Jumlah Pajak di Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara

JAKARTA - Jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan yang beroperasi di Indonesia ada 43. Demikian hasil riset lembaga riset global, Legatum Institute. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jenis pajak terbanyak dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.

”Jumlah pembayaran pajak per tahun telah turun dari 65 menjadi 43 sejak 2009, masih merupakan yang terburuk di dunia, lebih memberatkan daripada semua mitra ASEAN lainnya,” tutur Director of Policy Legatum Institute Stephen Brien dalam diskusi di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, kemarin.

Dibandingkan negara tetangga, lanjut dia, ragam pajak yang harus dibayarkan dalam setahun secara berturut- turut paling sedikit jumlahnya Singapura, yaitu 5, kemudian Malaysia 8, Vietnam 10, India 11, Filipina 14, Thailand 21, Myanmar 31, dan Kamboja 40.

Hal itu berdasarkan data World Bank Doing Business 2019 yang jadi rujukan Legatum Institute. Namun, dari sisi lama waktu yang dihabiskan untuk mengurus pajak, Indonesia cukup baik, yaitu 208 jam dalam setahun.

”Waktu yang dihabiskan untuk mengajukan pajak telah turun dari 259 jam per tahun menjadi 208 jam, sebanding dengan negara-negara, misalnya, Tiongkok 207 jam dan India 216 jam,” ujar Brien. Di India, Thailand, Myanmar, Laos, dan Vietnam, menurut dia, butuh waktu lebih lama untuk mengurus pajak.

Blokir

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memblokir dan mencabut ratusan izin importir yang ada di pusat logistik berikat (PLB) dan non-PLB. Sanksi itu diberikan karena melanggar ketentuan perdagangan, pajak, dan kepabeanan.

Hingga saat ini, ada 341 importir PLB non-PLB yang diblokir dan dicabut izinnya karena terbukti melanggar ketentuan, menyusul temuan PLB yang menjadi gudang penimbunan produk impor atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

”Saya berharap semua pelaku usaha baik PLB, KEK (kawasan ekonomi khusus), gudang berikat memiliki tata kelola yang baik. Kita dukung ekonomi dengan tata kelola yang baik,” tegas Sri Mulyani, awal pekan ini. Kementerian Keuangan telah membuat tiga klasifikasi sebagai dasar pemberian sanksi. Pertama, ketentuan kepabeanan dan cukai.

Kedua, ketentuan pajak, misalnya, pelaporan SPT. Ketiga, ketentuan Kementerian Perdagangan yang mengatur mengenai kuota bagi importir produsen dan umum. Ratusan importir yang telah diblokir dan dicabut izinnya terbukti tidak sesuai dengan ketentuan pada tiga klasifikasi yang sudah ditentukan tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada 226 importir yang diblokir dan dicabut izinnya karena terbukti tidak patuh terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai. Jumlah itu terdiri atas 27 importir PLB dan 186 importir non-PLB diblokir izinnya, sedangkan 8 PLB dan 5 importir PLB khusus tekstil dan produk tekstil (TPT) dicabut serta dibekukan izinnya.

Jumlah importir yang tidak patuh terhadap ketentuan pajak berjumlah 109; sebanyak 17 importir PLB dan 92 non-PLB. Selanjutnya, importir yang tidak patuh terhadap ketentuan Kementerian Perdagangan berjumlah 6, yaitu satu API-produsen atau importir produsen yang berada di PLB yang izinnya telah diblokir.

Sisanya, yaitu 3 Industri Kecil dan Menengah (IKM) di PLB izinnya diblokir lantaran lantaran stastusnya fiktif. Pemerintah juga tengah memeriksa lebih dalam mengenai 10 IKM di PLB yang diduga fiktif. Dua sisanya, yaitu API-umum atau importir umum PLB diblokir.(bn,dtc-18)