Presiden Diharapkan Lebih Prioritaskan HAM

JAKARTA - Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022 mewakili negara Asia-Pasifik. Amnesty Internasional Indonesia berharap, status itu dimanfaatkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin untuk memprioritaskan hak asasi manusia pada masa kepemimpinan dalam lima tahun mendatang. ‘’Ini posisi presisius yang kembali dimiliki Indonesia selama 5 kali.

Sejak awal dimiliki Indonesia pada 2006. Ini posisi yang penting sebenarnya tidak cuma sekadar menempatkan gigi yang lebih tajam di dunia internasional, tapi semacam hal yang digunakan untuk mengingatkan parlemen dan terpilih Indonesia 2019- 2024 agar lebih memprioritaskan hak asasi manusia,’’ kata Manajer Kampanye Amnesty Internasional Indonesia Puri Kencana Putri di Gedung HDI Hive, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Dia meminta, pemerintah menuntaskan kasus HAM berat masa lalu yang sudah menjadi janji kampanyenya. Menurut Puri, semua kasus, tidak hanya memproses kasus HAM tertentu, misalnya kasus Wasior dan Wamena.

Prokorban

‘’Posisi ini juga sebenarnya mematahkan pernyataan yang dikeluarkan Pramono Anung bahwa HAM itu tidak terlalu penting di Indonesia. Ini artinya tidak cuma sebagai sifat yang istimewa, tapi tanda kutip beban agar pemerintah memiliki satu atau rangkaian produk hukum yang prohak asasi manusia, pro-akuntabilitas, dan yang terpenting adalah prokorban serta keluarga korban,’’tandasnya.

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) Mugiyanto Sipin berharap, terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB seharusnya mendorong dan menjadi inspirasi penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Dia berharap, pemerintah memprioritaskan pengusutan kasus pelanggaran HAM secara serius. ‘’Ada kekhawatiran status ini digunakan Pemerintah Indonesia untuk berlindung dari tindakan-tindakan pelanggaran HAM, seperti di Papua. Atau hal untuk berlindung atas tidak selesainya kasus kasus pelanggaran HAM masa lalu,’’ ujar Mugiyanto.

Meski demikian, dia menyatakan optimistis Indonesia mempu menjadi contoh dan inspirasi bagi negara negara lain dan menjadikan semangat dan pendorong bagi Indonesia untuk memperbaiki catatan-catatan hak asasi manusianya. Hal senada dilontarkan Wapres Jusuf Kalla. ‘’Harapannya tentu kita akan menjadi lebih baik. Namun jangan lupa, ada juga risikonya. Kita harus menjaga HAM dalam negeri agar menjadi lebih baik,’’kata JK.

Dia berharap, tidak ada kasus HAM setelah Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dia menilai, Pemerintah Indonesia harus menjaga ketertiban di dalam negeri. Sebelumnya, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 mewakili negara Asia-Pasifik. Indonesia ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM PBB 2020-2022, Kamis (17/10).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun mengucapkan terima kasih kepada JK. ‘’Pak Wapres kami ingin menyampaikan ucapan syukur Alhamdulillah bahwa semalam hampir tengah malam Indonesia waktu Jakarta, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB, periode 2020- 2024,” ujar Retno di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jl Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

‘’Dari Pejambon yang kami persembahkan untuk Indonesia,’’sambung Retno. Retno menjelaskan, Indonesia mendapat suara terbanyak di antara negara lain. Dari total 193 suara, Indonesia mendapat 174 suara. Retno juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, terutama kepada JK yang disebutnya telah berperan dalam melobi Dewan HAM.

Terkait upaya ke depan, Retno memastikan Indonesia akan terus melakukan kerja sama internasional dalam perlindungan HAM, begitu juga penguatan HAM di dalam negeri. ‘’Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional.

Tidak kalah pentingnya memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri melalui rencana aksi nasional di bidang HAM untuk periode 2020-2024,” lanjutnya. Dengan menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki peluang dalam memperjuangkan kepentingan nasional secara maksimal.

‘’Sebagai anggota tentunya Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara maksimal. Tapi di pihak lain Indonesia akan terus memperjuangkan kerja sama di antara negara-negara untuk kemajuan dan penghormatan HAM,’’ungkapnya. (ant,dtc-41)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar