai hilangnya dokumen TPF Munir yang tak ditanggapi.

‘’Bahkan ada gugatan untuk dokumen hasil tim pencari fakta itu juga. Itu juga tidak mau dipenuhi oleh Pak Jokowi. Ini juga indikasi yang sangat kuat bahwa Nawacita tidak kuat,’’tuturnya. Contoh lain kelemahan penegakan hukum tercermin dalam kebakaran hutan dan lahan. Koalisi Golongan Hutan mencatat, 328 ribu ha hutan terbakar hingga saat ini. Karena itu, pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi didesak untuk mempertegas komitmen melindungi hutan.

‘’Kami meminta ke Pak Presiden untuk terakhir kalinya sebelum dilantik agar berjanji menyelamatkan hutan yang masih tersisa,’’ kata Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati. Nur mengatakan, kebakaran ratusan ribu hektare hutan itu menimbulkan kabut asap pekat di beberapa wilayah.

Hingga saat ini, pemerintah belum berhasil menangani kebakaran tersebut. ‘’Dampak kebakaran hutan membuat kehidupan masyarakat, terutama di berbagai wilayah di Sumatera menjadi sangat berat dan sulit. Kabut asap belum bisa diatasi pemerintah,’’ucap Nur. Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengungkapkan akar permasalahan kebakaran 328 ribu ha hutan dan lahan tersebut.

Dia menyebut, penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab kejadian ini terus berulang dari tahun ke tahun . ‘’Begitu lemah penegakan hukum. Penegakan hukum yang disampaikan pemerintah, ada tuntutan, proses di pengadilan, dan ada yang inkrah tidak diikuti. Termasuk pembayaran denda-denda yang signifikan untuk membuat efek jera.

Akibatnya, tidak timbul efek jera hampir di kalangan korporasi sehingga masih banyak yang membakar hutan,’’ ungkapnya. Dia juga mengatakan, memang ada kepentingan yang memaksa sehingga penegakan hukum soal pembakaran hutan tidak bisa maksimal. Karena itu, Leonard meminta Presiden di masa jabatan yang baru untuk memihak pada rakyat.

‘’Ada kepentingan yang bekerja di sini, yang menghalangi penegakan hukum secara maksimal. Kami akan dorong Presiden dan Wapres, mulai babak baru ini memihak rakyat, memihak kepada hutan Indonesia, dan tidak ragu menghukum pihak-pihak yang bertahun-tahun sudah merusak hutan Indonesia,’’tandasnya. Hal berbeda disampaikan pengamat hukum dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan.

Dia mengatakan, penegakan hukum pada era Pemerintahan Jokowi-JK sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan banyaknya penjabat yang ditangkap KPK tanpa pandang bulu. Namun ada catatan ketika UU KPK yang baru mulai berlaku. ‘’Penangkapan para pejabat oleh KPK yang tanpa pandang bulu itu perlu diapresiasi, sudah baik.

Namun memang jadi catatan terakhir ini soal UU KPK baru. Perlu dipikirkan oleh Presiden, misalnya mengevaluasi keberadaan dewan pengawas,’’kata Jimmy. Namun, dalam konteks reformasi sistem hukum, dia menilai, Pemerintahan Jokowi- JK sudah cukup baik. Ada beberapa paket regulasi soal percepatan perizinan yang patut diapresiasi. ‘’Paket-paket regulasi dalam percepatan perizinan, itu kita apresiasi.

Pemerintah pusat dan daerah membangun sinergitas dalam hal regulasi. Nah, bagian ini sudah cukup baik,’’tuturnya. Sementara itu, berdasar survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 58,8 persen. PDIP menilai angka tersebut sebagai bentuk optimisme masyarakat menyambut periode kedua Jokowi yang akan dimulai pada 20 Oktober mendatang.

‘’Kepuasan masyarakat dan citra diri baik Jokowi yang tetap tinggi di ujung masa pertama pemerintahan ini adalah wujud optimisme masyarakat dalam menyongsong periode kedua pemerintahan Jokowi,” ungkap anggota Fraksi PDIPCharles Honoris.

Optimisme itu menjadi bukti masyarakat masih mengapresiasi pekerjaan Jokowi. ‘’Optimisme ini jadi modal penting Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan jajaran pemerintahan yang terbentuk nantinya untuk terus bekerja, kerja, kerja menggenapi janjijanji kampanyenya,’’tandasnya. (ant,dtc-41)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar