Menjaga Agama, Umat, dan Negara

Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Majelis Ulama Indonesia menggelar rapat kerja nasional kelima tahun 2019, 12-14 Safar 1441 H atau 11-13 Oktober 2019 M di halaman Masjid Nurul Bilad Mandalika, Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Suasana terasa hangat, karena wakil presiden terpilih yang akan dilantik, KH Ma'ruf Amin, adalah ketua umum MUI. Sebagian ketua MUI provinsi dan pengurus lainnya, merasa belum ikhlas Kiai Ma'ruf mesti melepas jabatannya, di luar forum musyawarah nasional sebagai forum tertinggi dan pemilihan ketua umum. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga MUI sudah mengamanatkan, pimpinan MUI tidak diperbolehkan merangkap jabatan politik. Mekanisme penggantian pengurus antarwaktu merupakan wewenang Dewan Pimpinan MUI Pusat.

Ada yang beralasan, bahwa ini momentum penting, untuk bisa menunjukkan peran dan fungsi MUI bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Tentu bersama dengan pimpinan umat beragama lainnya. Dalam rakernas kelima, tema yang diangkat adalah ''Meneguhkan Islam Wasathiyah untuk Membangun Peradaban Indonesia''. Tema tersebut diangkat karena sejak keran demokrasi terbuka lebar, bermunculan berbagai paham dan ideologi transnasional. Paham radikal kanan dan kiri. Kelompok paham radikal kanan, berkecenderungan mengarah pada politik identitas, memanfaatkan isu-isu agama sebagai instrumen untuk membangun kekuasaan politik.

Adapun radikal kiri cenderungmenggunakan isu-isu liberalisme dan sosialisme. Berkaca dari pengalaman beberapa negara luar yang meski hanya memiliki sedikit suku, namun akibat politik identitas, masing-masing kelompok mengklaim paling benar, terjadi perang saudara berkepanjangan. Jutaan nyawa melayang sia-sia, meskipun menurut mereka disebutnya sebagai syahid. Sebagai negara dengan kemajemukan luar biasa, Indonesia selayaknya menjadi kiblat dan pusat pengelolaan pluralisme dan kemajemukan dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada era disrupsi dan digitalisasi ini, yang bercirikan banjir informasi, sudah seharusnya semua pihak, negara, pimpinan umat beragama, ormas keagamaan, dan masyarakat, membangun sinergi dan kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan persaudaraan, sebagaimana diidealisasikan para pendiri bangsa.

Pancasila sudah menggariskan landasan ideal dan falsafah bangsa, yang tampaknya sebagian ada yang lupa menghayati dan mengamalkannya. Dalam rakernas, Kiai Ma'ruf mengungkap tiga peran penting MUI. Menjaga agama (himayah al-din), menjaga umat (himayah alummah), dan menjaga negara (himayah aldaulah). Islam adalah agama petunjuk bagi semua manusia, agar selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Rasulullah Saw mengajarkan beragama secara wasathiyah, moderat, jauh dari ekstrem (tatharruf) kanan atau kiri. Hidup berdampingan dengan siapapun secara toleran (al-hanifiyah al-samhah). Untuk menjaga halhal tersebut, MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa, terutama menyikapi ajaran yang secara akidah menyalahi Alquran dan sunah Rasul.

Kepribadian Bangsa

Soal tindaklanjut penanganannya, diserahkan kepada pemerintah. Ini dimaksudkan agar umat Islam di dalam kehidupan beragama bangsa yang majemuk, dapat berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis.

MUI perlu memberikan nasihat pada pemimpin bangsa ini, agar falsafah Bhinneka Tungga Ika tidak tercerabut dari nilai kepribadian bangsa. Apalagi untuk kepentingan politik sesaat dan ambisi yang bisa menurunkan martabat bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah anugerah dan berkah Allah, dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Perjalanan sejarah bangsa ini sudah sangat kaya, ditempa berbagai macam cobaan dan rintangan, termasuk di dalam merumuskan dasar negara. Meski ketua umum MUI akan dilantik menjadi wakil presiden, namun secara kelembagaan MUI tetap berkomitmen menjadi mitra kritis yang bersinergi dengan pemerintah. Tujuan akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur. Negara yang baik, makmur, berkeadilan di bawah lindungan ampunan Tuhan, Allah Azza wa Jalla. Sudah barang tentu ikhtiar MUI sebagai tenda besar umat Islam, harus dipahami dan diletakkan secara proporsional. Dengan komitmen berislam secara wasathiyah, toleransi yang benar, tidak mencampuradukkan ritual agama-agama, insyaallah peradaban Indonesia ke depan, menjadi lebih baik, indah, manusiawi, sebagaimana diajarkan dalam rumusan Pancasila, dapat diwujudkan. (KH Ahmad Rofiq, Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah, Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo Semarang-54)


Berita Terkait
Baca Juga
Tirto.ID
Loading...
Komentar