Oposisi Merapat karena Tawaran Lebih Menarik

SM/Antara - MELAKUKAN PERTEMUAN : Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Pengurus DPPPartai Golkar Agus Gumiwang artasasmita saat melakukan SM/Antara pertemuan di Jakarta, Selasa (15/10). (55)
SM/Antara - MELAKUKAN PERTEMUAN : Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Pengurus DPPPartai Golkar Agus Gumiwang artasasmita saat melakukan SM/Antara pertemuan di Jakarta, Selasa (15/10). (55)

JAKARTA - Merapatnya sejumlah partai opisisi ke koalisi Presiden Joko Widodo disayangkan Direktur Populi Center Usep S Ahyar. Menurutnya, negara yang menganut sistem demokrasi itu meniscayakan adanya oposisi.

Tanpa oposisi, dikatakannya proses check and balances tak akan berjalan efentif. "Dalam konteks demokrasi. Harusnya ada oposisi. Juga bukan sembarangan oposisi. Demokrasi itu harus memiliki oposisi yang kuat dan subtantif.

Karena inilah yang nantinya menjadi bagian dari check and balances," kata Usep, Selasa (15/10). Dia lantas menyoroti beberapa manuver Prabowo dan ketum partai oposisi lainnya yang hendak merapat ke pemerintah. Menurutnya, manuver-manuver tersebut soal hitung-hitungan politik. "Ya Pak Prabowo dan kawan-kawan itu hitunghitungan politik aja. Dan ini kan kepintaran partai politik pendukung pemerintah mengkonsolidasikan politik. Politik itu kan di dinamis.

Tapi mungkin keputusan terakhir itu setelah kabinet terbentuk. Namun saya menduga, naga-naganya banyak yang masuk koalisi pemerintah," paparnya. Lebih lanjut, Usep mengatakan, merapatnya sejumlah partai oposisi ke pemerintah lantaran tawaran politik menarik. Menurutnya, inilah hal yang membedakan kondisi saat ini dengan lima tahun sebelumnya.

Dulu, koalisi merah putih jadi kelompok yang kuat. "Saya kira mungkin tawaran politiknya sekarang lebih menarik. Daripada menjadi oposisi. Dia mungkin juga dapat konsesi politik. Saya juga menduga ada rencana-rencana besar yang harus mendapatkan dukungan semua partai. Jadi makanya semua diundang masuk," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke Jokowi, hingga partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Hal yang sama dilakukan oleh Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah mengunjungi Jokowi di Istana Merdeka.

Terakhir, Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar, Selasa (15/10). Dalam pertemuan tersebut, Partai Golkar dan Gerindra sepakat bekerja sama untuk memperkuat stabilitas politik di parlemen. Airlangga mengatakan, stabilitas politik sangat penting sebagai landasan stabilitas keamanan dan perekonomian, ditengah keadaan ekonomi dunia saat ini.

"Kami bicara banyak hal terutama membahas terkait kerja sama antara Golkar dan Gerindra terkait bagaimana kita membuat stabilitas politik di parlemen," kata Airlangga seusai pertemuan. Kerja sama yang dimaksud adalah membentuk tim untuk membahas undang-undang terkait partai politik, pemilu legislatif, pilkada dan pemilu ke depan sebagai pondasi pemilu ke depan.

"Kami juga sepakat bicara banyak hal. Golkar dan Gerindra mengutamakan NKRI, Pancasila, kemudian Bhineka Tunggal Ika dan konstitusi. Karena pak Prabowo tadi mengatakan juga satu hal yang kita sepakati dalam kehidupan partai politik adalah konstitusi itu sendiri," imbuhnya.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, Gerindra dan Golkar memiliki banyak kesamaan. Kedua partai sama-sama sepakat menjaga negara dan bangsa, serta akan berjuang untuk rakyat. "Tentu dengan komunikasi politik yang sangat baik di antara elit semua partai, ini akan membawa suasana yang baik bagi stabilitas bangsa dan negara," kata Prabowo. Menurut Prabowo, sistem politik membutuhkan partai politik (parpol) yang kuat dan mampu bersaing.

Namun persaingan tersebut bersifat kekeluargaan dan persahabatan. "Tujuannya kita harus membawa kemakmuran dan keadilan pada rakyat kita. Saya kira semua parpol tujuannya itu, sistem politik memang butuh parpol yang kuat dan kompetitif. Kita akan bersaing tapi kita bersaing dalam kekeluargaan dan persahabatan," imbuh Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Waketum Gerindra Ahmad Sufmi Dasco dan Edhie Prabowo serta Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan Airlangga ditemani Mensos sekaligus politikus Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Frederich Paulus.

Intesifnya Prabowo Subianto bertemu pucuk pimpinan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinilai positif Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dirinya menilai pertemuan-pertemuan itu bukan merupakan manuver politik. "Negara ini sangat besar harus dibangun bersama- sama gotong-royong.

Saya lihatnya bukan manuver, saya lihatnya suatu silaturahmi yang dilakukan partai yang tadinya dalam pemilu berseberangan untuk punya komitmen bersama bangun bangsa ini," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10).

Puan yang juga Ketua DPR ini memandang pertemuan Prabowo dengan sejumlah elite politik pengusung Jokowi itu merupakan bagian dari silaturahmi. Menurut Puan, hal tersebut penting untuk menjaga persatuan bangsa. "Silaturahmi buat saya sesuatu yang sangat penting dan harus dilakukan secara terus menerus supaya tidak terjadi miskomunikasi di antara kita," ujarnya.

Saat ditanya soal kaitannya dengan jatah kursi menteri, Puan tak menampik jika persepsi itu bisa saja timbul di benak publik. Namun, dia menyerahkan urusan kabinet kepada Presiden Jokowi. "Pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

Jadi silaturahmi boleh saja dihubungkan dengan kabinet, bisa juga dilakukan karena memang ingin silaturahmi bangun bangsa ke depan," ucapnya Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (10/10), Prabowo diketahui menggelar pertemuan dengan sejumlah pucuk pimpinan partai KIK. Di antaranya Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Terkini, Prabowo bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Prabowo juga sudah menemui Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum PPPSuharso. Terkait pertemuan Prabowo dengan sejumlah pucuk pimpinan partai koalisi Jokowi-Ma'ruf, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku tak masalah jika akhirnya Gerindra bergabung.

"Ya bagus-bagus saja kan, enggak ada masalah kan. Apa saja bisa terjadi," kata Luhut usai bertemu Jokowi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/10). Luhut tak mempersoalkan Gerindra yang berlawanan dalam Pilpres 2019.

Menurutnya, demi kepentingan yang lebih besar semua bisa dilakukan. Jika Gerindra akhirnya bergabung, Luhut meyakini tetap ada kelompok yang menjadi penyeimbang pemerintah lima tahun ke depan. Namun, ia tak tahu apakah Gerindra, termasuk Demokrat ataupun PAN akan bergabung dalam koalisi. (cnn,ant,dtc-64)


Berita Terkait
Tirto.ID
Loading...
Komentar